PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Tengah studi banding pembelajaran Program Kampung Iklim (Proklim) ke tiga desa di Kabupaten Buleleng, Bali. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 15 desa/kelurahan di Kalteng yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan model kampung iklim.
Kepala DLH Kalteng, Joni Harta SE SHut MM, melalui Sekretaris DLH Kalteng Dr H Noor Halim SPd MPd menjelaskan, program ini didanai melalui skema RBP REDD+ GCF Output 2, merupakan bagian dari dana sebesar USD 5,1 juta yang diterima Kalteng dari Green Climate Fund (GCF). Dana ini diberikan sebagai penghargaan atas keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat deforestasi dan degradasi hutan periode 2014–2016.
“Dana itu disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup kepada Kalteng melalui Yayasan Penabulu untuk membiayai berbagai program pengurangan emisi GRK, termasuk Proklim. Studi banding berlangsung 14–18 Januari 2025,” terangnya, Jumat (24/1).
Menurut dia, keberhasilan desa bisa belajar dari desa-desa yang pihaknya kunjungi di Bali. Desa pertama yang dikunjungi adalah Desa Baktiseraga, yang dikenal dengan pengelolaan sampah, konservasi pesisir, dan digitalisasi desa. Kunci keberhasilan desa ini adalah kesadaran warga dalam memilah sampah sejak dari rumah. Kemudian, pengelolaan sampah dilakukan BUMDes yang menyediakan jasa pengambilan sampah dan mengolahnya menjadi kompos, yang dikemas dalam ukuran 5 kg dan dijual di Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
“Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan aparat penegak hukum, menjadi faktor pendukung keberhasilan desa dalam mengembangkan infrastruktur seperti TPS3R dan sarana konservasi penyu di Pantai Penimbangan,” imbuhnya.
Desa kedua yang dikunjungi adalah Desa Panji, berfokus pada pengelolaan BUMDes. Saat didirikan pada 2016, BUMDes mengelola dana awal Rp100 juta dan aset Rp1,8 miliar. Pada 2023, aset meningkat menjadi Rp12,5 miliar dengan laba mencapai Rp491,4 juta, serta menyumbang pendapatan desa Rp100,5 juta. Unit usaha yang dikelola meliputi simpan pinjam, penyediaan air bersih berbasis jaringan perpipaan, dan unit pertokoan.
“Keberhasilan BUMDes Desa Panji didukung pengelolaan profesional, analisis pasar sebelum pengembangan usaha, layanan berbasis kepuasan pelanggan, serta penerapan sistem digital untuk transparansi dan kemudahan transaksi keuangan,” katanya.
Desa terakhir yang dikunjungi adalah Desa Wanagiri, yang dikenal dengan pengelolaan hutan desa dan pariwisata alam. Desa ini memiliki tiga air terjun yang dikunjungi 300–400 wisatawan per hari. Pengelolaan hutan dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) melalui skema perhutanan sosial. Selain itu, desa ini mengembangkan perkebunan kopi di bawah tegakan hutan, menghasilkan kopi Wanagiri yang terkenal dengan cita rasanya.
“Prinsip utama dalam pengelolaan hutan desa adalah kualitas, kuantitas, keberlanjutan, yang memastikan kelestarian hutan, kualitas produk, dan ketersediaan sumber daya berkelanjutan. Pengelolaan ini diperkuat dengan aturan adat dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, TNI dan Polri,” tuturnya.
Ia pun menegaskan, setiap desa yang dikunjungi memiliki keunggulan tersendiri, tetapi memiliki kesamaan dalam hal kepemimpinan yang visioner, kreativitas, serta keberanian untuk berinovasi. Diharapkan setelah studi banding ini, kepala desa dan lurah yang mengikuti dapat meningkatkan status kampung iklim mandiri di daerahnya menjadi kampung iklim lestari.
“Setelah ini, kami akan membantu penyediaan sarana dan prasarana bagi desa dan kelurahan melalui dana RBP REDD+ GCF Output 2,” pungkasnya.
Diakhir studi banding, peserta juga mengunjungi Desa Penglipuran, desa adat yang dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Studi banding ini komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung pembangunan 15 model kampung iklim. (kom/yan/ktk/aza)
