Senin, November 25, 2024
26.6 C
Palangkaraya

Optimistis Wujudkan Ketahanan Pangan

PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyambut kedatangan dan langsung mendampingi rombongan Kabinet Indonesia Maju melakukan monitoring progres pengembangan di kawasan lumbung pangan nasional tersebut.

Dalam kesempatan itu, gubernur menjelaskan bahwa beberapa waktu sebelumnya telah dilakukan gerakan percepatan olah lahan dan penanaman padi bersama kelompok tani (poktan) di Desa Bentuk Jaya, Dadahup A5, Kecamatan Dadahup dengan memulai musim tanam April sampai September 2021.

“Kami berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan, sehingga Bumi Tambun Bungai ini mampu memenuhi kedaulatan pangan dan menyumbang peningkatan produksi beras secara nasional,” terangnya.

Gubernur juga berharap agar Kementerian Pertanian tetap mengalokasikan stimulan bantuan sarana produksi berupa benih dan pupuk. Dukungan Kementerian PUPR dalam hal perbaikan infrastruktur seperti tanggul dan jaringan irigasi yang dilengkapi pintu air, jalan, jembatan, serta sarana lainnya diharapkan terus berlanjut.

“Dengan demikian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional maupun di Provinsi Kalimantan Tengah  khususnya, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sugianto optimistis bahwa program Food Estate yang dipercayakan pemerintah pusat kepada Kalimantan Tengah akan sukses dilaksanakan.

“Yang penting ada komunikasi yang intens antara kementerian dengan pemda, baik provinsi maupun kabupaten. Di mana kekompakan ada, pasti akan ada ending yang bagus nantinya,” ungkap gubernur.

Gubernur juga menekankan soal kepastian akan status lahan di wilayah Dadahup. “Harus ada kepastian dari Kementerian ATR, karena sudah 15 tahun (lahannya) telantar, maka harus dikembalikan kepada negara, kepastian hukum dari pemerintah sangat penting,” tuturnya.

Baca Juga :  Tragis! Karyawan Indomaret Tewas Bersimbah Darah

Program Food Estate yang dikembangkan di Kalteng ini merupakan merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 -2024 di bawah kendali dan pengawasan langsung Presiden Joko Widodo, dengan menjadikan lahan eks-pengembangan lahan gambut (eks-PLG) sebagai bagian dari lokasi program pengembangan tanaman pangan untuk lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Program tersebut diharapkan mampu menjadi ketahanan pangan nasional.

Food Estate sebagai desain pertanian modern nasional masa depan merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan luas yang terdiri dari beberapa klaster bidang pertanian dan peternakan.

Di Bumi Tambun Bungai akan dibangun sentra pertanian secara berkesinambungan dan modern, karena proses pertanian dan pengolahan hasilnya akan dikelola dengan pola digital farming dan meminimalkan metode pertanian konvensional menggunakan bajak dan cangkul dengan menggunakan tenaga manusia.

Program Food Estate ini diketahui tidak hanya soal padi, jagung, dan kedelai, tetapi juga terbagi dalam beberapa klaster yang akan dikembangkan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hortikultura, dan peternakan modern terintegrasi.

Hal yang paling penting adalah sistem terpadu yang akan memfasilitasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan program tersebut, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan agar tepat guna secara berkelanjutan.

Peran aktif masyarakat lokal dalam menyukseskan kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah sangat diperlukan.

Baca Juga :  Sugianto-Edy Dilantik 25 Mei

Lingkup kegiatan Food Estate akan mencakup arealseluas ±165.000 hektare yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa wilayah kerja blok A, B, C, dan D. Juga didukung dengan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi lahan pertanian, pengembangan lahan perkebunan, pengembangan tambak, penyediaan sarana produksi pertanian, serta pembangunan infrastruktur jalan dan dermaga.

Food Estate merupakan kegiatan multisektor. Karena itu, diharapkan ada sinergi antara kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya menyukseskan program pengembangan tanaman pangan untuk lumbung pangan nasional ini. Juga diperlukan adanya integritas dan komitmen dalam melaksanakan program tersebut.

Untuk diketahui, kemarin (6/4), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Kepresidenan (KPS) Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas.

Selain melakukan peninjauan kawasan pengembangan Food Estate, rombongan juga melihat langsung proses penanaman padi di Blok A5, Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, sekaligus briefing singkat bersama para menteri membahas tentang kemajuan yang telah dicapai oleh setiap kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, serta Kemendes PDTT bersama tim ahli. Dalam kesempatan itu Luhut meminta untuk memperkuat program pendampingan baik pemerintah maupun offtaker pada petani. (nue/ce/ala)

PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyambut kedatangan dan langsung mendampingi rombongan Kabinet Indonesia Maju melakukan monitoring progres pengembangan di kawasan lumbung pangan nasional tersebut.

