PALANGKA RAYA-Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kateng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) melalui konferensi video di Aula Jaya Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/5).
Musrenbangnas 2021 ini dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) yang mengusung tema “pemulihan ekonomi dan reformasi structural”.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya juga mengungkapkan, pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang makin tidak bisa terhindarkan. “Ketika pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, dan bisnis retail tidak bisa secara luring (offline), kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online/instrumen daring,” kata Jokowi dalam musrenbangnas itu.
Sehingga ketika membutuhkan data yang cepat, akurat, terintegrasi, maka yang dibutuhkan adalah teknologi digital. Ketika membutuhkan obat, vaksin, alat kesehatan, yang dibutuhkan cepat adalah teknologi.
Dalam musrenbangnas ini, Kementerian PPN/Bappenas menganugerahkan penghargaan pembangunan daerah (PPD) 2021. Yaitu anugerah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai target-target pembangunan daerah, dan berinovasi guna mengatasi masalah pembangunan di daerah.
PPD 2021 diberikan kepada pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori. Yakni provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk provinsi, diraih Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Bengkulu. Kabupaten, pertama Bangka, kedua Banggai dan ketiga Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Tingkat kota, pertama Semarang, kedua Padang, dan terbaik ketiga Kota Bandung.
Usai menghadiri agenda ini, wagub mengatakan, modal pembangunan nasional adalah bebas dari Covid-19. “Jadi apapun yang kita lakukan, harus tetap menekankan, mengedepankan protokol kesehatan (prokes). Digitalisasi itu sudah wajib diterapkan,” kata Habib. Menurutnya, dengan pandemi Covid-19 ini dipaksa untuk bisa ke tingkat yang lebih lanjut. Sekarang segala sesuatunya serba digital. Diharapkan agar sumber daya manusia (SDM) pemerintahan semuanya harus melek teknologi. (nue/ens)
