PALANGKA RAYA – Pro dan kontra wacana pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup dan terbuka masih hangat diperbincangkan. Kali ini, Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh kembali angkat bicara dengan adanya wacana tersebut.
Menurut dia, kemunduran demokrasi akan terjadi apabila itu disahkan kembali. Selain itu, sampai titik ini pihak penyelenggaraan telah mengeluarkan anggaran yang besar dan telah melalui proses yang panjang untuk mensosialisasikan bagaimana masyarakat mengerti dan memaknai berdemokrasi dengan cara yang benar.
“Memilih calon yang benar sesuai pilihannya, memilih figur secara langsung. Bukan mendelegasikan hak memilihnya kepada partai politik. Itu namanya demokrasi pura-pura,” tegasnya.
Faridawaty mengelak bahwa sistem terbuka akan membuat money politic semakin kencang. Ia menjelaskan, bahwa statemen itu telah menyesatkan seolah-olah dengan sistem terbuka maka figur calon membayar masyarakat untuk memilih calon tersebut.
“Sehingga siapa yang punya uang banyak maka ia yang akan terpilih. Buktinya, ada tukang becak atau tukang gojek yang jadi caleg terpilih,” tegasnya.
Faridawaty mengambil contoh, di NasDem Kalteng sendiri ada sosok seperti itu. Yakni dari kalangan yang tidak berada. Seperti anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi NasDem Mukarramah yang merupakan guru honorer, Evandi anggota DPRD Gunung Mas awalnya hanya seorang mahasiswa dari anak petani dan ayah yang telah wafat yang saat ini sudah 2 periode terpilih menjadi wakil rakyat.
“Kita bisa melihat banyak figur yang memiliki banyak uang namun tidak terpilih. Jadi bukan itu barometernya,” tegas Faridawaty yang saat ini merupakan Wakil Ketua III DPRD Kalteng itu.
Dia menegaskan, kemungkinan sistem tertutup justru calegnya yang akan bayar ke parpol supaya dapat nomor urut pertama atau kedua. Apabila Itu terjadi, maka akan membuat politisi-politisi tidak siap untuk berkompetisi dengan gentle atau bersaing sehat. Apabila rakyat butuh figur bagus maka itu adalah tugas parpol untuk membuat figur-figur yang masuk jadi calegnya menjadi pengurus parpol yang loyal dan kredibel.
“Jadi kami berharap pemerintah tetap konsisten dengan tujuan akhir dari amanah konstitusi yang menyebutkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan di tangan pengurus partai politik,” tegasnya. (irj)
