Rabu, Februari 5, 2025
26.9 C
Palangkaraya

Pemprov Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menguatkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan Korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Daerah Kalteng ini dipimpin oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, dan dihadiri oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam area pencegahan korupsi, Kamis (30/1/2025).

Dalam sambutannya, Saring menegaskan rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pemenuhan indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025.

“Dengan rapat koordinasi yang dilakukan lebih awal, kita berharap IPKD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 bisa meningkat dari capaian tahun sebelumnya, yaitu 89,00 pada tahun 2024,” ujarnya.

Baca Juga :  Disdik Kalteng Gelar Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Bimtek SKP 2024

Ia menjelaskan, ada delapan fokus utama dalam pencegahan korupsi daerah yang harus diperhatikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan publik, hingga optimalisasi penerimaan daerah. “Semua area ini harus kita perkuat agar program pencegahan korupsi berjalan maksimal dan lebih terukur,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, lanjut Saring, pemerintah daerah akan segera menyusun tim dan rencana aksi pencegahan korupsi daerah. “Rencana aksi ini nantinya akan menjadi pedoman bagi masing-masing perangkat daerah dalam menyusun dan menyampaikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPK,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil meraih skor tertinggi dalam tiga area utama, yakni Manajemen ASN dengan skor 100,00, Perencanaan dengan skor 97,50, dan Pelayanan Publik dengan skor 91,00.

Baca Juga :  Wagub Apresiasi Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Batara

“Ini pencapaian yang sangat baik, dan tentu harus kita pertahankan. Untuk perangkat daerah lain, saya harap bisa semakin meningkatkan kinerja mereka agar kontribusi terhadap peningkatan IPKD secara keseluruhan semakin besar,” ungkapnya. (zia/ans)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menguatkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan Korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Daerah Kalteng ini dipimpin oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, dan dihadiri oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam area pencegahan korupsi, Kamis (30/1/2025).

Dalam sambutannya, Saring menegaskan rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pemenuhan indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025.

“Dengan rapat koordinasi yang dilakukan lebih awal, kita berharap IPKD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 bisa meningkat dari capaian tahun sebelumnya, yaitu 89,00 pada tahun 2024,” ujarnya.

Baca Juga :  Disdik Kalteng Gelar Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Bimtek SKP 2024

Ia menjelaskan, ada delapan fokus utama dalam pencegahan korupsi daerah yang harus diperhatikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan publik, hingga optimalisasi penerimaan daerah. “Semua area ini harus kita perkuat agar program pencegahan korupsi berjalan maksimal dan lebih terukur,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, lanjut Saring, pemerintah daerah akan segera menyusun tim dan rencana aksi pencegahan korupsi daerah. “Rencana aksi ini nantinya akan menjadi pedoman bagi masing-masing perangkat daerah dalam menyusun dan menyampaikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPK,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil meraih skor tertinggi dalam tiga area utama, yakni Manajemen ASN dengan skor 100,00, Perencanaan dengan skor 97,50, dan Pelayanan Publik dengan skor 91,00.

Baca Juga :  Wagub Apresiasi Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Batara

“Ini pencapaian yang sangat baik, dan tentu harus kita pertahankan. Untuk perangkat daerah lain, saya harap bisa semakin meningkatkan kinerja mereka agar kontribusi terhadap peningkatan IPKD secara keseluruhan semakin besar,” ungkapnya. (zia/ans)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/