PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono mengimbau pemerintah daerah maupun provinsi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menekan angka putus sekolah. Oleh karena itu, perlunya upaya serius dari semua pihak agar generasi muda di Kalteng dapat mengakses pendidikan secara merata dan berkelanjutan.
Menurut Sudarsono, angka putus sekolah di sejumlah daerah di Kalteng masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus. Ia menilai, pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi, aksesibilitas, atau alasan lainnya.
Dirinya menambahkan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, terutama di daerah pedalaman dan terpencil, menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Maka dari itu, infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut perlu ditingkatkan, termasuk ketersediaan guru dan fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak-anak dan meningkatkan program beasiswa serta bantuan pendidikan yang lebih merata dan tepat sasaran.
“Banyak anak-anak yang memiliki potensi besar, namun terkendala oleh biaya pendidikan. Program beasiswa dan bantuan harus terus diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak anak,” katanya, Selasa (13/8/2024).
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan konkret untuk menurunkan angka putus sekolah di Kalteng. Melalui upaya bersama, diharapkan masalah putus sekolah dapat diminimalisir dan anak-anak di Bumi Tambun Bungai ini dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (ovi/ans)
PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono mengimbau pemerintah daerah maupun provinsi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menekan angka putus sekolah. Oleh karena itu, perlunya upaya serius dari semua pihak agar generasi muda di Kalteng dapat mengakses pendidikan secara merata dan berkelanjutan.
Menurut Sudarsono, angka putus sekolah di sejumlah daerah di Kalteng masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus. Ia menilai, pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi, aksesibilitas, atau alasan lainnya.
Dirinya menambahkan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, terutama di daerah pedalaman dan terpencil, menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Maka dari itu, infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut perlu ditingkatkan, termasuk ketersediaan guru dan fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak-anak dan meningkatkan program beasiswa serta bantuan pendidikan yang lebih merata dan tepat sasaran.
“Banyak anak-anak yang memiliki potensi besar, namun terkendala oleh biaya pendidikan. Program beasiswa dan bantuan harus terus diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak anak,” katanya, Selasa (13/8/2024).
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan konkret untuk menurunkan angka putus sekolah di Kalteng. Melalui upaya bersama, diharapkan masalah putus sekolah dapat diminimalisir dan anak-anak di Bumi Tambun Bungai ini dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (ovi/ans)
