MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,794 triliun. DIPA dan daftar alokasi transfer ke kas daerah itu diserahkan Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Jumat (2/12/2022).
Penyerahan DIPA tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Drs H Nuryakin, FKPD Kalteng, para kepala daerah, sekda dan ketua DPRD se-Kalteng serta undangan lainnya.
Saat menerima DIPA tersebut, dari Barito Utara juga dihadiri ketua dewan Hj Mery Rukaini, Sekda Drs Muhlis, Inspektur Drs H Elpi Epanop, Kepala BPPD Agus Siswadi, dan Sekretaris BPKAD.
Rincian alokasi dana transfer ke daerah di Provinsi Kalteng termasuk kabupaten/kota, sebesar Rp 20,692 triliun. Yang terdiri dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, DBH, Hibah Daerah, dan Dana Desa.
Untuk total alokasi dana APBN yang dikelola melalui DIPA kantor pusat dan DIPA kantor daerah sebesar Rp 6,16 triliun, yang terdiri dari DIPA KP dan DIPA KD.
Sedangkan total alokasi dana APBN yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melalui DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp 229 miliar.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng Hari Utomo menyampaikan, bahwa kondisi perekonomian regional Kalteng tahun 2022 terus menunjukkan tren positif.
“Dimana pertumbuhan ekonomi terus tumbuh positif secara stabil sepanjang 2022, dengan angka triwulan III mencapai 6,74 persen (yoy),” kata Hari.
Sedangkan untuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Pada November 2022 sebesar 6,97 persen (yoy), menurun dibandingkan Oktober 2022 sebesar 7,10 persen (yoy) dan September 2022 sebesar 8,12 persen (yoy).
Sementara itu, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan, pelaksanaan APBN 2023 dapat segera dilakukan lebih awal. Sehingga dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan stimulus perekonomian di daerah, terlebih untuk penanganan inflasi di daerah dan untuk peningkatan pelayanan publik. “Tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” kata Sugianto.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kalteng yang membaik, juga harus diimbangi dengan penanganan inflasi. (her/ens)
