PALANGKA RAYA-Realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah di Pemprov Kalteng tahun 2022 belum sesuai target. Hal itu terungkap dalam rapat Tim Evaluasi Pengawas Realisasi Anggaran (TEPRA) provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (18/1/2023).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo yang hadir dalam rapat tersebut menyebut, secara umum realisasi keuangan dan fisik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng tahun anggaran 2022 per 31 Desember 2022 masih belum mencapai target.
Meskipun demikian, Wagub H Edy Pratowo mengapresiasi perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang penyerapan anggarannya sudah tinggi. Wagub berharap capaian baik itu bisa tetap dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan.
“Kemudian saya minta kepada perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang masih rendah realisasinya, agar mengambil langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat mendukung pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan tiap triwulan pelaksanaan anggaran,” tuturnya.
Selanjutnya, wagub menegaskan bahwa upaya percepatan penyerapan anggaran harus betul-betul menjadi perhatian serius segenap stakeholder, karena akan berdampak terhadap laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Permasalahan klasik lambatnya serapan anggaran di awal tahun jangan sampai terjadi. Kita harus tancap gas dari awal tahun. Langkah bagus telah kita lakukan, salah satunya dengan terlaksananya kick off PBJ pemerintah daerah se-Kalteng, momentum ini harus kita jaga,” katanya.
Terlebih lagi, lanjut wagub, sebagaimana arahan Presiden RI dalam rakornas kepala daerah dan forkopimda kemarin, meski turbulensi ekonomi pada tahun 2022 dapat dilalui, tapi segenap pihak harus tetap berhati-hati, karena tahun ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global, termasuk ancaman inflasi. Oleh karena itu, lanjut wagub, semua stakeholder perlu bersinergi mendorong percepatan realisasi anggaran. Laksanakan penyerapan anggaran secara cepat dan tepat sesuai ketentuan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Optimalkan juga belanja pengadaan barang dan jasa untuk produk-produk buatan dalam negeri yang dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah serta pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rapat TEPRA yang digelar kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin melalui Staf Ahli (Stahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko melaporkan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta realisasi APBD pemprov berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per 31 Desember 2022.
Untuk realisasi APBD di lingkup Pemprov Kalteng, tutur Yuas, realisasi keuangan sebesar Rp5,131 triliun lebih dari pagu anggaran perubahan Rp5,857 triliun lebih (termasuk anggaran BTL dari DPRD, PPKD, dan KDWKD) atau sebesar 87,59%, sedangkan realisasi fisik sebesar 92,42%. Adapun belanja APBD tertinggi dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng dengan realisasi keuangan Rp22,346 miliar lebih atau 97,11 persen dan realisasi fisik 100 persen.
“Yang kedua adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalteng dengan realisasi keuangan Rp22,301 miliar lebih atau 95,61 persen dan realisasi fisik 100 persen. Di urutan ketiga ada Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi keuangan Rp22,469 miliar lebih atau 95,51 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen,” bebernya.
Adapun belanja APBD terendah dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi keuangan Rp42,652 miliar lebih atau 44,16 persen dan realisasi fisik 92,15 persen. Kedua adalah Dinas Kehutanan dengan realisasi keuangan Rp156,258 miliar lebih atau 63,82 persen dan realisasi fisik 65,25 persen.
“Selanjutnya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasi keuangan Rp24,407 miliar lebih atau 68,58 persen dan realisasi fisik 70,00 persen,” tambahnya.
Sementara untuk realisasi keuangan di masing-masing daerah, terdapat tiga daerah tertinggi dan terendah dari realisasi keuangan Rp16,825 triliun lebih dari total pagu anggaran Rp19,207 triliun lebih atau sebesar 87,60 persen dan realisasi fisik 92,08 persen. Belanja APBD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Murung Raya dengan realisasi keuangan Rp1,318 triliun lebih atau 93,30 persen dan realisasi fisik 96,28 persen. Kabupaten Katingan realisasi keuangan Rp1,324 triliun lebih atau 92,83 persen dan realisasi fisik 96,32 persen. Terakhir Kabupaten Lamandau dengan realisasi keuangan Rp952,169 miliar lebih atau 92,56 persen) dan realisasi fisik 93,48 persen.
“Sementara kabupaten dengan belanja APBD terendah yakni Kabupaten Barito Timur dengan realisasi keuangan Rp789,871 miliar lebih atau 74,44 persen dan realisasi fisik 77,99 persen, Kabupaten Seruyan dengan realisasi keuangan Rp1,024 triliun lebih atau 79,03 persen dan realisasi fisik 82,82 persen, Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu realisasi keuangan Rp1,914 triliun lebih (84,59 persen) dan realisasi fisik 90,02 persen,” ujarnya.
Yuas menjelaskan, merealisasikan anggaran bukan merupakan hal yang mudah. Ada banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi selama merealisasikan anggaran di tahun 2022 ini. Kendala dan permasalahan penyerapan anggaran tahun 2022 itu antara realisasi fisik dan keuangan Pemprov Kalimantan Tengah masih belum tercapai sesuai target, karena pada perubahan anggaran ada penambahan anggaran untuk pengendalian inflasi dengan jumlah yang besar dan waktu yang terbatas, sehingga tidak dapat terserap maksimal.
Adapun realisasi fisik dan keuangan pemerintah kabupaten/kota masih belum tercapai sesuai target dikarenakan dana bansos inflasi realisasi rendah karena terhalang oleh regulasi yang belum lengkap dan dana hibah yang melekat di BPKAD tidak habis terealisasi karena tidak memenuhi syarat, antara lain karena proposal yang diajukan kurang lengkap. “Selain itu ada beberapa pengadaan yang lelang ulang tidak ada peminatnya karena sudah mendekati waktu pelaksanaan,” bebernya.
Yuas juga mengatakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pagu tahun anggaran 2022 Pemprov Kalteng sebesar Rp94,665 miliar lebih. Penerimaan pendapatan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng per 31 Desember 2022 sebesar Rp17,559 triliun dari target Rp17,128 triliun atau 102,51 persen.
“Sedangkan penerimaan pendapatan perangkat daerah Pemprov Kalteng sebesar Rp5,425 triliun, lebih dari target sebesar Rp5,236 triliun atau 103,62 persen,” bebernya. (dan/ce/ala)
