JAKARTA-Tadi malam, Selasa (5/11/2024), empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) melakoni debat publik di Grand Studio Metro TV, Jakarta. Selama 120 menit dan dalam enam segmen para kandidat beradu gagasan. Hasilnya, semua paslon menunjukkan kelayakan mereka untuk memimpin Bumi Tambun Bungai selama lima tahun ke depan.
Semua paslon menguasai tema debat publik kedua malam tadi, yakni Inovasi Pelayanan Publik dalam Menyelesaikan Persoalan Daerah. Pada segmen pertama, para paslon diberi kesempatan tiga menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja.
Memasuki segmen kedua, para paslon menjawab pertanyaan yang telah disiapkan tim panelis. Pertanyaan pertama ditunjukan kepada paslon nomor urut 2, yang malam tadi hanya dihadiri Nadalsyah, karena wakilnya (Supian Hadi) absen karena sakit. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana mengatasi masuknya narkoba ke wilayah Kalteng.
Pertanyaan berikutnya untuk paslon nomor urut 3, Agustiar Sabran-Edy Pratowo. Pertanyaan yang diutarakan yakni bagaimana penerapan sumpah adat untuk pencegahan korupsi. Semua kandidat memiliki komitmen yang sama untuk mendukung pengimplementasian sumpah adat untuk mengatasi korupsi di wilayah Kalteng.
Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada paslon nomor urut 4, Abdul Razak-Sri Suwanto, bagaimana cara mengatasi kesenjangan pendidikan di perdesaan. Semua paslon sepakat untuk menerapkan pembangunan yang merata. Salah satunya melalui perbaikan infrastruktur di sektor pendidikan, serta melibatkan swasta dan organisasi kemasyarakatan mendukung pemerataan pendidikan.
Pertanyaan selanjutnya dari panelis ditujukan kepada paslon nomor urut 1, Willy M Yoseph-Habib Ismail, bagaimana strategi agar program food estate bermaanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng. Semua paslon mendukung penuh program strategis nasional ini, dan menjadikan Kalteng sebagai lumbung pangan. Untuk itu, segala kekurangan dalam pelaksanaan program estate harus diperbaiki ke depan.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail bin Yahya, menjawab pertanyaan dari panelis dan memaparkan strategi mereka dalam mengembangkan program Food Estate demi kesejahteraan masyarakat Kalteng pada Debat Publik Kedua, Selasa (5/11/2024).
Mereka menegaskan komitmen untuk mendukung program strategis nasional tersebut, sekaligus memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat lokal di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan banyaknya prioritas pembangunan lainnya.
Dalam menanggapi pertanyaan panelis tersebut, Habib Ismail bin Yahya menjelaskan bahwa program Food Estate sangat relevan dengan visi mereka, “HARMONIS,” yang menekankan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan merata.
Menurut Habib, pengembangan Food Estate yang kini berpusat di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan kawasan Pagatan Katingan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.
“Masyarakat menginginkan agar program ini tidak berubah menjadi lahan kelapa sawit yang justru merugikan penduduk asli. Kami akan memastikan bahwa produktivitas padi dari food estate ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Habib juga mengusulkan agar hasil panen dari Food Estate dibeli langsung oleh pemerintah daerah dan provinsi. Ia menyatakan perlunya fasilitas penggilingan dan pengemasan padi di kawasan tersebut, sehingga beras yang diproduksi bisa diberi merek lokal Kalteng dan membawa manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kami tidak ingin hasil panen dibawa ke luar daerah, lalu kembali dalam bentuk produk bermerek daerah lain. Kami ingin memproses beras dari Kalteng dengan merek lokal sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Kalteng sendiri. Kami juga mendukung program ini dengan pembangunan infrastruktur jalan guna memperlancar distribusi dan transportasi,” jelas Habib.
Oleh karena itu, ia berharap program Food Estate ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat Kalteng demi mewujudkan visi “Kalteng yang Harmonis.”
Sementara itu, Willy Midel Yoseph turut menekankan pentingnya keberlanjutan program strategis nasional ini. Ia menyebutkan bahwa pemerintah harus jujur dalam mengevaluasi capaian Food Estate di Kalteng, mengingat produktivitas padi yang masih belum mencapai target.
“Kita bersyukur Kalteng menjadi bagian dari program strategis nasional ini, namun kita harus akui bahwa capaian produksinya belum optimal,” kata Willy.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan program Food Estate, di mana masih ada kabupaten lain di Kalteng yang belum mendapatkan manfaatnya.
