PANGKALAN BUN-PT Ensbury Kalteng Mining (EKM) menggelar kegiatan konsultasi publik. Ini sebagai acuan pengembangan dan pemberdayaan disekitar Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta mengingat perlunya kritikan dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak.
Mengangkat tema Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM), kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Arsella, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat (12/7).
Kepala Teknik Tambang (KTT) PT EKM, Iwan Silalahi mengatakan, PT EKM sudah lama tidak beroperasi. Dengan adanya pengelolaan manajeman baru, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali perusahaan EKM. Tentu dengan memenuhi segala kewajiban dan ketentuan perundang-undangan.
“Mengingat yang dilakukan ini juga bentuk instruksi direksi perusahaan. Kami akan ikuti semua peraturan yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk keseriusan PT EKM. Kami akan menjalankan usaha di Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat,” katanya, baru-baru ini.
Iwan menjelaskan, dalam konsultasi publik ini digelar diskusi untuk mendengarkan aspirasi dan saran yang berkaitan dengan keberadaan PT EKM. Hasilnya, lanjut dia, akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar IUP.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng diwakili Meldi Yanto pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan menyambut baik jajaran PT EKM. Sebab telah menggelar kegiatan konsultasi publik serta memenuhi segala perizinan.
“Kami menyambut baik, hadirnya investor pertambangan di Kalteng. Kita tahu, bahwa royalti dari tambang hingga tahun 2023 sudah mencapai Rp13 triliun, cukup besar untuk kita,” tandas Meldi.
Kegiatan konsultasi publik PT EKM kali itu, juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Arut Utara, kemudian perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotawaringin Barat dan pihak Dinas ESDM Kalteng. (kom/son/b5/aza)
