PALANGKA RAYA- Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng menggelar workshop penyusunan rencana kontingensi bencana banjir. Itu berdasarkan dokumen perubahan penganggaran SKPD BPB-PK dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, serta Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
“Aturan ini menjadi dasar utama dan pedoman dalam menyusun kebijakan penanganan bencana di Kalimantan Tengah, khususnya untuk mengatasi risiko banjir yang kerap melanda sejumlah daerah di provinsi Kalimantan Tengah,”Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng Ahmad Toyib SSTP MSi saat itu.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah serta membangun koordinasi yang komprehensif antar pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir.
“Dengan adanya rencana kontingensi yang matang dan terkoordinasi, kita ingin mewujudkan penanganan bencana yang terarah, terpadu, dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat serta membentuk masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” tegasnya.
BPB-PK Kalteng berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau implementasi rencana kontingensi ini di berbagai wilayah. Dengan pendekatan yang lebih terarah, pemerintah berharap mampu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana, mengurangi risiko kerugian, serta melindungi keselamatan warga di wilayah rawan banjir di Kalteng.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk kesiapsiagaan yang terencana untuk menghadapi situasi darurat yang diakibatkan oleh bencana banjir.
“Penyusunan rencana kontingensi bukan hanya upaya antisipasi, tetapi merupakan bagian integral dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana di Kalteng,” katanya.
Kegiatan itu juga sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan diri secara terencana menghadapi kemungkinan darurat akibat bencana. Rencana kontingensi ini akan menjadi pedoman yang digunakan sebagai acuan saat terjadi bencana banjir, sehingga respons dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dengan adanya pedoman yang terstruktur, diharapkan penanganan bencana banjir dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga risiko kerugian harta dan jiwa dapat diminimalkan.
Penyusunan rencana kontingensi ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak, khususnya dalam memberikan data dan informasi yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Data yang baik akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan saat menghadapi bencana, memastikan bahwa upaya penyelamatan dan evakuasi berjalan dengan tepat sasaran.
Dirinya berharap dapat mengembangkan rencana kontingensi yang lebih aplikatif dan berbasis data lapangan. Hasil dari kegiatan ini akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana yang efektif.
“Rencana kontingensi yang komprehensif akan membantu seluruh pihak untuk tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana banjir. Harapan kita, seluruh elemen yang ada dapat bekerja sama demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” ujarnya. (dod/nue)
Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Banjir, Tingkatkan Kesiapsiagaan
PALANGKA RAYA- Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng menggelar workshop penyusunan rencana kontingensi bencana banjir. Itu berdasarkan dokumen perubahan penganggaran SKPD BPB-PK dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, serta Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
“Aturan ini menjadi dasar utama dan pedoman dalam menyusun kebijakan penanganan bencana di Kalimantan Tengah, khususnya untuk mengatasi risiko banjir yang kerap melanda sejumlah daerah di provinsi Kalimantan Tengah,”Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng Ahmad Toyib SSTP MSi saat itu.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah serta membangun koordinasi yang komprehensif antar pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir.
“Dengan adanya rencana kontingensi yang matang dan terkoordinasi, kita ingin mewujudkan penanganan bencana yang terarah, terpadu, dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat serta membentuk masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” tegasnya.
BPB-PK Kalteng berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau implementasi rencana kontingensi ini di berbagai wilayah. Dengan pendekatan yang lebih terarah, pemerintah berharap mampu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana, mengurangi risiko kerugian, serta melindungi keselamatan warga di wilayah rawan banjir di Kalteng.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk kesiapsiagaan yang terencana untuk menghadapi situasi darurat yang diakibatkan oleh bencana banjir.
“Penyusunan rencana kontingensi bukan hanya upaya antisipasi, tetapi merupakan bagian integral dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana di Kalteng,” katanya.
Kegiatan itu juga sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan diri secara terencana menghadapi kemungkinan darurat akibat bencana. Rencana kontingensi ini akan menjadi pedoman yang digunakan sebagai acuan saat terjadi bencana banjir, sehingga respons dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dengan adanya pedoman yang terstruktur, diharapkan penanganan bencana banjir dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga risiko kerugian harta dan jiwa dapat diminimalkan.
Penyusunan rencana kontingensi ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak, khususnya dalam memberikan data dan informasi yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Data yang baik akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan saat menghadapi bencana, memastikan bahwa upaya penyelamatan dan evakuasi berjalan dengan tepat sasaran.
Dirinya berharap dapat mengembangkan rencana kontingensi yang lebih aplikatif dan berbasis data lapangan. Hasil dari kegiatan ini akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana yang efektif.
“Rencana kontingensi yang komprehensif akan membantu seluruh pihak untuk tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana banjir. Harapan kita, seluruh elemen yang ada dapat bekerja sama demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” ujarnya. (dod/nue)
