PALANGKARAYA-Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Achmad Rasyid mendukung sikap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) agar tak segan-segan melakukan tindakan dengan pemberikan sanksi kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang nakal.
“Komisi II mendukung sikap Pemkab Kotim agar tak segan-segan melakukan tindakan dengan memberikan sanksi kepada PBS-PBS nakal yang tak mengindahkan aturan dan selalu menimbulkan permasalahan dengan masyarakat setempat,” ujarnya, Jumat (16/6).
Saat ini di Kalteng, Rasyid mengaku banyak pengaduan masyarakat terkait PBS. Diantaranya mulai dari plasma, pencaplokan lahan masyarakat, limbah dan lain-lain. “Sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas tanpa pandang bulu dalam memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis sampai kepada pencabutan ijin mereka,” terangnya.
Menurut legislator dari fraksi Gerindra, pemberian sanksi tersebut perlu diberikan kepada PBS yang tak mengindahkan aturan sebelum terjadi hal yang tak diinginkan ataupun konflik dengan masyarakat setempat. (irj/ans)
PALANGKARAYA-Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Achmad Rasyid mendukung sikap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) agar tak segan-segan melakukan tindakan dengan pemberikan sanksi kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang nakal.
“Komisi II mendukung sikap Pemkab Kotim agar tak segan-segan melakukan tindakan dengan memberikan sanksi kepada PBS-PBS nakal yang tak mengindahkan aturan dan selalu menimbulkan permasalahan dengan masyarakat setempat,” ujarnya, Jumat (16/6).
Saat ini di Kalteng, Rasyid mengaku banyak pengaduan masyarakat terkait PBS. Diantaranya mulai dari plasma, pencaplokan lahan masyarakat, limbah dan lain-lain. “Sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas tanpa pandang bulu dalam memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis sampai kepada pencabutan ijin mereka,” terangnya.
Menurut legislator dari fraksi Gerindra, pemberian sanksi tersebut perlu diberikan kepada PBS yang tak mengindahkan aturan sebelum terjadi hal yang tak diinginkan ataupun konflik dengan masyarakat setempat. (irj/ans)
