KUALA PEMBUANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan bahwa dari rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar dengan masyarakat nelayan dan pihak terkait tentang permasalahan bahan bakar minyak (BBM) sudah mendapatkan beberapa kesepakatan.
Selain pihak terkait membentuk tim untuk verifikasi data nelayan aktif dengan melibatkan Kades, Camat, Lurah, BPD, RT dan HNSI, juga ada beberapa poin penting yang disepakati saat RDP dilaksanakan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD setempat, beberapa hari lalu.
“Untuk RDP sudah ada beberapa kesempatan bersamaan dalam hal solusi permasalahan BBM subsidi jenis solar itu. Salah satunya, disepakati selama Validasi data maka BBM Subsidi penyalurannya berdasarkan data yang ada yaitu 577 Nelayan,” katanya, Kamis (1/9).
Dikatakanya, nantinya penyalur BBM subsidi melaporkan setiap bulan rencana tol kedatangan BBM subsidi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT. Pelabuhan, Kades, Lurah, BPD, RT dan HNSI.
“Jadi pihak penyalur bertanggungjawab melaporkan secara tertulis kepada pihak terkait tersebut, total berapa BBM subsidi, dan berapa yang tersisa terhitung tiga hari setelah kedatangan BBM,” pungkas Politisi PDI-Perjuangan itu. (wal)
KUALA PEMBUANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan bahwa dari rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar dengan masyarakat nelayan dan pihak terkait tentang permasalahan bahan bakar minyak (BBM) sudah mendapatkan beberapa kesepakatan.
Selain pihak terkait membentuk tim untuk verifikasi data nelayan aktif dengan melibatkan Kades, Camat, Lurah, BPD, RT dan HNSI, juga ada beberapa poin penting yang disepakati saat RDP dilaksanakan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD setempat, beberapa hari lalu.
“Untuk RDP sudah ada beberapa kesempatan bersamaan dalam hal solusi permasalahan BBM subsidi jenis solar itu. Salah satunya, disepakati selama Validasi data maka BBM Subsidi penyalurannya berdasarkan data yang ada yaitu 577 Nelayan,” katanya, Kamis (1/9).
Dikatakanya, nantinya penyalur BBM subsidi melaporkan setiap bulan rencana tol kedatangan BBM subsidi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT. Pelabuhan, Kades, Lurah, BPD, RT dan HNSI.
“Jadi pihak penyalur bertanggungjawab melaporkan secara tertulis kepada pihak terkait tersebut, total berapa BBM subsidi, dan berapa yang tersisa terhitung tiga hari setelah kedatangan BBM,” pungkas Politisi PDI-Perjuangan itu. (wal)
