PALANGKA RAYA-Harga pangan atau bahan pokok (bapok) di Kalteng berpotensi mengalami kenaikan. Potensi itu kemungkinan bisa terjadi menjelang Natal dan tahun baru (nataru). Beberapa komoditas pangan yang berpotensi mengalami kenaikan sudah masuk dalam perhatian pemerintah. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sangat konsentrasi melakukan upaya menekan atau mencegah melambungnya harga pangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin mengatakan, ada beberapa kabupaten yang disparitas harga bapok cukup tinggi. Seperti Barito Utara (Batara) dan Pulang Pisau (Pulpis) serta kabupaten/kota lain yang sejak saat ini sudah harus diperhatikan terkait potensi kenaikan harga yang bisa saja terjadi. Lebih-lebih menjelang Nataru, yang mana konsumsi masyarakat cenderung meningkat.
“Kalau kita melihat lagi, ada beberapa kabupaten yang disparitas harga ya, seperti Barito Utara, Pulang Pisau, dan kabupaten/kota lain di Kalteng ini harus menjadi perhatian kita,” tutur sekda usai rapat virtual bersama jajaran perangkat daerah (PD) dan pemerintah pusat bertajuk Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/11/2022).
Sejauh ini upaya pengendalian harga bapok di pasaran dilakukan dengan pengadaan operasi pasar. Dikatakan sekda, upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti menggelar pasar penyeimbang, pasar murah, maupun satgas pangan yang turun ke lapangan untuk melakukan sidak, mesti lebih diefektifkan lagi. “Apalagi sudah menjelang nataru, ini harus menjadi konsentrasi kita bersama,” ucapnya.
Sebagai upaya mencegah kenaikan harga selama nataru, lanjut sekda, baru-baru ini pihaknya telah melaksanakan pasar penyeimbang dan pasar murah. Juga mengecek ketersediaan pangan di salah satu kabupaten yang menjadi sampel penilaian inflasi, yakni Kotawaringin Timur.
“Kemarin kami ke Kotim untuk cek ketersediaan pangan, sampai saat ini stok pangan relatif tersedia dan stabil, dalam tiga bulan ke depan masih cukup,” tuturnya.
“Namun untuk harga, tergantung permintaan,” tambahnya.
Terkait bapok yang berpotensi mengalami kenaikan menjelang nataru, sekda tidak menyebut terinci komoditas bapoknya. Ia hanya mengatakan, saat ini pihaknya masih terus memantau bapok mana saja yang akan mengalami kenaikan nanti. Jika ada barang-barang yang naik, pihaknya akan dibantu oleh pemerintah pusat untuk intervensi, agar harga bisa normal kembali.
“Jadi bapok penting tiap hari dipantau, ada datanya, kalau nanti melewati angka merah, pihak kementerian bisa ikut melakukan intervensi,” tuturnya.
Disinggung mengenai upaya konkret ke depan dalam menekan atau mencegah kenaikan harga bapok jelang nataru, sekda mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan operasi pasar sebagai upaya jangka pendek dalam menanggulangi kenaikan harga barang di pasaran. Upaya jangka menengah juga sudah dilakukan, seperti penanaman cabai, pembuatan alat penggiling padi (RMU), pembangunan gudang untuk mendukung produksi pangan, menjalin kemitraan dengan instansi terkait seperti Bulog, dan kerja sama antardaerah untuk mendukung kesediaan pangan di Kalteng.
Mengenai potensi kenaikan beberapa komoditas, lanjutnya, terdapat beberapa jenis barang yang sudah menunjukkan kenaikan jelang nataru. Sebagai contoh, meningkatnya harga tiket pesawat dan harga beras jelang nataru.
“Tiket pesawat selama periode nataru kelihatan memengaruhi juga, juga harga beras naik 100 rupiah, sampai tiga persen, mudah-mudahan strategi jangka menengah dan jangka panjang bisa dimaksimalkan,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng Aster Bonawaty mengatakan. jelang nataru, bapok yang perlu diwaspadai adalah beras dan minyak goreng.
“Itu yang selalu kami pantau tiap hari, kami upayakan agar harga beras tidak naik, karena kalau naik sedikit saja akan berpengaruh pada inflasi, minyak goreng juga,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Senin (28/11/2022).
Aster menyebut, sejalan dengan strategi TPID dalam mengendalikan inflasi, pihaknya terus mengadakan operasi pasar, meliputi pasar murah, pasar penyeimbang, dan sidak pasar, agar harga-harga bapok tidak melambung tinggi.
“Kami lakukan upaya pemantauan dan sidak pasar untuk memastikan stok barang di pasaran, tiap hari kami laksanakan pasar penyeimbang di Palangka Raya dan Sampit, dua daerah yang menjadi target pemantauan indikator kenaikan inflasi,” tuturnya.
Dibeberkan Aster, dalam upaya mencegah kenaikan bapok jelang nataru, pihaknya akan mengadakan kembali sidak pasar H-3 sebelum hari Natal. “Insyaallah minggu awal Desember menjelang Natal, biasanya perdagangan itu H-3 sebelum Natal, kami akan pantau, karena pada hari-hari itu akan bergejolak (harga pasar),” ujarnya.
