Jumat, November 22, 2024
25.1 C
Palangkaraya

Sektor Pangan Harus Mendapat Perhatian Ekstra

PALANGKA RAYA-Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, segenap stakeholder harus bekerja ekstra agar mampu bertahan menghadapi krisis multidimensional di tahun 2023.

Hal itu ia katakan berdasarkan pesan dari Presiden RI Joko Widodo kepada para pimpinan daerah beberapa waktu lalu. Krisis multidimensional itu terjadi akibat efek multiplayer dari masih adanya perang Russia-Ukraina yang belum berakhir, sehingga berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan Kalteng, terutama pada bidang pangan dan ekonomi.

“Ini semua memerlukan kerja ekstra dan inovasi, bagaimana kita menyelesaikan hal ini agar mampu menghadapi krisis multidimensional. Untuk itu, perlu perhatian lebih pada sektor ekonomi dan pangan,” katanya, belum lama ini.

Wagub menegaskan, inflasi di Kalteng pada tahun 2022 lalu pernah menempati posisi kedua se-Indonesia. Data terakhir menunjukkan Kalteng berada di posisi ke delapan dari sepuluh besar inflasi, dan salah satu komoditi penyumbangnya yakni beras.

Baca Juga :  Enam Kepala PD Segera Dilantik

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kalteng Riza Rahmadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng juga terus berupaya melalui berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pengendalian harga beras. Salah satunya melalui penyaluran beras bersubsidi baik jenis pera (karau) maupun pulen yang dilakukan sejak akhir 2022 lalu hingga saat ini.

Saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kalteng melalui Bulog. Pemprov Kalteng tentu mendukung adanya beras program SPHP dari pemerintah pusat ini untuk mengendalikan inflasi beras.

Program ini dianggap perlu sebagai upaya stabilisasi dan pengendalian harga beras di Bumi Tambun Bungai ini. Mengingat, beras menjadi salah satu komoditi penyumbang inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit sebagai daerah barometer penilaian inflasi.

Baca Juga :  Optimalkan Peran BUMD

“Program ini sebagai bentuk dukungan sekaligus kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam upaya stabilisasi harga beras maupun inflasi di Kalteng,” katanya.

Sementara itu, Analis Ketahanan Pangan Bapanas Lalang Ken Handita datang ke Kalteng, Sabtu (20/1) untuk meninjau secara langsung penyaluran beras SPHP ini di Pasar Besar, Kota Palangka Raya. Ia mengatakan, beras SPHP ini merupakan beras medium yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp9.500 per kilogram. Harapannya, dengan diturunkannya beras SPHP ini ke lapangan dapat menstabilkan harga beras lokal.

“Beras ini sudah diturunkan di pasar di beberapa titik, harapannya masyarakat bisa mendapatkan beras medium dengan harga yang lebih terjangkau,” ucapnya. (dan/abw)

PALANGKA RAYA-Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, segenap stakeholder harus bekerja ekstra agar mampu bertahan menghadapi krisis multidimensional di tahun 2023.

Hal itu ia katakan berdasarkan pesan dari Presiden RI Joko Widodo kepada para pimpinan daerah beberapa waktu lalu. Krisis multidimensional itu terjadi akibat efek multiplayer dari masih adanya perang Russia-Ukraina yang belum berakhir, sehingga berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan Kalteng, terutama pada bidang pangan dan ekonomi.

“Ini semua memerlukan kerja ekstra dan inovasi, bagaimana kita menyelesaikan hal ini agar mampu menghadapi krisis multidimensional. Untuk itu, perlu perhatian lebih pada sektor ekonomi dan pangan,” katanya, belum lama ini.

Wagub menegaskan, inflasi di Kalteng pada tahun 2022 lalu pernah menempati posisi kedua se-Indonesia. Data terakhir menunjukkan Kalteng berada di posisi ke delapan dari sepuluh besar inflasi, dan salah satu komoditi penyumbangnya yakni beras.

Baca Juga :  Enam Kepala PD Segera Dilantik

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kalteng Riza Rahmadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng juga terus berupaya melalui berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pengendalian harga beras. Salah satunya melalui penyaluran beras bersubsidi baik jenis pera (karau) maupun pulen yang dilakukan sejak akhir 2022 lalu hingga saat ini.

Saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kalteng melalui Bulog. Pemprov Kalteng tentu mendukung adanya beras program SPHP dari pemerintah pusat ini untuk mengendalikan inflasi beras.

Program ini dianggap perlu sebagai upaya stabilisasi dan pengendalian harga beras di Bumi Tambun Bungai ini. Mengingat, beras menjadi salah satu komoditi penyumbang inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit sebagai daerah barometer penilaian inflasi.

Baca Juga :  Optimalkan Peran BUMD

“Program ini sebagai bentuk dukungan sekaligus kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam upaya stabilisasi harga beras maupun inflasi di Kalteng,” katanya.

Sementara itu, Analis Ketahanan Pangan Bapanas Lalang Ken Handita datang ke Kalteng, Sabtu (20/1) untuk meninjau secara langsung penyaluran beras SPHP ini di Pasar Besar, Kota Palangka Raya. Ia mengatakan, beras SPHP ini merupakan beras medium yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp9.500 per kilogram. Harapannya, dengan diturunkannya beras SPHP ini ke lapangan dapat menstabilkan harga beras lokal.

“Beras ini sudah diturunkan di pasar di beberapa titik, harapannya masyarakat bisa mendapatkan beras medium dengan harga yang lebih terjangkau,” ucapnya. (dan/abw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/