PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran merespons aksi Gerakan Rakyat Merdeka (Geram) beberapa hari lalu dan aksi jilid IV yang akan digelar. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini tidak melarang aksi untuk penyampaian aspirasi itu. Namun alangkah baiknya jika bisa duduk satu meja untuk berdialog dan berdiskusi.
“Saya siap berdialog dan berdiskusi, tentu di meja diskusi, bukan di jalanan,” ucap Sugianto di ruang kerjanya, Rabu (16/11).
Aksi Geram oleh kelompok mahasiswa beberapa hari lalu mendesak dilakukan evaluasi kinerja gubernur dan wakil gubernur. Sugianto meyakini bahwa para mahasiswa tentu memiliki data-data sebagai bahan evaluasi kinerja.
“Kalau saran dan kritikan yang disampaikan nanti demi kebaikan dan kemajuan Kalteng, pasti diterima dan dijalankan,” tuturnya.
Karena itu, Pemprov Kalteng membuka kesempatan seluas-luasnya untuk duduk bersama. Dalam dialog nanti, gubernur tentu akan menjelaskan apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan, berikut tantangan dan hambatannya.
Politikus PDIP itu menyadari bahwa tak ada satu pun pemimpin yang sempurna. Ia bersama wakilnya serta jajaran tentu tidak akan mampu memuaskan semua pihak dalam proses membangun Kalteng ini. Apalagi membangun sebuah provinsi yang memiliki wilayah terluas di Indonesia.
Gubernur adalah pelayan rakyat. Tugasnya adalah menyerap aspirasi, mendengar, dan melihat langsung setiap denyut kehidupan rakyat. Selanjutnya bagaimana membuat langkah-langkah dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tentunya dibarengi dengan dukungan semua unsur dan elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual dan akademisi.
Menurut gubernur, aksi unjuk rasa sama sekali tidak dilarang. Sah-sah saja untuk mengutarakan aspirasi, karena memang telah diatur dalam undang-undang. Namun yang membuat suami dari Yulistra Ivo Sabran itu sedikit tergelitik, ada isu beredar yang menyebut jika aksi para mahasiswa itu ditunggangi oknum tertentu yang tidak puas dengan kepemimpinannya. “November 2024, masih ada dua tahun, nanti kalau tiba waktunya, silakan betarung secara gentlemen dan elegan sesuai kebudayaan kita,” tutupnya.
Di tempat terpisah, Geram mengeluarkan rilis terkait beberapa poin yang akan menjadi tuntutan pihaknya dalam aksi selanjutnya. Antara lain menuntut Pemprov Kalteng bertanggung jawab penuh terhadap tindakan represif aparat keamanan yang berjaga di kantor gubernur; Menuntut Polda Kalteng untuk mengevaluasi kinerja aparat keamanan yang bertugas, terkhusus di Polresta Palangka Raya; Menuntut agar polisi dan Satpol PP yang melakukan tindakan represif pada aksi jilid sebelumnya ditindak tegas dan diberi sanksi; Menuntut agar Kasatpol PP Kalteng dicopot dari jabatannya; Mengutuk setiap tindakan represif dan provokasi yang dilakukan oknum ormas dan aparat keamanan; Meminta Kapolri dan Presiden Joko Widodo untuk menaruh atensi pada demokrasi di Kalimantan Tengah yang dinilai sedang darurat.
“Yang pastinya tindakan refresif itu tidak dibenarkan, apalagi dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasi,” tegas Beni Andriano selalu koordinator lapangan (korlap) Geram.
Beni menyebut pihaknya akan melakukan aksi jilid IV dalam waktu dekat. Dalam aksi itu nanti, pihaknya ingin mengajak gubernur berdialog secara langsung dan terbuka di hadapan massa.
“Kami sedang menggalang massa untuk melaksanakan demonstrasi jilid IV dengan lokasi yang sama seperti sebelumnya, untuk mengajak gubernur berdialog secara terbuka di tengah kami. Kurang lebih ada 12 tuntutan yang akan kami sampaikan nanti,” beber Beni. (irj/ce/ram)
