TAMIANG LAYANG-Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) setempat terus mendorong peningkatan produksi padi. Hal tersebut guna menuju swasembada pangan. Sayangnya, untuk mewujudkan hal tersebut sejauh ini masih terganjal dengan berbagai persoalan, antara lain pupuk bersubsidi.
Kepala DPKP Kabupaten Bartim, Lurikto menyampaikan, produksi padi selama ini terus menjadi perhatian setiap tahun agar terjadi peningkatan. Petani didorong bisa bercocok tanam dengan sarana prasarana lebih baik.
“Satu yang menjadi problem yaitu terkait pupuk bersubsidi selama ini, tidak semua petani bisa memperoleh karena syarat utama berupa Kartu Tani tidak dimiliki, “ beber Lurikto, diwawancarai Kalteng Pos, kemarin (30/1/2023).
Menurutnya, tidak semua petani di Bartim memiliki Kartu Tani sehingga pihaknya mengkoordinasikan kepada BRI sebagai penyalur. Lantaran kewenangan atas program yang dimiliki guna memberdayakan sektor mikro di Indonesia.
“Kami sudah mengkoordinasikan untuk percepatan penyaluran Kartu Tani dengan BRI dan saat ini proses,” sebut Lurikto. Lanjutnya, berkaitan pupuk bersubsidi tersebut juga DPKP akan menyurati provinsi untuk menyampaikan ke Kementerian Pertanian. Barito Timur memiliki potensi agar bisa didukung dengan meminta petunjuk serta langkah yang harus diambil.
“Pupuk bersubsidi hanya bisa didapatkan di agen dan jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan petani yang semakin meningkat dengan perluasan lahan setiap tahun,”pungkasnya.(log/ram)
TAMIANG LAYANG-Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) setempat terus mendorong peningkatan produksi padi. Hal tersebut guna menuju swasembada pangan. Sayangnya, untuk mewujudkan hal tersebut sejauh ini masih terganjal dengan berbagai persoalan, antara lain pupuk bersubsidi.
Kepala DPKP Kabupaten Bartim, Lurikto menyampaikan, produksi padi selama ini terus menjadi perhatian setiap tahun agar terjadi peningkatan. Petani didorong bisa bercocok tanam dengan sarana prasarana lebih baik.
“Satu yang menjadi problem yaitu terkait pupuk bersubsidi selama ini, tidak semua petani bisa memperoleh karena syarat utama berupa Kartu Tani tidak dimiliki, “ beber Lurikto, diwawancarai Kalteng Pos, kemarin (30/1/2023).
Menurutnya, tidak semua petani di Bartim memiliki Kartu Tani sehingga pihaknya mengkoordinasikan kepada BRI sebagai penyalur. Lantaran kewenangan atas program yang dimiliki guna memberdayakan sektor mikro di Indonesia.
“Kami sudah mengkoordinasikan untuk percepatan penyaluran Kartu Tani dengan BRI dan saat ini proses,” sebut Lurikto. Lanjutnya, berkaitan pupuk bersubsidi tersebut juga DPKP akan menyurati provinsi untuk menyampaikan ke Kementerian Pertanian. Barito Timur memiliki potensi agar bisa didukung dengan meminta petunjuk serta langkah yang harus diambil.
“Pupuk bersubsidi hanya bisa didapatkan di agen dan jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan petani yang semakin meningkat dengan perluasan lahan setiap tahun,”pungkasnya.(log/ram)
