PALANGKA RAYA-Wacana pembentukan satuan tugas (satgas) Pra-PON mencuat setelah pengurus KONI Kalteng berkoordinasi dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari Plt Ketua Umum (Ketum) KONI Kalteng Christian Sancho, karena dinilai merupakan solusi yang tepat sebagai langkah persiapan Kalteng menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 2024 mendatang.
“Saya sebagai Plt Ketum KONI Kalteng sangat setuju, KONI Kalteng mendukung solusi (pembentukan satgas Pra-PON) tersebut,” tulis Sancho melalui pesan WhatsApp kepada Kalteng Pos, Rabu (8/3/2023).
Apabila satgas Pra-PON telah terbentuk, maka untuk mendukung peran satgas Pra-PON, Sancho menyebut pihaknya akan lebih fokus pada persiapan cabang olahraga (cabor) atau seleksi atlet untuk memilih atlet yang akan diberangkatkan. “Tentu yang berkualitas dan memenuhi syarat, setidaknya bisa dapat meraih medali dan menaikkan peringkat olahraga putra-putri Kalteng,” tambahnya.
Menurut pria yang juga menjabat Ketua Perbakin Kalteng ini, pihaknya tentu akan bersinergi dengan satgas dalam membina para atlet. “Hal itu (sinergi, red) harus dilakukan. Nanti setelah saya menerima SK Plt dari KONI pusat, kami akan menghadap gubernur untuk audiensi membahas terkait KONI dan desain olahraga Kalteng,” bebernya.
Menanggapi soal pertemuan antara pengurus KONI dengan Pemprov Kalteng tanpa kehadirannya, Sancho menyebut hal itu bukan masalah. Ia justru berterima kasih kepada Gubernur H Sugianto Sabran yang telah memberikan arahan untuk KONI Kalteng dan cabor.
“Saya sebenarnya juga menerima undangan, tapi dapat kiriman dari kawan internal KONI saja. Tidak masalah. Gubernur sudah memberi arahan yang baik untuk KONI Kalteng dan cabor, terima kasih,” tulis Sancho menutup pesan.
Palam pertemuan antara Pemprov Kalteng dengan pengurus KONI yang dilaksanakan di kantor gubernur pada Selasa (7/3), berdasarkan saran gubernur, muncul rencana pembentukan satuan tugas (satgas) Pra-PON dalam rangka mempersiapkan para atlet untuk menghadapi event olahraga bergengsi tingkat nasional.
Solusi itu akan menjadi keputusan, jika kisruh yang terjadi di internal KONI Kalteng tidak segera diselesaikan. Rencana pembentukan satgas Pra-PON oleh pemprov ini ditanggapi oleh tokoh pemerhati olahraga di Bumi Tambun Bungai, Hatir Sata Tarigan. Pria yang akrab disapa Hatir itu menyebut bahwa pembentukan satgas Pra-PON merupakan langkah yang baik.
Dijelaskannya, polemik yang terjadi selama ini dalam kepengurusan KONI Kalteng yakni adanya tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam polarisasi kepengurusan KONI Kalteng, sehingga konflik ini berlarut-larut. Pembiaran konflik itu dinilai dapat mengganggu persiapan menghadapi event-event olahraga ke depan.
“Padahal sumber dana untuk KONI itu ada di tangan pemerintah daerah. KONI tidak bisa sendiri-sendiri soal dana, harus punya koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Jadi solusi yang dicetuskan gubernur itu sangat bijaksana, agar kegiatan keolahragaan di Kalteng tidak terhambat, karena di tengah konflik kepengurusan seperti ini, kita jadi bingung mau melaksanakan persiapan,” jelas Hatir kepada Kalteng Pos, Rabu (8/3).
Pria yang pernah menjabat sebagai manajer Persepar Kalteng ini mengakui bahwa seluruh kegiatan organisasi KONI untuk membina para atlet sangat bergantung pada dana. Sementara sumber dana didapatkan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Kalteng. Intinya pemerintah daerah yang menyiapkan dana.
“Kalau enggak ada kedekatan dengan pemerintah, saya pikir untuk sementara ini belum terealisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita mau olahraga Kalteng maju, harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ucap pria yang menjabat Komite Eksekutif (Exco) Kompetisi Pimpinan Pusat Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia (ASBWI).
