PALANGKA RAYA–Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, dimulai serentak Senin (6/1/2025).
Provinsi Kalteng dan Kalbar memang belum termasuk dalam daerah penerapan. Meski begitu, daerah berjuluk Bumi Tambun Bungai ini sudah siap menyukseskan program ini.
Wagub Kalteng H Edy Pratowo menyampaikan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung program nasional Makan Siang Bergizi Gratis.
Meski regulasi dan instrumen teknis dari pemerintah pusat belum diterbitkan, tetapi langkah proaktif menunjukkan komitmen daerah ini dalam menyukseskan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Pak Gubernur sudah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan anggaran. Walau aturan teknis dari pusat belum turun, mereka sudah menganggarkan dana melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi,” ucap Edy saat diwawancarai awak media, Senin (6/1/2024).
Menurut Edy, penggunaan BTT memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan anggaran setelah regulasi resmi diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Saat ini pemerintah daerah telah melakukan kalkulasi awal untuk memperkirakan dana yang diperlukan, meski kepastian jumlahnya harus menunggu petunjuk teknis dari pusat.
“Kita belum tahu pasti jumlah penerima manfaat dan kebutuhan anggaran yang akan dikeluarkan. Namun, kabupaten/kota, termasuk pemerintah provinsi, sudah melakukan persiapan awal. Ini langkah yang patut kita syukuri,” tambahnya.
Di tingkat pemerintah provinsi, anggaran juga telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Akan tetapi, Edy mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah dana yang telah dialokasikan.
“Pemprov juga sudah menganggarkan, tetapi angka pastinya saya belum tahu. Yang jelas, sudah menjadi komitmen bersama untuk mendukung program ini,” jelasnya.
Program Makan Siang Gratis ini merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah.
Edy menegaskan, Kalteng akan terus mendukung penuh program ini, dengan memastikan kesiapan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia di tiap daerah.
“Kami berharap regulasi dari pusat segera turun, sehingga program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Ditambahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Reza Prabowo, meski Kalteng belum terpilih sebagai lokasi pilot project, tetapi pemprov tetap mengambil langkah proaktif dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan.
“Kami di provinsi sudah siap, baik dari segi sarana prasarana, anggaran, maupun sumber daya manusia, semuanya sudah kami persiapkan. Ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung penuh program pusat ini,” ungkapnya.
Menurut Reza, calon penerima manfaat program ini mencakup peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan seperti pesantren dan seminari. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas program yang menjangkau semua kalangan.
Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kota Palangka Raya akan memulai pembangunan dapur-dapur khusus untuk mendukung implementasi program ini.
“Akan ada dua hingga tiga unit dapur percobaan yang dibangun, memanfaatkan aset-aset pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota,” jelasnya.
Reza menyebut Gubernur Kalteng telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Dana itu berasal dari APBD Kalteng yang akan digunakan untuk mendukung sarana, prasarana, dan operasional dapur MBG.
“Pak Gubernur sudah memberikan arahan agar tidak ragu dalam mendukung program ini. Anggaran sudah disiapkan, tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” tambahnya.
Meski saat ini Kalteng dan Kalbar belum ditunjuk sebagai lokasi pilot project, Reza menegaskan provinsi selalu siap jika nantinya diberi kesempatan.
Dengan kesiapan yang matang, Kalteng optimistis mampu menjalankan program ini dengan baik.
“Kami mengikuti arahan pusat. Namun, kesiapan tetap menjadi prioritas kami, agar saat kesempatan itu datang, Kalteng sudah benar-benar siap untuk melaksanakan,” ujarnya.
Menanggapi itu, Anggota DPD RI Teras Narang memberikan apresiasi kepada gubernur dan kadisdik atas kesiapan dan komitmen mereka dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis.
Teras menilai langkah ini sejalan dengan visi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia menyayangkan Kalteng tidak terpilih sebagai daerah percontohan untuk tahap awal ini.
Padahal, menurutnya Kalteng sudah menunjukkan kesiapan, termasuk dukungan anggaran yang memadai. Bahkan, Wakil Presiden pernah meninjau kesiapan tersebut.
“Saya harapkan pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada Kalteng, terutama Kota Palangka Raya yang memiliki infrastruktur memadai dan mudah dimonitor oleh Pak Gubernur serta Kepala Dinas Pendidikan,” ucapnya.
Teras berharap program-program pendidikan yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan oleh pemimpin daerah saat ini maupun yang akan datang.
Ia mengingatkan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan sumber daya manusia, yang menurutnya merupakan kunci kemajuan suatu daerah.
“Pendidikan tidak boleh berhenti. Dari hulu hingga hilir harus terintegrasi. Menjadi tugas bersama untuk memastikan Kalteng terus bergerak maju di sektor pendidikan dan teknologi,” ujarnya.
