Senin, November 25, 2024
24.2 C
Palangkaraya

Sah ! APBD Kalteng Tembus Rp6,7 Triliun

PALANGKA RAYA-Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalteng tahun 2023 menyentuh angka Rp6,7 triliun. Persetujuan bersama dibuat oleh eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan III di gedung DPRD Kalteng, Selasa (29/11/2022).

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran hadir dalam paripurna itu dan turut menandatangani dokumen persetujuan bersama terkait rancangan APBD Kalteng tahun anggaran 2023. Sementara dari pihak legislatif ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalteng H Wiyanto dan Wakil Ketua H Abdul Razak.

Nominal rancangan APBD kali ini mengalami peningkatakan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp1,5 triliun lebih. Sebelumnya APBD berada di angka Rp5,205 triliun, tapi kini naik menjadi Rp6,784 triliun atau 6.784.281.998.552,00 rupiah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengungkapkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan rancangan APBD ini sudah melalui proses pembahasan yang komprehensif atas dasar adanya kajian, koreksi, dan perbaikan dari para anggota dewan.

Mulai dari rapat konsultasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan, pendapat Badan Anggaran Dewan, pemandangan umum anggota dewan, laporan hasil rapat kerja komisi-komisi dewan, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Selanjutnya raperda APBD tahun anggaran 2023 ini akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Baca Juga :  PSSI Pusat Pastikan Liga 3 tanpa Wakil Kalteng

 

Gubernur menyebut akan segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, yang merupakan anggaran manajemen dari pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 setelah rancangan APBD mendapat persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri. Ia juga mengingatkan dan mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua perangkat daerah untuk lebih intens dalam menjalankan program pembangunan.

“Saya menginginkan upaya penajaman prioritas, sehingga dana yang terbatas ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga memperoleh hasil yang optimal serta seluas-luasnya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas gubernur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng H Wiyatno yang merupakan pimpinan rapat paripurna menjelaskan bahwa anggaran kali ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikannya mencapai Rp1,5 triliunan lebih. Dari tahun sebelumnya Rp5.205 triliun menjadi Rp6.784 triliun.

Di hadapan awak media yang menemuinya usai rapat, Wiyatno mengapresiasi kinerja gubernur dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan dalam pendapatan daerah mengalami peningkatan mencapai Rp6.416.829.889.952,00.

Baca Juga :  APBD 2022 Harus Dimanfaatkan Secara Efektif

“Kami dari jajaran legislatif mengapresiasi kinerja gubernur dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Wiyatno.

Ia berharap ke depannya pimpinan daerah beserta jajarannya selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Uang rakyat harus dikelola dengan bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat. “Burung dara mematuk ulat, bunga kamboja mekar merona, anggaran negara untuk rakyat, harus dikelola dengan bijaksana,” ucap politikus PDIP itu sembari berpantun.

Secara umun nilai anggaran dirincikan sebagai berikut; belanja operasi senilai Rp3.787.713.939.569,00, belanja modal Rp1.101.391.586,627, belanja tidak terduga Rp107.122.806.028, belanja transfer 1.006.797.839.075,30, belanja bagi hasil Rp964.097.839.075.30, dan belanja bantuan keuangan senilai Rp42.700.000.000,00.

“Kami sepakat dengan upaya gubernur untuk menekan inflasi pada tahun 2023 dan memberi support untuk program food estate di Kalteng, dengan adanya anggaran tidak terduga yang cukup besar nilainya, kami berharap bencana alam di Kalteng bisa ditangai oleh bapak gubernur beserta jajarannya,” tuturnya.

Wiyatno apresiasi keinginan gubernur untuk fokus pada program mengembangkan infrastruktur di wilayah Kalteng. Ia memastikan bahwa DPRD Kalteng akan terus mendukung program eksekutif dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. (irj/ce/ala)

PALANGKA RAYA-Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalteng tahun 2023 menyentuh angka Rp6,7 triliun. Persetujuan bersama dibuat oleh eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan III di gedung DPRD Kalteng, Selasa (29/11/2022).

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran hadir dalam paripurna itu dan turut menandatangani dokumen persetujuan bersama terkait rancangan APBD Kalteng tahun anggaran 2023. Sementara dari pihak legislatif ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalteng H Wiyanto dan Wakil Ketua H Abdul Razak.

Nominal rancangan APBD kali ini mengalami peningkatakan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp1,5 triliun lebih. Sebelumnya APBD berada di angka Rp5,205 triliun, tapi kini naik menjadi Rp6,784 triliun atau 6.784.281.998.552,00 rupiah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengungkapkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan rancangan APBD ini sudah melalui proses pembahasan yang komprehensif atas dasar adanya kajian, koreksi, dan perbaikan dari para anggota dewan.

Mulai dari rapat konsultasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan, pendapat Badan Anggaran Dewan, pemandangan umum anggota dewan, laporan hasil rapat kerja komisi-komisi dewan, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Selanjutnya raperda APBD tahun anggaran 2023 ini akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Baca Juga :  PSSI Pusat Pastikan Liga 3 tanpa Wakil Kalteng

 

Gubernur menyebut akan segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, yang merupakan anggaran manajemen dari pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 setelah rancangan APBD mendapat persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri. Ia juga mengingatkan dan mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua perangkat daerah untuk lebih intens dalam menjalankan program pembangunan.

“Saya menginginkan upaya penajaman prioritas, sehingga dana yang terbatas ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga memperoleh hasil yang optimal serta seluas-luasnya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas gubernur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng H Wiyatno yang merupakan pimpinan rapat paripurna menjelaskan bahwa anggaran kali ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikannya mencapai Rp1,5 triliunan lebih. Dari tahun sebelumnya Rp5.205 triliun menjadi Rp6.784 triliun.

Di hadapan awak media yang menemuinya usai rapat, Wiyatno mengapresiasi kinerja gubernur dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan dalam pendapatan daerah mengalami peningkatan mencapai Rp6.416.829.889.952,00.

Baca Juga :  APBD 2022 Harus Dimanfaatkan Secara Efektif

“Kami dari jajaran legislatif mengapresiasi kinerja gubernur dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Wiyatno.

Ia berharap ke depannya pimpinan daerah beserta jajarannya selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Uang rakyat harus dikelola dengan bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat. “Burung dara mematuk ulat, bunga kamboja mekar merona, anggaran negara untuk rakyat, harus dikelola dengan bijaksana,” ucap politikus PDIP itu sembari berpantun.

Secara umun nilai anggaran dirincikan sebagai berikut; belanja operasi senilai Rp3.787.713.939.569,00, belanja modal Rp1.101.391.586,627, belanja tidak terduga Rp107.122.806.028, belanja transfer 1.006.797.839.075,30, belanja bagi hasil Rp964.097.839.075.30, dan belanja bantuan keuangan senilai Rp42.700.000.000,00.

“Kami sepakat dengan upaya gubernur untuk menekan inflasi pada tahun 2023 dan memberi support untuk program food estate di Kalteng, dengan adanya anggaran tidak terduga yang cukup besar nilainya, kami berharap bencana alam di Kalteng bisa ditangai oleh bapak gubernur beserta jajarannya,” tuturnya.

Wiyatno apresiasi keinginan gubernur untuk fokus pada program mengembangkan infrastruktur di wilayah Kalteng. Ia memastikan bahwa DPRD Kalteng akan terus mendukung program eksekutif dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. (irj/ce/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/