PALANGKA RAYA-Bantuan sosial (bansos) beras yang didistribusikan kepada korban banjir di wilayah Kotawaringin Barat (Kobar) sebagai besar terpaksa ditarik kembali, karena beras yang diterima warga tak layak dikonsumsi karena aroma tidak sedap dan telah membusuk. Sistem penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Bulog pun menjadi sorotan.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang menemukan beras tak layak dikonsumsi yang disalurkan Bulog tersebut langsung bereaksi. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini meminta agar bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu segera ditarik, karena sangat tidak layak dikonsumsi.
Penyaluran beras yang berasal dari Kemensos RI itu dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pada kantor cabang di daerah yang terdampak banjir. Sesuai hasil temuan gubernur, beras tak layak konsumsi itu didapatkan di wilayah Kotawaringin Barat (Kobar). Pemimpin Cabang (Pinca) Perum Bulog Cabang Pangkalan Bun Joko Prasetyo Afrizal membenarkan pihaknya merupakan penyalur beras bantuan kepada masyarakat terdampak banjir dari Kemensos RI.
Joko mengakui pihaknya sempat tidak melakukan sortir terhadap beras yang akan dikirim mempertimbangkan waktu yang mendesak, sehingga memaksa mereka untuk mengirimkan beras secepat-cepatnya. Seperti yang dilakukan pihaknya saat akan mengirimkan beras ke Kabupaten Lamandau. Pihaknya tidak sempat melakukan pengecekan, karena kondisi mendesak mereka untuk segera mengirimkan bantuan itu.
“Di Lamandau kemarin karena mendesak, jadi belum sempat kami sortir, langsung disalurkan, nah akhirnya ada warga yang menanyakan mengapa beras itu berdebu,” ungkap Joko kepada Kalteng Pos via telepon, Rabu (2/11).
Dikatakan Joko beras bantuan yang didistribusikan ada kemungkinan terjadi penurunan kualitas selama proses pengangkutan. Seperti kurangnya pengamanan selama pengangkutan, sehingga saat turun hujan, air hujan masuk ke tumpukan beras dan menimbulkan bau tak sedap.
“Mungkin saja ada bau pada beras itu terjadi karena kurang diperhatikan safety-nya selama pengantaran,” ucap Joko.
Terkait penarikan beras seperti yang dipinta gubernur, pemimpin Bulog Cabang Pangkalan Bun itu mengakui bahwa pihaknya telah menerima pengembalian beras bantuan dari salah satu daerah yang terdampak banjir oleh petugas dinas sosial dan BPBD. Namun bukan dari Kobar, melainkan dari Lamandau.
“Ada yang mengembalikan beras, baru kemarin (Selasa), kurang lebih tiga setengah (3,5) ton, beras itu dari Lamandau,” bebernya.
Pengembalian itu langsung direspons pihaknya dengan menyalurkan beras baru.
“Mereka (dinsos dan BPBD, red) juga melakukan pengecekan ke gudang kami saat pengembalian itu. Mereka sudah lihat bahwa beras di gudang kami baik-baik saja. Beras dari Lamandau yang rusak itu sudah kami ganti dengan beras yang baik,” imbuhnya.
Joko menyatakan pihaknya siap bertanggung jawab untuk mengganti beras yang tak layak konsumsi dengan beras yang baru. “Langsung kami ganti, kami ganti dengan beras produksi baru,” ucapnya.
Namun sampai saat ini, lanjutnya, belum ada pengembalian beras dari wilayah Kobar.
“Kami siap bertanggung jawab penuh, kalau ada beras yang bermasalah, dikembalikan saja ke sini, kami akan ganti dengan beras yang baru, jadi kalau ada yang kurang baik, langsung kami ganti, itu merupakan salah satu wujud pelayanan kami,” tuturnya.
Warga korban banjir yang mendapat beras tidak layak dan berniat mengembalikan kepada Bulog, kata Joko, tidak bisa langsung dilakukan ke Bulog, melainkan melalui mekanisme khusus.
