Pilkada Hanya Satu Putaran, Peraih Suara Terbanyak Akan Memimpin Kalteng
PALANGKA RAYA-Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalimantan Tengah (Kalteng) baru saja menyelesaikan proses pendaftaran dan tes kesehatan. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun ini, ada empat pasangan bakal calon (balon) yang akan bertarung. Mereka saling beradu strategi untuk merebut simpati rakyat.
Pada pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalteng tahun ini, semua partai politik (parpol) ikut sebagai pengusung. Ada empat poros yang sudah terbentuk dan siap bertarung. Ada pasangan Abdul Razak-Sri Suwanto, Agustiar Sabran-Edy Pratowo, Willy M Yoseph-Habib Ismail, dan Nadalsyah Koyem-Supian Hadi.
Keempat pasangan balon diusung oleh parpol kuat yang memiliki relawan, simpatisan, dan basis massa yang militan. Apalagi semua figur yang bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan kali ini merupakan tokoh-tokoh terbaik yang dimiliki Kalteng. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Farid Zaky menyebut bahwa masing-masing figur punya basis massa hampir di tiap wilayah.
Agustiar Sabran-Edy Pratowo menjadi pasangan calon baru berasa petahana. Pasangan ini memiliki intensif elektoral yang memadai.
“Kita lihat saja bagaimana tren dalam beberapa minggu ke depan. Kita melihat Agustiar Sabran punya intensif elektoral yang besar, tetapi tidak menutup kemungkinan mesin partai pasangan lain juga akan on fire,” kata Farid Zaky, Minggu (1/9/2024).
Kemudian mengenai pasangan Abduk Razak-Sri Suwanto, menurut Farid, menempatkan Sri sebagai wakil tentu akan memecahkan basis suara Edy Pratowo dari suara kalangan Jawa. “Tinggal bagaimana kemampuan Sri meraih sebagian suara dari Pakuwojo itu nanti, karena akan terjadi irisan dengan Edy Pratowo,” terangnya.
Selain itu, hadirnya Willy juga akan mengganggu dominasi Nadalsyah Koyem di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Barito. Sehingga di wilayah timur akan terjadi perebutan suara antara kedua tokoh tersebut. Sedangkan suara dari Pulang Pisau dan Kapuas, tentu akan diperebetkan antara Habib Ismail (wakil dari Willy M Yoseph) dan Edy Pratowo (wakil Agustiar Sabran), mengingat keduanya memiliki basis kekuatan di dua kabupaten itu.
“Akan tetap Nadalsyah mendapat keuntungan dengan menggaet Supian Hadi, mengingat melekatnya ketokohan Supian Hadi di Kotawaringin Timur (Kotim), kabupaten dengan penduduk terbanyak,” tegasnya.
Di wilayah barat, akan terjadi perebutan suara antar Abdul Razak dan Agustiar Sabran. Sedangkan wilayah tengah Kalteng akan terjadi perebutan suara di antara empat pasangan calon ini.
Keempat pasangan balon yang bertarung di pilkada 27 November mendatang harus meraih suara sebanyak-banyaknya, karena hanya dilakukan satu putaran.
Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan Dwi Sasono mengatakan, hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki aturan berbeda. Dalam aturan di Pilgub DKI, putaran kedua bisa terjadi apabila suara calon kepala daerah tidak mencapai di atas 50 persen. Hal itu tercantum dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016.
“Ada undang-undang khusus (dua putaran) yang hanya berlaku untuk Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota dan sampai sekarang belum dicabut,” ungkap Dwi Swanono, Minggu (1/9/2024).
Sedangkan untuk sistem pilgub di Kalteng, masih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Artinya, tidak ada putaran kedua.
“Peraih suara terbanyak akan menjadi pemenang pilkada walaupun tidak capai 50 persen plus satu, perlua diingat bahwa tidak ada putaran kedua,” tegasnya.
Hal itu merujuk penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 (Perubahan terakhir UU 6/202) tentang Pilkada angka I huruf e. Yang mana salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan itu, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih.
“Undang-undang menetapkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, yang diterapkan pada pilkada adalah sistem pemilu model First Past The Post (FPTP). Sistem FPTP ini kadang kala disebut sebagai sistem distrik wakil tunggal pluralitas.
“Dalam sistem ini, pemenangnya adalah calon yang memperoleh suara terbanyak, tetapi tidak harus memperoleh suara mayoritas absolut, sehingga disebut juga winner take all atau menang mengambil semuanya,” jelasnya.
