KASONGAN-Kabupaten Katingan memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang cukup besar. Sekarang ini ada 13 perusahaan perkebunan, 13 perusahaan sektor kehutanan, 20 perusahaan sektor pertambangan dan juga banyak perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan serta jasa.
“Namun di balik besarnya potensi tanggung jawab itu, pelaksanaan TJSLP sendiri masih belum optimal,” tegas Sekda Kabupaten Katingan Pransang, ketika menyampaikan arahannya pada kegiatan forum koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Katingan, Rabu (3/8).
Dijelaskan Sekda penyebab belum optimalnya pelaksanaan TJSLP ini, dikarenakan sifatnya lebih kepada menunggu proposal masuk. Disisi lain juga karena masih terdapat tumpang tindih kegiatan dengan program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
“Untuk itulah guna mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu suatu wadah koordinasi untuk menyusun perencanaan, dan pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Katingan,” ujar Pransang.
Forum ini, tegas Pransang, memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui ujarnya, pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun tanpa dukungan dari semua pihak yang ada, pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik,” tandasnya. (eri/art/ko)
Pransang
KASONGAN-Kabupaten Katingan memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang cukup besar. Sekarang ini ada 13 perusahaan perkebunan, 13 perusahaan sektor kehutanan, 20 perusahaan sektor pertambangan dan juga banyak perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan serta jasa.
“Namun di balik besarnya potensi tanggung jawab itu, pelaksanaan TJSLP sendiri masih belum optimal,” tegas Sekda Kabupaten Katingan Pransang, ketika menyampaikan arahannya pada kegiatan forum koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Katingan, Rabu (3/8).
Dijelaskan Sekda penyebab belum optimalnya pelaksanaan TJSLP ini, dikarenakan sifatnya lebih kepada menunggu proposal masuk. Disisi lain juga karena masih terdapat tumpang tindih kegiatan dengan program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
“Untuk itulah guna mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu suatu wadah koordinasi untuk menyusun perencanaan, dan pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Katingan,” ujar Pransang.
Forum ini, tegas Pransang, memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui ujarnya, pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun tanpa dukungan dari semua pihak yang ada, pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik,” tandasnya. (eri/art/ko)
