PALANGKA RAYA– Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon menyampaikan, seharusnya tempat Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) di Kumai bisa lebih dimaksimalkan potensinya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kobar dan Provinsi Kalteng.
Menurut pengamatannya, saat ini untuk PPI di daerah Kumai ini dirasa belum maksimal, sehingga perlu ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mendorongnya agar maksimal.
“Pelabuhan Pelelangan Ikan ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar sebagai wadah penunjang ekonomi, maka dari itu kami dorong untuk lebih dimaksimalkan,” ucapnya kepada Kalteng Pos kemarin.
Lebih lanjut ketua komisi yang membidangi sumber daya alam (SDA) ini mengungkapkan, PPI ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus. Baik sebagai destinasi wisata maupun sebagai sentral pusat perekonomian. Sehingga dengan adanya dua potensi tersebut, pemerintah harus jeli melihat dua peluang tersebut. Diharapkan peluang tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dalam hal pengembangan PPI.
PALANGKA RAYA– Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon menyampaikan, seharusnya tempat Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) di Kumai bisa lebih dimaksimalkan potensinya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kobar dan Provinsi Kalteng.
Menurut pengamatannya, saat ini untuk PPI di daerah Kumai ini dirasa belum maksimal, sehingga perlu ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mendorongnya agar maksimal.
“Pelabuhan Pelelangan Ikan ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar sebagai wadah penunjang ekonomi, maka dari itu kami dorong untuk lebih dimaksimalkan,” ucapnya kepada Kalteng Pos kemarin.
Lebih lanjut ketua komisi yang membidangi sumber daya alam (SDA) ini mengungkapkan, PPI ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus. Baik sebagai destinasi wisata maupun sebagai sentral pusat perekonomian. Sehingga dengan adanya dua potensi tersebut, pemerintah harus jeli melihat dua peluang tersebut. Diharapkan peluang tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dalam hal pengembangan PPI.