Saat ini Pemko Palangka Raya masih belum menerima arahan secara tertulis atau ditunjuk untuk melaksanakan program Makan Siang Bergizi Gratis.
“Saya tegaskan, apabila ditunjuk untuk melaksanakan program itu, kami sangat siap,” ucap Pj Wali Kota Ahmad Husain saat ditemui media selepas rapat koordinasi pengendalian inflasi di Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (6/1/2025).
Sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang diterima terakhir, Pemko Palangka Raya diminta untuk mengalokasikan tanah untuk pembuatan dapur umum. Kemudian, perihal kapasitas dan porsinya disesuaikan dengan pusat.
“Satu dapur mempersiapkan 3.000-4.000 porsi,” ucapnya.
Pihaknya juga akan mengkaji lebih lanjut agar ada relevansi antara kapasitas dapur dan total peserta didik.
“Kapasitas dapur dan jumlah siswa tentunya tidak signifikan. Semisal satu dapur menyediakan 4.000 porsi, sedangkan jumlah siswa lebih dari itu, tentu butuh lebih dari satu dapur per kecamatan,” tegasnya.
Sedangkan arahan dari pusat, satu dapur diperuntukkan untuk satu kecamatan. Kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam oleh internal Pemko Palangka Raya.
Terkait arahan mempersiapkan tanah untuk pembangunan dapur, pihaknya sudah melaksanakan itu. Saat ini tinggal menunggu juknis pelaksanaan program. “Selama tidak ada petunjuk dari pusat, apa yang bisa kami lakukan?” ucapnya.
Adanya juklak dan juknis, tentunya berkaitan dengan alokasi anggaran. Ia mengatakan, administrasi keuangan tidak dapat diimplementasikan apabila belum disampaikan juklak dan juknis oleh pemerintah pusat.
Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak menjelaskan, tiap kecamatan akan memiliki dapur umum dengan luas 50×50 m².
“Kami sudah menginstruksikan seluruh kecamatan untuk menginventarisasi lahan yang dibutuhkan. Targetnya satu dapur umum per kecamatan. Satu dapur umum ini mampu menyediakan pasokan makanan sekitar 3.000 hingga 4.000 porsi,” kata Arbert Tombak.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah kota hanya bertugas menyiapkan lokasi. Pembangunan dan operasional dapur umum sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami laporkan hasil inventarisasi ini ke pusat untuk menentukan bagaimana pembangunan dan sistem operasionalnya,” tambahnya.
Arbert menjelaskan, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam perencanaan ini. Wilayah seperti Kecamatan Rakumpit dan Kelurahan Muku Baru, yang aksesnya terbatas karena hanya dapat dijangkau melalui jalur air, memerlukan pendekatan khusus.
“Namun kami juga pelajari di lapangan, seperti di Rakumpit enggak mungkin satu dapur umum. Misal, dapur umumnya terpusat di satu kecamatan, lantas bagaimana wilayah yang harus melewati air, seperti Kelurahan Muku Baru, enggak mungkin dibawa dari Pager, sebisa mungkin Muku Baru punya dapur sendiri,” jelasnya.
Pemko Palangka Raya akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan merata di semua wilayah.
Di lain sisi, Kepala Disdik Kota Palangka Raya Jayani melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Vico Aprae Ranan mengatakan, simulasi pelaksanaan program ini telah dilakukan di SD Langkai 1.
Apabila juknis dari pusat sudah dikeluarkan, maka pemerintah dan instansi terkait dapat langsung menerapkan program ini.
Hingga kini disdik diminta untuk menyediakan data peserta didik dari jenjang SD hingga SMP, serta lokasi dapur umum.
Namun, detail teknis seperti sistem pembagian makanan, frekuensi pemberian, hingga pengelolaan anggaran, masih menunggu arahan dari pusat.
“Kami belum tahu apakah pengelolaan akan dititipkan ke disdik atau langsung dikelola Badan Gizi,” tambahnya.
Berdasakan hasil simulasi, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi makanan dari dapur umum ke sekolah-sekolah, karena kondisi geografis Palangka Raya yang beragam. Sedangkan makanan itu harus dikonsumsi dalam waktu maksimal enam jam.
Selain itu, hal lain yang dievaluasi yakni kondisi fisik anak yang berbeda. Contoh, ada anak yang alergi terhadap bahan tertentu, dan ada anak yang masih kesulitan untuk makan sendiri (harus didampingi).
“Kendala-kendala ini telah kami laporkan sebagai masukan untuk kebijakan pemerintah pusat,” kata Vico.
Meski sejumlah tantangan dan ketidakpastian masih ada, pemko optimistis dapat melaksanakan program ini secara efektif setelah juknis pusat diterbitkan.
Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik di Palangka Raya, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.
“Kami sudah mempersiapkan data, infrastruktur, dan simulasi dengan sebaik-baiknya. Kalau juknisnya keluar, kami siap,” pungkasnya. (zia/ce/ala)
