JAKARTA–Arus mudik Lebaran 2025 dinilai sangat lancar. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan seperti work from anywhere dan rekayasa lalu lintas efektif, namun peneliti Institute Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas memiliki pandangan berbeda.
Bahwa bisa jadi arus mudik lancar akibat masyarakat tidak mudik terdampak efisiensi.Ki Darmaningtyas menuturkan bahwa ketika arus mudik yang ada tidak semasif seperti yang dibayangkan sebelumnya.
Bukan karena adanya berbagai kebijakan dalam memperpanjang masa liburan, termasuk kebijakan WFA, melainkan karena jumlah pemudik memang menurun. Hal itu terlihat dari kondisi di lapangan, di daerah-daerah tujuan pemudik.
“Di wilayah DIY misalnya, baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Gunungkidul yang saat arus mudik dan saat Lebaran dipadati dengan kendaraan pribadi, utamanya mobil berplat polisi non AB, musim mudik 2025 ini terlihat sepi,” terangnya.
Data PT Jasa Marga (Pesero) yang dihimpun dari Pintu Tol Ciawi 1, Cikampek Utama 1, Kalihurip Utama 1, dan Cikupa antara H-5 sampai H-1 antara arus mudik 2024 dengan 2025 menunjukkan adanya penurunan selama kurun waktu H-5 sampai H-1.
“Pada arus mudik 2024 ada 1.045.330 unit kendaraan, sedangkan pada arus mudik 2025 terdapat 1.004.348 kendaraan atau turun sebanyak 40.982 kendaraan,” hitungnya. Namun puncak arus mudik tetap ada pada H-3, yaitu sebanyak 231.511 pada 2024 menjadi 255.027 kendaraan.
“Ini artinya kebijakan WFA sepertinya tidak berpengaruh signifikan,” terangnya. Penurunan jumlah kendaraan itu juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten yang menghubungkan ke wilayah Sumatra. Berdasarkan hasil monitoring PT ASDP (Pesero) untuk kurun waktu H-10 (21/3) sampai H (31/3), bila pada mudik Lebaran 2024 terdapat 225.637 kendaraan roda empat yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menjadi 225.400 pada arus mudik 2025 ini atau turun 0,1%.
“Penurunan jumlah pemudik tahun 2025 ini sebetulnya sudah saya diprediksikan sejak sebelum puasa, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran,” urainya. Dampak efisiensi anggaran itu sangat luas dan berpengaruh terhadap minat warga untuk melakukan mudik lebaran.
ASN-ASN muda, yang masih punya tanggungan anggsuran rumah dan kendaraan, pasti memilih tidak mudik, karena selama 3 bulan terakhir mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan, baik dari perjalanan dinas ataupun kegiatan seremonial, dan konsultansi.
“Bagi kaum lasia, minat untuk bepergian amat dipengaruhi oleh berita-berita mengenai cuaca ekstrim,” jelasnya. Sedangkan untuk sektor swasta, banyak Perusahaan melakukan PHK, seperti Media massa dan industri tekstil.
Hotel-hotel dan tempat tempat hiburan juga sepi penggunjung dan ini dampaknya pada turunnya kesejahteraan karyawan sehingga mereka tidak bisa mudik, mereka lebih baik menghemat pendapatnya untuk kelangsungan hidup berikutnya.
“Sambil menunggu kepastian nasib mereka,” paparnya. Terkait dengan persiapan pemerintah menyambut persiapan mudik lebaran terasa cukup berlebihan. Hal itu karena mengacu pada hasil survey Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa 146 juta berpotensi untuk melakukan mudik Lebaran.
Atas dasar hasil survei itulah, pemerintah dengan melibatkan berbagai steakholder merumuskan kebijakan persiapan penyelenggaran angkutan mudik Lebaran. “Sayang dalam perumusan kebijakan ini hanya mendasarkan hasil survei saja, tidak mendasarkan pada evaluasi lapangan pelaksaan mudik lebaran 2024 maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya. (jpg/ala)