Willy mengusulkan perluasan program ke kabupaten lain yang memenuhi syarat dan berpotensi dalam produksi pangan, termasuk komoditas selain padi yang dapat mendukung ketahanan pangan dan menjadi lumbung pangan, bahkan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tujuan kami adalah pemerataan manfaat Food Estate untuk semua kabupaten. Kami ingin kabupaten yang belum terlibat juga memiliki peluang untuk mengembangkan potensi pangan daerah mereka,” ujarnya.
Willy menyatakan pentingnya prinsip keadilan dalam distribusi manfaat program nasional ini, dengan harapan dapat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Kalteng dan mendukung kebutuhan pangan IKN di masa mendatang.
Pasangan Willy – Habib berkomitmen untuk mengoptimalkan Food Estate secara inklusif dan merata, mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, serta menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Mereka berharap program ini tidak hanya mendongkrak produksi pangan tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalteng.
Saat ditanya oleh panelis melalui moderator seputar langkah konkret paslon dalam mengatasi masalah narkoba di Kalteng, Nadalsyah Koyem mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang. Rencana yang diusulkannya mencakup kerjasama intensif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi serta BNN Kabupaten/Kota.
Dalam rangka menutup potensi masuknya narkotika, Koyem menyampaikan komitmennya untuk memperketat jalur masuk di wilayah Kalteng, baik melalui darat, udara, maupun laut. Setiap titik strategis, seperti desa dan kelurahan, akan mendapatkan peningkatan pengawasan guna mendeteksi alur masuk narkoba sejak dini.
“Kami ingin adanya pengawasan menyeluruh, mulai dari pintu-pintu masuk hingga tingkat paling bawah di setiap daerah. Edukasi dan peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, khususnya untuk kalangan pemuda agar mereka semakin memahami bahaya narkoba,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalteng ini.
Selain pengawasan diperketat, Koyem menekankan pentingnya sosialisasi bahaya narkoba kepada generasi muda dan masyarakat luas sebagai langkah preventif. Diharapkan, upaya ini mampu membangun kesadaran dan menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kalteng.
Sementara itu, paslon nomor urut 3 Agustiar Sabran-Edy Pratowo menegaskan komitmen mereka saat menjawab pertanyaan dari para panelis. Pasangan ini tampil percaya diri, menanggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai program mereka yang berlandaskan filosofi Kartu Huma Betang.
Agustiar Sabran menegaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua warga. Ia menyoroti Kartu Huma Betang yang meliputi empat pilar utama, termasuk pendidikan gratis bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pendidikan gratis bisa terlaksana tanpa mengabaikan infrastruktur pendukung, sehingga setiap anak di Kalteng dapat belajar dengan layak dan nyaman,” ujar Agustiar dalam debat tersebut.
Wakil calon gubernur, H. Edy Pratowo, menambahkan bahwa dukungan terhadap pendidikan tidak hanya sebatas akses, tetapi juga mencakup kesejahteraan guru. Ia menjelaskan rencana pemerintah provinsi untuk memberikan insentif kepada guru-guru di daerah terpencil dengan tunjangan Rp500.000 per bulan. “Ini untuk memotivasi guru agar bekerja dengan baik, terutama di daerah terpencil,” kata Edy. Selain itu, bantuan infrastruktur seperti jalan desa akan diberikan, dengan anggaran berkisar antara Rp250-500 juta, untuk memastikan akses yang lebih baik bagi guru dan murid.
Selain pendidikan dan infrastruktur, Paslon 3 menyoroti isu penanggulangan narkoba. Calon gubernur H. Agustiar Sabran menekankan pentingnya pemimpin sebagai teladan, dan mengusulkan agar Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine mendadak kepada seluruh pasangan calon. “Kami siap untuk tes urine kapan saja, bahkan hari ini, untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemimpin yang bersih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agustiar menyatakan bahwa dirinya dan Edy akan berada di garis depan dalam pemberantasan narkoba, bahkan mendorong penerapan sanksi adat terhadap para pelaku narkoba. H. Edy Pratowo menambahkan bahwa program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) akan digencarkan di seluruh Kalteng. Dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk kader anti-narkoba, sosialisasi bahaya narkoba akan terus dilakukan untuk melindungi generasi muda.
Kemudian Edy juga memberikan tanggapannya mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan kemandirian pangan bagi daerah. Program ini menjadi salah satu komitmen utama mereka untuk meningkatkan perekonomian Kalimantan Tengah dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Pasangan calon nomor 3 berharap inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat sektor pertanian, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan petani lokal. Dengan adanya pusat produksi dan pengolahan beras di Kalimantan Tengah, mereka optimis perekonomian daerah akan tumbuh mandiri dan lebih berdaya saing.
