PALANGKA RAYA-Pemprov Kalteng hingga saat ini terus melakukan percepatan pembangunan jaringan lstrik hingga wilayah pelosok. Di tahun 2023 ini ada sekitar 125 desa yang dicanangkan dibangun jaringan listrik. Namun demikian Anggota DPRD Kalteng, Henry meminta agar pelayanan dan fasilitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik tidak membebani masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat di daerah pelosok.
“Kami tentu sangat mendukung pemerataan jaringan listrik yang bisa menjangkau semua desa. Tapi kami harap pemerintah maupun PLN bisa lebih banyak mengedepankan pelayanan sosial masyarakat. Artinya, masyarakat tidak dibebani biaya pemasangan listrik yang terlalu besar ketika jaringan listrik itu sudah tersedia,” ucapnya, Minggu (18/6).
Menurutnya, adanya subsidi atau stimulus yang ditunjang dengan anggaran CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dari PLN kepada masyarakat bisa menjadi salah satu solusi yang dapat mengurangi beban biaya pemasangan jaringan listrik.
“Kami harap di pedesaan itu lebih banyak pelayanan sosial. Orientasinya janganlah harus mengejar keuntungan. Kasihan masyarkat sudah puluhan tahun hidup tanpa listrik, begitu listrik masuk desa biaya pemasangannya jadi mahal,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong agar pemda memiliki anggaran untuk penunjang infrastruktur ke desa-desa yang belum terjamah listrik dari PLN. Pasalnya, hingga kini masih ada 435 desa yang belum bisa dialiri listrik dikarenakan lokasinya terpencil serta akses infrastruktur yang masih belum memadai.
“Pemerintah menargetkan Kalteng terang di 2024. Tentunya direntang waktu itu, pemeritah bisa menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur penunjang bagi jaringan listrik untuk desa terpencil. Apalagi dengan disahkannya Raperda energi daerah menjadi Perda, maka dapat ditindak lanjuti bersama sebagai dasar dalam upaya memperkuat energi di Kalteng,” tukasnya. (irj/ans)
PALANGKA RAYA-Pemprov Kalteng hingga saat ini terus melakukan percepatan pembangunan jaringan lstrik hingga wilayah pelosok. Di tahun 2023 ini ada sekitar 125 desa yang dicanangkan dibangun jaringan listrik. Namun demikian Anggota DPRD Kalteng, Henry meminta agar pelayanan dan fasilitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik tidak membebani masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat di daerah pelosok.
“Kami tentu sangat mendukung pemerataan jaringan listrik yang bisa menjangkau semua desa. Tapi kami harap pemerintah maupun PLN bisa lebih banyak mengedepankan pelayanan sosial masyarakat. Artinya, masyarakat tidak dibebani biaya pemasangan listrik yang terlalu besar ketika jaringan listrik itu sudah tersedia,” ucapnya, Minggu (18/6).
Menurutnya, adanya subsidi atau stimulus yang ditunjang dengan anggaran CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dari PLN kepada masyarakat bisa menjadi salah satu solusi yang dapat mengurangi beban biaya pemasangan jaringan listrik.
“Kami harap di pedesaan itu lebih banyak pelayanan sosial. Orientasinya janganlah harus mengejar keuntungan. Kasihan masyarkat sudah puluhan tahun hidup tanpa listrik, begitu listrik masuk desa biaya pemasangannya jadi mahal,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong agar pemda memiliki anggaran untuk penunjang infrastruktur ke desa-desa yang belum terjamah listrik dari PLN. Pasalnya, hingga kini masih ada 435 desa yang belum bisa dialiri listrik dikarenakan lokasinya terpencil serta akses infrastruktur yang masih belum memadai.
“Pemerintah menargetkan Kalteng terang di 2024. Tentunya direntang waktu itu, pemeritah bisa menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur penunjang bagi jaringan listrik untuk desa terpencil. Apalagi dengan disahkannya Raperda energi daerah menjadi Perda, maka dapat ditindak lanjuti bersama sebagai dasar dalam upaya memperkuat energi di Kalteng,” tukasnya. (irj/ans)
