Pengalihan Subsidi BBM untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

PALANGKA RAYA-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng Eko Marso­ro mengatakan, saat ini pemerintah dalam posisi dilematis menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, harga minyak mentah dunia melon­jak setelah perang Rusia-Ukraina, sehingga berpotensi membuat belanja subsidi energi makin membengkak.

“Tahun ini saja pemerintah mengalokasikan tambahan subsidi energi menjadi Rp502 triliun dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun,” ung­kap Eko Marsoro kepada Kalteng Pos, Rabu (31/8).

Dengan kondisi global saat ini, menurut dia, maka kenaikan harga BBM subsidi merupakan kebija­kan yang mau tidak mau mesti diterapkan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak “jebol”.

“Hal ini tentu memang harus diimbangi dengan edukasi ke masyarakat agar lebih rasional, serta diikuti pengetatan pembelian BBM bersubsidi, agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Guna menyikapi dan mengan­tisipasi dampak kenaikan harga BBM ini, terutama di wilayah Kalimantan Tengah, Eko Marsoro menyarankan agar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait mempersiapkan langkah-lang­kah strategis, agar hal ini tidak berdampak terlalu besar terh­adap kenaikan inflasi. Di antaran­ya, para pelaku usaha harus bisa melakukan efisiensi anggaran ataupun biaya.

“Artinya, untuk hal-hal yang sifatn­ya tidak urgen, sebaiknya diminimal­kan. Jadi, biaya semata-mata hanya untuk kegiatan produksi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif angkutan darat, laut, mau­pun udara tetap terjangkau oleh masyarakat.

Eko menyarankan agar pemer­intah bisa menjaga daya beli mas­yarakat dan memberikan bantuan di sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

“Kemarin saya baru ikut rapat dengan Pemprov Kalteng. Guber­nur telah menyampaikan sejumlah langkah strategis yang akan dilaku­kan, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan lain-lain. Di antaranya, akan memberikan stimulus di berbagai bidang, sep­erti pertanian dan peternakan,” beber Eko.

Menurutnya, langkah pe­merintah secara nasional yang akan menyalurkan bantuan so­sial pemerintah seperti bantuan langsung tunai, sebagai kesiapan awal untuk menghadapi kenaikan BBM, dinilai sangat positif.

“Adanya bantuan-bantuan ini sangat positif, walaupun bantuan ini mungkin tidak diterima semua orang, tetapi setidaknya pada kelom­pok-kelompok rentan dapat tetap berjalan seperti biasa. Jadi, seandain­ya pun nanti harga BBM naik, mas­yarakat kita sudah siap,” sebut dia.

Eko optimistis kenaikkan harga BBM ini tidak akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Agak melambat iya, tapi dalam artian masih akan tetap tumbuh positif,” tuturnya.

Terpisah, mantan anggota DPR RI asal Kalteng yang juga merupa­kan pengusaha, Hang Ali Saputra Syah Pahan, mengakui bahwa kenaikan harga BBM saat ini meru­pakan sesuatu yang sulit dihindari.

Menurut mantan anggota DPR RI dua periode dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, meski setuju dengan rencana pemerintah me­naikkan harga BBM subsidi, tapi di lain sisi ia menilai bahwa subsidi tetap harus ada.

Dia mencontohkan, para pela­ku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku industri akan terkena dampak yang lebih berat dan mengalami kesulitan karena mengacu pada harga pokok pen­jualan (HPP).

“Subsidi tidak boleh dicabut total dan pukul rata sama sekali, karena bagaimanapun pada se­ktor-sektor tertentu akan sangat berdampak. Mungkin salah satu solusinya bisa menggunakan ap­likasi seperti yang diwacanakan itu, yakni menggunakan aplikasi MyPertamina,” ujarnya. (ala/ce)

PALANGKA RAYA-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng Eko Marso­ro mengatakan, saat ini pemerintah dalam posisi dilematis menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, harga minyak mentah dunia melon­jak setelah perang Rusia-Ukraina, sehingga berpotensi membuat belanja subsidi energi makin membengkak.

“Tahun ini saja pemerintah mengalokasikan tambahan subsidi energi menjadi Rp502 triliun dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun,” ung­kap Eko Marsoro kepada Kalteng Pos, Rabu (31/8).

Dengan kondisi global saat ini, menurut dia, maka kenaikan harga BBM subsidi merupakan kebija­kan yang mau tidak mau mesti diterapkan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak “jebol”.

“Hal ini tentu memang harus diimbangi dengan edukasi ke masyarakat agar lebih rasional, serta diikuti pengetatan pembelian BBM bersubsidi, agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Guna menyikapi dan mengan­tisipasi dampak kenaikan harga BBM ini, terutama di wilayah Kalimantan Tengah, Eko Marsoro menyarankan agar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait mempersiapkan langkah-lang­kah strategis, agar hal ini tidak berdampak terlalu besar terh­adap kenaikan inflasi. Di antaran­ya, para pelaku usaha harus bisa melakukan efisiensi anggaran ataupun biaya.

“Artinya, untuk hal-hal yang sifatn­ya tidak urgen, sebaiknya diminimal­kan. Jadi, biaya semata-mata hanya untuk kegiatan produksi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif angkutan darat, laut, mau­pun udara tetap terjangkau oleh masyarakat.

Eko menyarankan agar pemer­intah bisa menjaga daya beli mas­yarakat dan memberikan bantuan di sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

“Kemarin saya baru ikut rapat dengan Pemprov Kalteng. Guber­nur telah menyampaikan sejumlah langkah strategis yang akan dilaku­kan, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan lain-lain. Di antaranya, akan memberikan stimulus di berbagai bidang, sep­erti pertanian dan peternakan,” beber Eko.

Menurutnya, langkah pe­merintah secara nasional yang akan menyalurkan bantuan so­sial pemerintah seperti bantuan langsung tunai, sebagai kesiapan awal untuk menghadapi kenaikan BBM, dinilai sangat positif.

“Adanya bantuan-bantuan ini sangat positif, walaupun bantuan ini mungkin tidak diterima semua orang, tetapi setidaknya pada kelom­pok-kelompok rentan dapat tetap berjalan seperti biasa. Jadi, seandain­ya pun nanti harga BBM naik, mas­yarakat kita sudah siap,” sebut dia.

Eko optimistis kenaikkan harga BBM ini tidak akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Agak melambat iya, tapi dalam artian masih akan tetap tumbuh positif,” tuturnya.

Terpisah, mantan anggota DPR RI asal Kalteng yang juga merupa­kan pengusaha, Hang Ali Saputra Syah Pahan, mengakui bahwa kenaikan harga BBM saat ini meru­pakan sesuatu yang sulit dihindari.

Menurut mantan anggota DPR RI dua periode dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, meski setuju dengan rencana pemerintah me­naikkan harga BBM subsidi, tapi di lain sisi ia menilai bahwa subsidi tetap harus ada.

Dia mencontohkan, para pela­ku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku industri akan terkena dampak yang lebih berat dan mengalami kesulitan karena mengacu pada harga pokok pen­jualan (HPP).

“Subsidi tidak boleh dicabut total dan pukul rata sama sekali, karena bagaimanapun pada se­ktor-sektor tertentu akan sangat berdampak. Mungkin salah satu solusinya bisa menggunakan ap­likasi seperti yang diwacanakan itu, yakni menggunakan aplikasi MyPertamina,” ujarnya. (ala/ce)