JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), berbagai langkah strategis dilakukan, salah satunya dengan menjalin koordinasi intensif bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, BPSDM Kalteng menyampaikan hasil uji kompetensi calon Widyaiswara (Cawid) yang selanjutnya direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah. Kepala BPSDM Kalteng, Rahmawati menegaskan, rekomendasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tenaga pelatih di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan tenaga pelatih yang ada benar-benar kompeten dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelatihan bagi ASN di Kalteng,” ujarnya.
Selain itu, BPSDM Kalteng juga berencana mengusulkan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan berbasis data dan analisis yang lebih terarah.
“Usulan ini kami harapkan dapat mengakomodasi kebutuhan OPD dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, berbasis data, serta sesuai dengan visi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” jelasnya.
Di samping itu, formasi jabatan fungsional Widyaiswara juga mendapat perhatian khusus. BPSDM Kalteng berkomitmen melakukan penghitungan formasi secara cermat dengan menyertakan dokumen pendukung yang relevan, agar pengajuan memenuhi standar yang ditetapkan.
Untuk mendukung pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) ASN, BPSDM juga akan mengubah metode persiapan fasilitator. Jika sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui workshop, kini calon fasilitator diarahkan untuk mengikuti program ASN Berpijar serta sesi penyamaan persepsi bersama Widyaiswara yang berpengalaman. (zia/ans)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), berbagai langkah strategis dilakukan, salah satunya dengan menjalin koordinasi intensif bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, BPSDM Kalteng menyampaikan hasil uji kompetensi calon Widyaiswara (Cawid) yang selanjutnya direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah. Kepala BPSDM Kalteng, Rahmawati menegaskan, rekomendasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tenaga pelatih di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan tenaga pelatih yang ada benar-benar kompeten dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelatihan bagi ASN di Kalteng,” ujarnya.
Selain itu, BPSDM Kalteng juga berencana mengusulkan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan berbasis data dan analisis yang lebih terarah.
“Usulan ini kami harapkan dapat mengakomodasi kebutuhan OPD dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, berbasis data, serta sesuai dengan visi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” jelasnya.
Di samping itu, formasi jabatan fungsional Widyaiswara juga mendapat perhatian khusus. BPSDM Kalteng berkomitmen melakukan penghitungan formasi secara cermat dengan menyertakan dokumen pendukung yang relevan, agar pengajuan memenuhi standar yang ditetapkan.
Untuk mendukung pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) ASN, BPSDM juga akan mengubah metode persiapan fasilitator. Jika sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui workshop, kini calon fasilitator diarahkan untuk mengikuti program ASN Berpijar serta sesi penyamaan persepsi bersama Widyaiswara yang berpengalaman. (zia/ans)