Calon Kepala Daerah Diminta Perhatikan Masalah Infrastruktur hingga Pariwisata
Infrastruktur jalan yang belum memadai, jumlah dan sebaran tenaga pengajar serta tenaga kesehatan yang belum merata di tiap daerah, dan belum maksimalnya pengelolaan pariwisata serta berbagai potensi ekonomi kreatif (ekotif) daerah menjadi catatan penting bagi para calon kepala daerah. Karena itu, mereka yang berkontestasi pada pilkada tahun ini, baik kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan dapat menghadirkan solusi segar untuk mengatasi seabrek persoalan pembangunan itu.
Menurut akademisi ekonomi dan pembangunan dari Universitas Palangka Raya (UPR), Dr Irawan, secara garis besar terdapat dua persoalan ekonomi dan pembangunan daerah yang saat ini terjadi di Kalteng. Pertama adalah infrastruktur jalan. Akses jalan provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, jalan antardesa, hingga ke pusat-pusat produksi, tak sedikit yang belum memadai.
“Persoalan kedua adalah sektor pendidikan dan kesehatan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pariwisata dan ekotif,” ujar Irawan saat dihubungi Kalteng Pos, Minggu (1/9/2024).
Akses jalan sangatlah penting, terutama untuk menjangkau pusat-pusat produksi komoditas unggulan daerah. Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPR itu, salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah ketersediaan akses jalan memadai. Dengan adanya akses yang lancar, maka ongkos angkut atas produksi (barang) dari produsen (petani) ke konsumen (pembeli) lebih murah.
“Infrastruktur jalan sangat urgen dalam menopang pembangunan suatu wilayah, karena peran akses jalan yang baik akan memperlancar mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain serta mobilitas perekonomian,” jelasnya.
Akses jalan yang bagus mutlak diperlukan, mengingat tiap wilayah di Kalteng memiliki keunggulan masing-masing, terutama di sektor bisnis berbasis sumber daya alam (SDA). Untuk mendongkrak pendapatan yang lebih besar dari berbagai sektor itu di tiap daerah, akses jalan untuk mempermudah distribusi barang antarwilayah haruslah memadai.
“SDA Kalteng ada di hampir seluruh wilayah kabupaten dengan potensi unggulan masing-masing. Inilah yang perlu dimaksimalkan oleh kepala daerah untuk meningkatkan perekonomian,” tuturnya.
Adapun sektor-sektor bisnis berbasis SDA yang dimiliki masing-masing wilayah itu, sambung Irawan, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, pariwisata, hingga ekotif. Calon kepala daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi segar untuk menyelesaikan berbagai persoalan hingga berinovasi di dalamnya.
Di samping infrastruktur, persoalan di sektor pendidikan dan kesehatan juga masih menghantui Kalteng. Garda terdepan pada kedua sektor tersebut, yakni tenaga pendidik alias guru dan tenaga kesehatan (nakes), masih kurang dari sisi jumlahnya, plus persebaran yang belum merata. Problem di sektor pendidikan, lanjut Irawan, ada pada kualitas infrastruktur pembelajaran dan kualitas pendidik yang masih rendah.
“Sektor kesehatan ada pada infrastruktur layanan medis yang masih terbatas dan belum mampu menjawab kebutuhan akan penanganan penyakit-penyakit berat, serta prevalensi stunting yang perlu penanganan serius,” jelasnya.
Lantas, program apa saja yang mesti menjadi prioritas penyelesaian para kepala daerah lima tahun ke depan. Irawan menilai bahwa Kalteng memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yakni tumbuh di atas 5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Maka sektor infrastruktur perhubungan perlu menjadi prioritas, agar kelancaran distribusi hasil-hasil produksi ke pasar lancar, sehingga tidak memicu inflasi,” imbuhnya.
Kemudian mengenai problem sektor pendidikan dan kesehatan, menurut Irawan tidak bisa ditawar-menawar. Harus segera diselesaikan, agar sumber daya manusia (SDM) Kalteng dapat merespons kebutuhan tenaga kerja terampil dalam mendukung IKN di Kaltim.
“Mengingat Kalteng merupakan salah satu provinsi penyangga IKN, maka penting diperhatikan kualitas SDM dalam lima tahun ke depan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil,” katanya.
Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, jalan penghubung antardesa, kabupaten, dan kota di Kalteng menjadi isu penting yang harus diperhatikan para calon pemimpin periode lima tahun ke depan. (irj/dan/ce/ala)
