Rabu, April 17, 2024
27.5 C
Palangkaraya

Hadiri Rakor Wasdal BKN, Pj Bupati Barsel Ingatkan Netralitas ASN di Pemilu

BUNTOK-Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan didampingi oleh Kepala BKPSDM Barito Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali, Selasa, 06 Februari 2024.

Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI tersebut bertemakan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia: Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi. Rapat Koordinasi tersebut dipimpin secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN‐RB) Abdullah Azwar Anas, serta diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya Menteri PAN‐RB, menekankan kepada pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu. Menteri PAN‐RB menegaskan prinsip netralitas ASN dirancang untuk memastikan ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik‐praktik yang dapat merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik.

“Tentu netralitas ASN juga mendukung akan prinsip‐prinsip demokrasi dan good governance,” Menteri PAN‐RB juga menyoroti pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompetitif, birokrasi profesional dan pelayanan publik berkualitas. Kesemuanya ini untuk mencapai Indonesia sebagai salah satu dari empat besar ekonomi dunia,” ujarnya.

Baca Juga :  ASN Nambah Cuti Akan Disanksi

 

Sementara itu, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

 

“Dalam SKB tersebut, BKN dimandatkan untuk membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) guna meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN,” jelasnya.

 

Ia mengatakan bahwa ASN harus memegang teguh asas netralitas. “ASN harus memegang teguh asas netralitas. ASN yang tidak netral maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional,” tutur Haryono.

 

“Kegiatan Rapat Koordinasi pengawasan dan pengendalian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus memenuhi kewajiban netralitas, mengurangi potensi pelanggaran netralitas sebelum Pemilu, dan komitmen atas netralitas ASN yang menjadi bagian dari integral dalam mewujudkan birokrasi yang melayani berkelas dunia. Juga diharapkan dengan konsisten mampu mengimplementasikan prinsip‐prinsip meritokrasi,” tutupnya.

Dalam kesempatan acara yang sama, dihubungi oleh awak media, Pj Bupati Barsel Deddy Winarwan menegaskan akan pentingnya ASN meningkatkan  kualifikasi, kompentensi dan kinerja sesuai dengan _core values_ ASN yakni Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Baca Juga :  Palangka Raya Berstatus Tanggap Darurat Banjir

 

Lebih lanjut Deddy Winarwan mengatakan, rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dilaksanakan BKN banyak hal positif bisa menjadi rujukan ke daerah, karena Netralitas ASN pada Pemilu 2024 ini sangat diperlukan untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. ASN harus netral meskipun memiliki hak pilih. ASN juga harus berakhlak, ini termasuk menjadi contoh bagi yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barsel sangat mendukung Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

 

Pj Bupati Barsel menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas ASN untuk melayani masyarakat. Deddy Winarwan mengatakan bahwa Ia akan terus mengingatkan para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan publik. Dengan demikian kualitas ASN yang baik diharapkan dapat memberikan dukungan yang efektif dan efisien terhadap Pemerintah Kabupaten Barsel dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat,” pungkas Deddy. (ena/ala)

BUNTOK-Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan didampingi oleh Kepala BKPSDM Barito Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali, Selasa, 06 Februari 2024.

Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI tersebut bertemakan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia: Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi. Rapat Koordinasi tersebut dipimpin secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN‐RB) Abdullah Azwar Anas, serta diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya Menteri PAN‐RB, menekankan kepada pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu. Menteri PAN‐RB menegaskan prinsip netralitas ASN dirancang untuk memastikan ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik‐praktik yang dapat merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik.

“Tentu netralitas ASN juga mendukung akan prinsip‐prinsip demokrasi dan good governance,” Menteri PAN‐RB juga menyoroti pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompetitif, birokrasi profesional dan pelayanan publik berkualitas. Kesemuanya ini untuk mencapai Indonesia sebagai salah satu dari empat besar ekonomi dunia,” ujarnya.

Baca Juga :  ASN Nambah Cuti Akan Disanksi

 

Sementara itu, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

 

“Dalam SKB tersebut, BKN dimandatkan untuk membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) guna meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN,” jelasnya.

 

Ia mengatakan bahwa ASN harus memegang teguh asas netralitas. “ASN harus memegang teguh asas netralitas. ASN yang tidak netral maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional,” tutur Haryono.

 

“Kegiatan Rapat Koordinasi pengawasan dan pengendalian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus memenuhi kewajiban netralitas, mengurangi potensi pelanggaran netralitas sebelum Pemilu, dan komitmen atas netralitas ASN yang menjadi bagian dari integral dalam mewujudkan birokrasi yang melayani berkelas dunia. Juga diharapkan dengan konsisten mampu mengimplementasikan prinsip‐prinsip meritokrasi,” tutupnya.

Dalam kesempatan acara yang sama, dihubungi oleh awak media, Pj Bupati Barsel Deddy Winarwan menegaskan akan pentingnya ASN meningkatkan  kualifikasi, kompentensi dan kinerja sesuai dengan _core values_ ASN yakni Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Baca Juga :  Palangka Raya Berstatus Tanggap Darurat Banjir

 

Lebih lanjut Deddy Winarwan mengatakan, rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dilaksanakan BKN banyak hal positif bisa menjadi rujukan ke daerah, karena Netralitas ASN pada Pemilu 2024 ini sangat diperlukan untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. ASN harus netral meskipun memiliki hak pilih. ASN juga harus berakhlak, ini termasuk menjadi contoh bagi yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barsel sangat mendukung Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

 

Pj Bupati Barsel menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas ASN untuk melayani masyarakat. Deddy Winarwan mengatakan bahwa Ia akan terus mengingatkan para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan publik. Dengan demikian kualitas ASN yang baik diharapkan dapat memberikan dukungan yang efektif dan efisien terhadap Pemerintah Kabupaten Barsel dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat,” pungkas Deddy. (ena/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/