PALANGKA RAYA– Maraknya hoaks di masyarakat dipicu oleh belum meratanya percepatan digitalisasi di suatu daerah. Hal ini merupakan imbas dari belum meratanya infrastruktur jaringan internet di sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng berupaya melakukan perluasan infrastruktur jaringan di titik-titik lokasi dengan kondisi tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi (blank spot), sebagai upaya melakukan pemerataan akses internet, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara merata dan terhindar dari hoaks.
Kepala Diskominfosantik Kalteng Agus Siswadi mengungkapkan keterbatasan akses informasi menyebabkan maraknya persebaran hoaks di sejumlah daerah, khususnya kabupaten-kabupaten yang belum secara optimal memiliki akses jaringan memadai.
“Di daerah-daerah yang tertinggal, dalam artian akses jaringan belum memadai, persebaran hoaks di masyarakat mudah terjadi,” kata Agus kepada wartawan, Rabu (26/4).
Penuntasan titik blank spot di Kalteng dengan memasang infrastruktur jaringan internet menjadi penting guna melakukan percepatan digitalisasi di Kalteng. Agus mengakui bahwa sejauh ini angin segar digitalisasi masih dinikmati oleh masyarakat perkotaan, salah satunya adalah akses informasi yang memadai, sehingga dapat terbebas dari hoaks. Meratanya jaringan internet dipastikan dapat menuntaskan hoaks yang berkembang di masyarakat pada sejumlah daerah melalui peran digitalisasi.
Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan akses internet di Kalteng, Agus mengatakan pihaknya menargetkan untuk mencapai Kalteng merdeka sinyal pada tahun 2024 mendatang. Kondisi terkini terkait pemerataan akses internet di Kalteng, Agus membeberkan terdapat sebanyak 411 titik blank spot di Bumi Tambun Bungai yang menjadi fokus pihaknya untuk menuntaskan permasalahan ketidakmerataan jaringan itu.
“Usulan kami tetap 411 titik blank spot, kami targetkan tahun selesai 2023 dan 2024, 2024 target kami merdeka sinyal. Kendala terakhir masalah laporan, kadang-kadang ada penduduk yang dipindahkan, dari suatu lokasi ke lokasi lain sehingga material sampai sana ternyata tidak bisa dibangun karena tidak ada penghuninya,” ujarnya.
Agus menjelaskan blank spot terdiri dari dua kondisi, yakni kondisi di mana suatu daerah tidak bisa mengakses jaringan 4G dan di mana suatu daerah betul-betul tidak dapat mengakses sinyal komunikasi sama sekali.
“Jadi 411 titik blank spot itu kategorinya dua, yakni betul-betul blank, tapi ada yang bisa sms tetap disebut blank spot. Yang belum 4G sekitar 200-an, 211 betul betul blank. Wilayah paling banyak titik blank spotnya itu terdapat di Kabupaten Katingan,” bebernya.
Hingga saat ini, Agus menjelaskan wilayah Kalteng yang sudah dapat mengakses sinyal komunikasi sudah mencapai 87 persen. Masih tersisa 13 persen wilayah di Kalteng yang belum memiliki jaringan internet. Oleh karena itu, ia menargetkan Kalteng merdeka sinyal 100 persen pada tahun 2024 mendatang.
“Merdeka sinyal itu dalam artian merdeka sinyal di daerah yang berpenduduk. Setelah semua wilayah yang berpenduduk padat itu merdeka sinyal, baru kita upayakan untuk masyarakat berpenduduk jarang seperti daerah-daerah yang lintas kabupaten dan kota,” tandasnya. (dan/abw)
