Jumat, November 22, 2024
24.6 C
Palangkaraya

Kebijakan Pembangunan Ditekankan Pada Indikator Visi

PULANG PISAU-Arah kebijakan umum pembangunan sebagaimana visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023, yang ditekankan kepada indikator unsur visi.

“Yaitu; inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera,” kata Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo, Jumat (23/4) lalu.

Inovatif, kata dia, diperolehnya opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Pulang Pisau berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Dan kabupaten Pulang Pisau berhasil mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut,” kata Edy.

            Dia menambahkan, persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-governance adalah sebesar 83,78 persen dari target yang telah ditetapkan di awal yang hanya sebesar 81,08 persen.

Baca Juga :  Pajak Cukai dan Rokok Difokuskan Bantu Penanganan Kesehatan

            “Sedangkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mendapatkan kategori C dari kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” beber dia.

            Maju, lanjut dia, adalah keinginan agar terwujudnya masyarakat kabupaten Pulang Pisau yang berkualitas, produktivitas pembangunan yang semakin meningkat, berusaha tidak tertinggal dan sejajar dengan daerah lainnya yang sudah maju.

PULANG PISAU-Arah kebijakan umum pembangunan sebagaimana visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023, yang ditekankan kepada indikator unsur visi.

“Yaitu; inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera,” kata Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo, Jumat (23/4) lalu.

Inovatif, kata dia, diperolehnya opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Pulang Pisau berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Dan kabupaten Pulang Pisau berhasil mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut,” kata Edy.

            Dia menambahkan, persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-governance adalah sebesar 83,78 persen dari target yang telah ditetapkan di awal yang hanya sebesar 81,08 persen.

Baca Juga :  Pajak Cukai dan Rokok Difokuskan Bantu Penanganan Kesehatan

            “Sedangkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mendapatkan kategori C dari kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” beber dia.

            Maju, lanjut dia, adalah keinginan agar terwujudnya masyarakat kabupaten Pulang Pisau yang berkualitas, produktivitas pembangunan yang semakin meningkat, berusaha tidak tertinggal dan sejajar dengan daerah lainnya yang sudah maju.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/