SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk berupaya lebih keras lagi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya agar lebih banyak anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah ini, karena itu merupakan salah satu variabel yang mempunyai fungsi vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kami secara terus menerus akan mengingatkan dan mendorong bagaimana semua potensi PAD kita dapat digali semaksimal mungkin agar kita mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah,” kata Anggota DPRD Kabupaten Kotim Hj Darmawati, Kamis (25/8).
Menurutnya kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan dan strategi pendapatan daerah, Kalau memperhatikan karakteristik perekonomian Kabupaten Kotim di masa pasca pandemi Covid-19 seperti saat ini..
“Kalau kita melihat tantangan utama yang dihadapi daerah ini pada 2023 nantinya adalah bagaimana meningkatkan PAD untuk membangun daerah ini di masa sulit seperti ini, sementara PAD yang saat ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, masih kurang dalam melakukan pembangunan daerah,” ujar Darmawati.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan potensi dan keunggulan daerah serta usaha mikro kecil dan menengah diharapkan juga menjadi daya dorong untuk meningkatkan investasi dan lebih menggerakkan sektor ekonomi riil. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan
“Kami berharap pemulihan perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat melalui akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, hal itu pula sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Kotim pada tahun 2023,” sampai Darmawati.
Dirinya juga menambahkan, dalam rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2023, ada lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotim dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan secara umum arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah menopang proses pembangunan yang berkelanjutan, walaupun di ketahui bersama, dari gambaran yang terlihat dalam rancangan kebijakan umum anggaran, pada tahun 2023 mengalami deἀsit sebesar Rp51.679.563.953 atau 3 persen. (bah/ans/ko)