Disinggung mengenai bapok yang berpotensi naik, selain beras dan minyak goreng, Aster mengatakan bahwa bapok seperti daging ayam, telur ayam, dam cabai merah juga berpotensi naik. “Ada ayam sama telur ayam negeri, juga kita harus berhati-hati dengan harga cabai merah,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Dr Fitria Husnatarina SE MSi selaku pengamat ekonomi mengatakan, bapok yang akan kemungkinan mengalami kenaikan harga tidak terlepas dari bapok normal yang saat ini sudah nampak pergerakannya, seperti beras, tepung, gula, minyak goreng, serta bahan dasar pembuatan kue. Bapok tersebut mengalami peningkatan permintaan jelang nataru.
“Banyak bapok yang akan mengalami peningkatan harga jelang nataru,” ucap Dr Fitria kepada Kalteng Pos, kemarin.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR) itu juga menjelaskan soal inflasi. Menurutnya beberapa bapok tersebut turut menjadi penyumbang inflasi di Kalteng, yang akan makin meningkat jika permintaan pasar meningkat. Kebutuhan pokok yang saat ini biasanya dikonsumsi masyarakat juga akan meningkat signifikan. Seperti telur, daging ayam potong, ikan, cabai, dan bapok lain yang sering dikonsumsi masyarakat.
“Kalau bicara tentang hari raya Natal dan tahun baru, kita menyambut itu, kita juga bicara tentang bagaimana kultur masyarakat kita yang selalu menyediakan makanan yang berbeda dari hari biasa,” jelas Fitria.
Kultur tersebut tentu saja memengaruhi peningkatan permintaan barang di pasaran.
“Ini yang harus menjadi perhatian dari bahan-bahan pokok yang biasanya dan sebelumnya juga kita dapat gambaran seperti ini juga, jadi itu yang menjadi bagian dari bahan-bahan pokok yang nantinya akan sangat kelihatan dan terasa kenaikannya,” tuturnya.
Ia juga menyinggung soal upaya pemerintah mengendalikan kenaikan harga melalui operasi pasar. “Itu sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah,” ucapnya.
Namun menurutnya, hal yang juga mesti diperhatikan berkenaan dengan operasi pasar adalah kebijakan yang tidak bisa dipisahkan dari upaya tersebut, yakni bagaimana melakukan inspeksi terhadap pasar. Untuk menekan inflasi, yang harus dilakukan tidak sebatas menyediakan tempat untuk bahan pokok tertentu dijual murah, seperti halnya yang terdapat dalam program operasi pasar, tapi juga perlu melakukan intervensi kebijakan terhadap distribusi, rantai pasok, kepadatan aktivitas jual beli, dan keterjangkauan barang di tengah masyarakat.
“Itu mesti menjadi pertimbangan, ujung semua dari kebijakan ini kan untuk bisa menyejahterakan masyarakat, bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan ini terjangkau oleh masyarakat, meminimalkan panic buying, meminimalkan faktor-faktor di luar konteks penawaran dan penjualan di pasar dalam hal yang normal, dan menghindari hal-hal yang oportunis, karena kelangkaan pasti menciptakan habit oportunis, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan,” ungkapnya.
Ia menilai kebijakan operasi pasara untuk menekan laju inflasi sudah cukup optimal. Dengan menciptakan pasar penyeimbang, melakukan sidak di lapangan, lalu menciptakan beberapa kebijakan yang kira-kira mampu mensubsidi masyarakat untuk mendapatkan produk-produk tertentu, dan memitigasi hal-hal yang berkaitan dengan kelangkaan-kelangkaan bapok tertentu sudah dilakukan dan cukup optimal. Hanya saja, lanjut Fitria, bagaimana agar aktivitas masyarakat dapat terkontrol secara kontinyu melalui pendekatan teknologi.
Dijelaskannya, selama ini sidak dilakukan dengan mengerahkan sumber daya manusia yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas pasar. Tentu tidak tiap hari bias dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia. Sementara kondisi pasar tidak bisa hanya dipantau oleh beberapa orang. Dengan adanya kebijakan itu, tidak didapatkan informasi yang real time. Informasi yang kontinyu sukar didapatkan. Maka dari itu, pemerintah juga harus selalu terhubung dengan pelaku pasar guna mendapatkan informasi yang berkelanjutan. Karena itu perlu dibuat sistem teknologi yang mampu menghubungkan pemerintah dan pelaku pasar, agar informasi yang didapatkan bisa kontinyu.
“Jika sumber daya manusia pemerintah daerah menjadi kendala, maka libatkan juga pelaku-pelaku pasar, kita bisa mendapatkan data real time dari update pelaku pasar sendiri yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah, juga berusaha bagaimana bisa memberikan layanan yang terbaik, tidak hanya bicara tentang profit, tapi juga dapat memberikan informasi kepada perangkat daerah yang menjadi leading sector, sehingga dapat menentukan arah kebijakan yang baik ke depan,” jelasnya.
Terkait bagaimana seharusnya masyarakat bersikap dalam menghadapi potensi kenaikan harga bapok jelang nataru, Fitria menyebut bahwa sikap masyarakat sudah tentu berkaitan dengan kultur masyarakat sendiri. Apalagi menghadapi hari besar seperti nataru, sudah menjadi budaya masyarakat mengadakan berbagai perayaan yang tentunya memengaruhi peningkatan permintaan bapok di pasaran. (dan/ce/ala)