Hatir melihat ada urgensi untuk pembentukan satgas Pra-PON itu. Berkaca dari kondisi olahraga Kalteng saat ini, ada banyak atlet yang berpotensi, tetapi tidak terbina dengan baik karena keterbatasan fasilitas latihan.
“Kalau kita lihat peralatan olahraganya, bisa dikatakan Kalteng tertinggal jauh dari daerah lain, padahal potensi atlet besar, ini harus menjadi perhatian kita bersama, ayo kita berpikir bagaimana caranya agar olahraga Kalteng ini bisa maju, jangan stagnan,” ujarnya.
Dengan adanya gesekan dalam kepengurusan KONI Kalteng saat ini, Hatir pesimistis polemik itu dapat segera diselesaikan. Menurutnya lebih dimungkinkan jika dilakukan pembentukan satgas. Meski demikian, satgas tidak boleh bertentangan dengan pengurus KONI. Kehadiran satgas ini sebagai jalan keluar agar tidak terjadi stagnansi dalam pembinaan bibit atlet Kalteng.
“Satgas ini bukan barang baru, waktu Pra-PON dulu juga ditangani oleh satgas, tetapi saya pikir satgas ini tidak bertentangan dengan pengurus KONI yang sudah terbentuk, bahkan bisa terbentuk koordinasi yang baik antara satgas dan KONI, adanya satgas ini menjadi jalan keluar supaya pembinaan olahraga tidak stagnan,” ujarnya.
Hatir mengajak pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini agar berpikir ke depan, bagaimana nasib atlet lokal dan kemajuan olahraga Bumi Tambun Bungai.
“Tidak duduk di KONI pun tidak masalah, yang penting olahraga di Kalteng ini maju, mampu bersaing di tingkat nasional, kembalikan pamor kita yang pernah masuk 10 besar, ayo kita bangkit di PON mendatang,” tuturnya.
Hatir menegaskan pembentukan satgas Pra-PON merupakan solusi paling realistis agar pembinaan olahraga tidak stagnan. “Ini solusi paling realistis dalam waktu dekat, ayo segera action, saya sangat menyambut baik, karena nantinya akan dilaksanakan turnamen lokal gubernur cup, yang mana bibit-bibit atlet lokal akan diasah di turnamen ini,” tandasnya.
Menyikapi polemik internal KONI Kalteng yang belum mereda, Anggota DPRD Kalteng Duwel Rawing angkat bicara. Mantan Bupati Katingan ini berharap konflik yang terjadi di tubuh organisasi yang menaungi semua cabang olahraga ini segera diselesaikan. Menurut anggota Komisi III DPRD Kalteng ini, konflik yang ada di tubuh KONI Kalteng perlu segera diselesaikan, mengingat porprov akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Menurutnya, masalah ini harus diselesaikan secara internal sesuai aturan yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
“Saya pikir pengurus KONI Kalteng perlu untuk duduk bersama agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, sehingga bisa segera membina semua cabang olahraga menghadapi porprov, perlu diingat bahwa penyelesaian ini harus sesuai aturan AD/ART KONI,” ungkap Duwel kepada Kalteng Pos saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (8/3).
Duwel berharap KONI pusat bisa turun tangan langsung menyelesaikan persoalan ini. Karena masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan.
Penunjukan karteker oleh KONI pusat, menurut mantan Bupati Katingan ini merupakan solusi yang bagus. Karena dengan adanya penunjukan itu, maka yang menjabat karteker bisa segera melaksanakan pleno untuk menentukan ketua definitif.
“Saya pikir perlu ada penunjukan karteker sehingga segera mungkin melaksanakan pleno pemilihan ketua KONI baru,” tutur anggota dewan dari Fraksi PDIP itu.
Karena cukup rawan diboncengi kepentingan-kepentingan golongan tertentu, maka karteker yang ditunjuk pusat sudah seharusnya merupakan orang netral, sehingga pemilihan ketua baru nanti bisa dilaksanakan dengan lancar. (dan/irj/ce/ala)