“Mekanismenya, warga melapor ke petugas setempat, selanjutnya petugas dari pemerintah daerah seperti dinsos atau BPBD yang nanti akan menyampaikan ke kami,” jelasnya.
Warga yang ingin menukar beras tidak langsung ke gudang Bulog, karena mesti ada prosedur khusus yang melibatkan pemerintah. “Ada prosedurnya, mas, takut melangkahi,” ucapnya.
Joko menerangkan, Bulog di tiap daerah biasanya mempunyai cadangan beras pemerintah (CBP) yang penggunaannya dikhususkan untuk penanggulangan bencana. Tiap kabupaten/kota memiliki 100 ton. Pada CBP itulah Kemensos RI menyimpan beras-beras untuk dapat digunakan sewaktu-waktu oleh daerah yang terdampak bencana.
“Dan itu (CBP, red) dititipkan di Bulog, secara keseluruhan, kemudian saat diperlukan, misalnya ada bencana banjir, nanti ada surat dari pemerintah daerah yang ditandatangani oleh bupati sebagai tanda tanggap darurat, nah setelah ditandangani oleh bupati itu, baru bisa mengambil cadangan beras pemerintah yang dititipkan di Bulog,” ucapnya.
Joko mengatakan, CBP merupakan beras premium yang disimpan di gudang Bulog dalam waktu yang lama. Dikatakannya beras CBP itu tersimpan di gudang Bulog Pangkalan Bun sejak akhir 2021 lalu, sesuai tahun produksinya. Sebelum dikeluarkan untuk dikirimkan kepada masyarakat terdampak bencana, terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan oleh pihaknya.
Menurutnya, sebelum menyalurkan beras kepada masyarakat terdampak banjir, pihaknya terlebih terlebih dahulu melakukan sortirisasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa beras yang dikeluarkan dalam kondisi baik. Salah satunya dengan membersihkan beras dari debu-debu. Setelah itu beras-beras itu akan dibersihkan lagi melalui cleaner. Itulah tahap akhir untuk memastikan bahwa beras yang dikeluarkan dari gudang layak atau tidak untuk dikonsumsi. “Jadi kami lakukan melalui cleaner itu, dan insyaallah sudah baik, bersih, baru kami salurkan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng Edy Karuan melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Ida Wahyuni menyebut bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran terkait beras bantuan Kemensos yang dikatakan gubernur tidak layak dikonsumsi masyarakat.
“Kami masih melakukan penelusuran, belum tahu pasti berapa yang sudah dikembalikan ke gudang Bulog,” tutur Ida kepada wartawan Kalteng pos, Rabu (2/11).
Ia mengatakan bahwa pihak Kemensos telah diturunkan untuk melakukan verifikasi atas laporan masyarakat itu. Menurutnya beras bantuan Kemensos telah disalurkan sejak 11 Oktober lalu dengan jumlah 100 ton. Beras yang disalurkan itu merupakan CBP yang tersedia di gudang Bulog setempat.
Ida menambahkan, ada SOP yang berlaku dalam penyaluran CBP. “Saat ini kami sedang verifikasi fakta di lapangan terkait beras yang terindikasi busuk dan berbau, tapi kami belum dapat data pasti berapa jumlah beras yang sudah dikembalikan,” beber Ida yang didampingi stafnya, Solihin.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kalteng Siti Nafsiah juga memberikan tanggapan atas keputusan gubernur untuk menarik beras tak layak konsumsi yang telanjur disalurkan kepada masyarakat korban banjir. Menurutnya pengalaman ini mesti menjadi pelajaran ke depan, agar kelalaian serupa tidak terjadi lagi. “Kita perlu penelusuran terlebih dahulu, kan ini Kemensos sedang turun ke lapangan untuk memverifikasi,” ucap kader Partai Golkar itu.
Nafsiah juga membenarkan bahwa dalam penyaluran bantuan oleh pihak Bulog ada mekanismenya sesuai SOP.
“Jadi perlu dicek terlebih dahulu aliran beras yang disalurkan seperti apa, kita juga tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan, jadi perlu ditelusuri lagi,” tambahnya. (dan/irj/ce/ala)
