PALANGKA RAYA-Orang tua yang memiliki buah hati sedang harap-harap cemas. Pasalnya stok vaksin Diferi, Pertusis dan Tetanus (DPT) khusus untuk bayi sedang terjadi kekosongan hampir di seluruh Puskesmas di Kalteng. Padahal baksin ini sangat penting untuk memperkuat imun bayi dan balita, sehingga bisa mencegah difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B dan infeksi Haemophilus influenza tipe B secara stimulan.
Kepala UPT Puskesmas Bukit Hindu, Hellyana jika ini merupakan pertama kalinya vaksin DPT kosong selama ia menjabat sebagai Kepala Puskesmas. “Sebelumnya tidak pernah sampai kosong seperti ini, ini pertama kalinya kami kekosongan vaksin DPT,” kata Hellyana, Jumat (26/1).
Ia menyampaikan jika berdasarkan informasi yang ada di bulan Februari mendatang dipastikan vaksin sudah ada. “Kita berharap secepatnya bisa di distribusikan, karena sejak kemarin saya juga beberapa kali di tanya mengenai hal ini,” ujarnya.
Meskipun demikian ia menyebut untuk vaksinasi yang lain tetap dilaksanan. “Sudah kami sampaikan di sosial media, grup posyandu ataupun kader, jika saat ini untuk vaksin DPT sedang kosong, tapi untuk vaksinasi yang lain masih bisa seperti biasanya sesuai dengan jadwal yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, Pemegang Program Imunisasi Puskesmas Bukit Hindu, Yanelisa mengatakan jika di tempatnya bekerja, vaksin DPT sudah terjadi kekosongan sejak akhir Desember 2023. Padahal sebelumnya, vaksin tersebut belum pernah mengalami kekosongan dan ini baru pertama kalinya terjadi. Tentu hal itu menyebabkan banyaknya bayi yang tertuda untuk mendapatkan vaksin DPT.
“Semua bayi memang harus mendapatkan vaksin DPT karena ini sudah masuk di program nasional. Meskipun anak terlambat menerima vaksin DPT, tidak berpengaruh apapun. Sebab bayi yang hingga usia 11 bulan masih boleh melengkapi imunisasi,” ujarnya, Sabtu (27/1).
Vaksin DPT di Puskesmas, lanjut Yanelisa, dapat diterima secara gratis apabila menggunakan BPJS. Namun, tanpa BPJS di Puskesmas hanya perlu membayar sebesar Rp.25 ribu saja sebagai biaya administrasi.
Seperti yang dirasakan Lilis Rohayati (23), mengaku telah bertanya ke Puskesmas serta Rumah Sakit lainnya terkait dengan ketersediaan vaksin DPT bagi sang buah hati yang berusia 4 bulan. Namun, ia menemukan jawaban yang sama, yakni vaksin DPT sedang kosong untuk saat ini.
“Saya khawatir dan kasian kepada anak saya, karena terlambat vaksin DPT yang harusnya dijadwalkan pada tanggal 25 Januari kemarin. Tetapi saya nyari kemana-mana, ke puskesmas lain dan rumah sakit juga kosong semua,” jelasnya.
Dirinya sebagai orang tua berharap, agar vaksin DPT segera tersedia agar anak-anak mendapatkan vaksin atau imunisasi sesuai dengan jadwalnya masing-masing tanpa adanya keterlambatan seperti sekarang.
Terpisah, Analis Penyakit menular pada Tim Surveilans Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Siti Hapsari,SKM.,M.Kes membenarkan jika saat ini kondisi stok vaksin DPT-HB-Hib di Kota Palangka Raya kosong disemua puskesmas. Dirinya menyebut kekosongan vaksin DPT-HB-Hib terjadi di sejumlah wilayah akibat keterlambatan penyediaan vaksin dari produsen PT. Bio Farma yang dipesan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan kecemasan pada orang tua. Oleh karenanya, Siti menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya untuk berkoordinasi dengan petugas di Puskesmas agar dapat mencatat semua bayi atau balita yang seharusnya sudah divaksin sesuai jadwal, dapat segera diberikan vaksin DPT apabila sudah tersedia.
“Menurut Kemenkes vaksin akan tersedia pada bulan februari nanti, sehingga kita perlu menunggu droppingan dari Kemenkes ke Dinkes provinsi Kalteng, baru disebarkan ke seluruh kabupaten/kota. Apabila sudah tersedia, kita akan segera alokasikan vaksin tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing puskesmas dan rumah sakit,” katanya kepada Kalteng Pos, Sabtu (27/1).
Saat ini, Dinkes Kota Palangka Raya sudah melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Kalteng mengenai kekosongan vaksin tersebut. Selain itu, Dinkes Kota Palangka Raya juga sudah mendapatkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengenai Antisipasi Kekosongan Vaksin DPT-HB-Hib Tahun 2024.
“Dalam surat edaran tersebut disampaikan, vaksin DPT-HB-Hib diperkirakan baru akan tersedia pada minggu pertama februari 2024, sehingga pada januari 2024 tidak dapat dilaksanakan imunisasi untuk vaksin tersebut. Kita semua berharap semoga secepatnya vaksin bisa sampai dan dapat segera di alokasikan bagi seluruh wilayah di Kalteng, terutama Kota Palangka Raya,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Samsul yang diwakili oleh Kasi Surveilans Imunisasi Yaesar Wawan menyampaikan jika saat ini vaksin DPT tersebut tengah dalam tahap pendistribusian.
“Saat ini memang masih kosong semua, ini karena masa kadaluwarsa vaksinnya itu ada yang di bulan November dan Desember,” ujarnya, Jumat (26/1). Kendati demikian kembali disebutkan olehnya jika saat ini sedang masa proses pendistribusian. Sehingga secepatnya di bulan Februari mendatang vaksin DPT akan sampai ke puskesmas di masing-masing daerah.
Ia juga mengatakan untuk vaksin DPT sendiri wajib dilakukan 4 kali. “Kalau DPT ini dari usia 2 bulan sampai 5 tahun,” ujarnya. Dijelaskan olehnya vaksin DPT tersebut dilakukan 4 kali tersebut idealnya sebelum 2 tahun usia anak. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan di usia 18 bulan. Sehingga jika dalam kurun waktu 2 tahun 4 vaksin tersebut tidak lengkap, maka masih bisa di kejar hingga usia anak 5 tahun.
Menurutnya vaksin DPT ini sangatlah penting. “Karena ada beberapa penyakit yang bisa dicegah, vaksin itu bukan pengobatan tapi sebagai pencegah,” ungkapnya. Dengan begitu ini juga sebagai bentuk antisipasi agar ketika sakit anak tersebut tidak mengalami sakit yang berat. Sehingga jika tidak dilakukan vaksinasi ataupun imunisasi anak tersebut tidak memiliki protector.
“Untuk distribusi vaksin biasanya berdasarkan permintaan dari daerah. Menyesuaikan kebutuhan mereka juga biasanya berapa mereka perlunya,” jelasnya. Mengingat pendistribusian ini merupakan distribusi dari pusat langsung yang kemudian ke pihak provinsi, lalu ke daerah, hingga ke puskesmas-puskesmas.
“Permintaannya umumnya per dua bulan sekali, tapi jika ada yang membutuhkan dan permintaannya belum dibuat bisa langsung kami alokasikan berdasarkan sasarannya mereka,” pungkasnya. (ovi/zia/ala)