Dalam kesempatan itu, gubernur menjelaskan bahwa beberapa waktu sebelumnya telah dilakukan gerakan percepatan olah lahan dan penanaman padi bersama kelompok tani (poktan) di Desa Bentuk Jaya, Dadahup A5, Kecamatan Dadahup dengan memulai musim tanam April sampai September 2021.

“Kami berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan, sehingga Bumi Tambun Bungai ini mampu memenuhi kedaulatan pangan dan menyumbang peningkatan produksi beras secara nasional,” terangnya.

Gubernur juga berharap agar Kementerian Pertanian tetap mengalokasikan stimulan bantuan sarana produksi berupa benih dan pupuk. Dukungan Kementerian PUPR dalam hal perbaikan infrastruktur seperti tanggul dan jaringan irigasi yang dilengkapi pintu air, jalan, jembatan, serta sarana lainnya diharapkan terus berlanjut.

“Dengan demikian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional maupun di Provinsi Kalimantan Tengah  khususnya, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sugianto optimistis bahwa program Food Estate yang dipercayakan pemerintah pusat kepada Kalimantan Tengah akan sukses dilaksanakan.

“Yang penting ada komunikasi yang intens antara kementerian dengan pemda, baik provinsi maupun kabupaten. Di mana kekompakan ada, pasti akan ada ending yang bagus nantinya,” ungkap gubernur.

Gubernur juga menekankan soal kepastian akan status lahan di wilayah Dadahup. “Harus ada kepastian dari Kementerian ATR, karena sudah 15 tahun (lahannya) telantar, maka harus dikembalikan kepada negara, kepastian hukum dari pemerintah sangat penting,” tuturnya.

Baca Juga :  Tragis! Karyawan Indomaret Tewas Bersimbah Darah

Program Food Estate yang dikembangkan di Kalteng ini merupakan merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 -2024 di bawah kendali dan pengawasan langsung Presiden Joko Widodo, dengan menjadikan lahan eks-pengembangan lahan gambut (eks-PLG) sebagai bagian dari lokasi program pengembangan tanaman pangan untuk lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Program tersebut diharapkan mampu menjadi ketahanan pangan nasional.

Food Estate sebagai desain pertanian modern nasional masa depan merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan luas yang terdiri dari beberapa klaster bidang pertanian dan peternakan.

Di Bumi Tambun Bungai akan dibangun sentra pertanian secara berkesinambungan dan modern, karena proses pertanian dan pengolahan hasilnya akan dikelola dengan pola digital farming dan meminimalkan metode pertanian konvensional menggunakan bajak dan cangkul dengan menggunakan tenaga manusia.

Program Food Estate ini diketahui tidak hanya soal padi, jagung, dan kedelai, tetapi juga terbagi dalam beberapa klaster yang akan dikembangkan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hortikultura, dan peternakan modern terintegrasi.

Hal yang paling penting adalah sistem terpadu yang akan memfasilitasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan program tersebut, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan agar tepat guna secara berkelanjutan.

Peran aktif masyarakat lokal dalam menyukseskan kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah sangat diperlukan.

Baca Juga :  Sugianto-Edy Dilantik 25 Mei

Lingkup kegiatan Food Estate akan mencakup arealseluas ±165.000 hektare yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa wilayah kerja blok A, B, C, dan D. Juga didukung dengan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi lahan pertanian, pengembangan lahan perkebunan, pengembangan tambak, penyediaan sarana produksi pertanian, serta pembangunan infrastruktur jalan dan dermaga.

Food Estate merupakan kegiatan multisektor. Karena itu, diharapkan ada sinergi antara kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya menyukseskan program pengembangan tanaman pangan untuk lumbung pangan nasional ini. Juga diperlukan adanya integritas dan komitmen dalam melaksanakan program tersebut.

Untuk diketahui, kemarin (6/4), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Kepresidenan (KPS) Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas.

Selain melakukan peninjauan kawasan pengembangan Food Estate, rombongan juga melihat langsung proses penanaman padi di Blok A5, Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, sekaligus briefing singkat bersama para menteri membahas tentang kemajuan yang telah dicapai oleh setiap kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, serta Kemendes PDTT bersama tim ahli. Dalam kesempatan itu Luhut meminta untuk memperkuat program pendampingan baik pemerintah maupun offtaker pada petani. (nue/ce/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/