Sementara itu, pada kesempatan ini paslon nomor 4 Abdul Razak-Sri Suwanto diminta untuk memaparkan strategi mereka dalam meningkatkan untuk pemberatasan kesenjangan dalam pendidikan. Abdul Razak menilai perlu ada peningkatan standar mutu guru. Dimana ia menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan guru atau tenaga pendidik, termasuk guru honorer untuk bisa ditingkatkan menjadi PPPK.
“Pendidikan itu masih perlu banyak yang kita perbaiki, baik mencabut tenaga pengajar dan prasarananya masih banyak daerah pedesaan seperti,” tegas Abdul Razak.
Abdul Razak menjelaskan perlu penanganan secara khusus untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Dengan mengutamakan pemerataan di daerah pedesaan terlebih dahulu. Menurutnya jangan ada perbedaan-perbedaan dalam pemerataan dahulukan dengan menjujung keadilan dan merata di seluruh Kalimantan Tengah.
Sedangkan Sri Suwanto menjelaskan lama pendidikan pelajar di Kalteng 8,5 tahun. Yang menunjukan bahwa pelajar hanya lulusan SMP. Hal ini menurutnya akan sulit bisa bersaing dengan para para sarjana.
“Data bahwa guru kita di Kalteng hanya 50.488 seluruh Kalimantan Tengah. Maka dari itu untuk menjangkau khususnya daerah-daerah terpencil perlu kita ada namanya pendidikan perintis bisa kita melibatkan dari instanti swasta Muhammadiyah NU gereja, dan lain-lain,” tegasnya.
Selanjutnya pada segmen selanjutnya keempat paslon diminta menjawab pertanyaan dari masyarakat. Yang mmbahas bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam inovasi pelayanan publik. Dimana langkah-langkah apa yang akan diambil agar masyarakat Kalimantan Tengah masa dilibatkan dan dapat memberikan masukan terhadap pelayanan publik.
Abdul Razak menegaskan bahwa melibatkan partisipasi masyarakat perlu dilaksanakan. Karena dengan melibatkan, maka mampu menekan angka pengangguran.
“Sehingga melibatkan mereka disamping itu kita menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya dengan adamya orang-orang investasi baik pertambangan maupun perkebunan kita diperlukan menyerap tenaga kerja di sekitar objek area bertambangan dan perkebunan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU kalteng Sastriadi mengatakan kegiatan ini adalah dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja serta komitmen sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam bentuk debat publik guna memperdalam dan menggali komitmen masing-masing pasangan calon.
Oleh sebab itu, Sasriadi berharap agar pasangan calon dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, agar visi misi serta program kerja yang dimiliki oleh pasangan calon bisa tersampaikan dengan baik kepada pemilih dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya.
“Kami juga mengajak seluruh Tim Kampanye dan Pasangan Calon serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya agar dalam melaksanakan kampanye yang saat ini masih berlangsung hingga tanggal 23 November 2024, untuk melaksanakan kampanye dengan cara-cara yang baik,”ucapnya.
Dijelaskanya, kampanye yang mengedepankan asas saling menghargai sesama peserta Pilkada, mengutamakan kepentingan rakyat secara lebih luas, menghindari black campaign, politisasi SARA, penggunaan berita hoax, money politics dan hal-hal negative lainnya.
Dijelaskan Sastriadi, pelaksanaan kampanye yang dilakukan merupakan edukasi politik yang baik dan benar kepada masyarakat, mengundang dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpatisipasi dalam Pilkada dan menggunakan hak pilihnya secara sukarela dan dengan tata cara yang benar pada hari Rabu, 27 Nopember 2024, pukul 07.00 WIB s.d. 13.00.
“Pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya hanya karena kesadarannya akan hak dan kedaulatannya dalam menentukan sendiri pemimpinnya untuk masa 5 tahun mendatang, sebagaimana diatur dalam konstitusi NKRI,” ujarnya.
Sementara terkait salah satu calon wakil gubernur Kalteng nomor urut 2 Supian Hadi (SHD) absen dalam debat publik kedua. Anggota KPU Kalteng Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM), Harmain Ibrohim, calon wakil gubernur dari paslon nomor 2, tidak bisa hadir karena sedang sakit.
Menurutnya, pihak KPU Kalteng telah menerima secara resmi bukti surat keterangan dari dokter Rumah Sakit dr Murjani Sampit yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Koyem – SHD sebelum pelaksanaan debat digelar.
“Berdasarkan PKPU 13 THN 2024 tentang kampanye pasal 19 ayat 4, pasangan calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah dan disampaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sebelum pelaksanaan debat,” ujarnya sembari menyebut meskipun SHD tidak bisa hadir, KPU Kalteng tetap melaksanakan debat publik. (nov/ham/zia/irj/bud/ala)
