PALANGKA RAYA–Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendapat perhatian khusus dari masyarakat Indonesia. Program ini menjadi salah satu faktor yang mengantarkan mereka memenangkan pemilihan.
Dalam pelaksanaannya, program ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Saat ini, program yang ditujukan untuk peserta didik itu sedang dalam tahap pembahasan di tingkat pusat. Ihwal tersebut dikonfirmasi Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro. Ia menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, jumlah anggaran yang akan digelontorkan belum pasti karena masih dalam proses perencanaan.
Jati, legislator dari Partai Gerindra menambahkan, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat mengenai mekanisme penerapan program ini. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperkirakan biaya tiap paket makanan berkisar Rp30.000 per porsi, mencakup komposisi gizi seimbang berupa protein, karbohidrat, sayuran, dan susu. Namun, anggaran per porsi ini belum final dan masih perlu dibahas lebih lanjut.
“Apakah angka Rp30.000 itu akan mencukupi atau terakomodasi semua sekolah yang akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis ini, masih dalam pembahasan,” ujarnya saat dihubungi Kalteng Pos melalui sambungan telepon, Rabu (6/11/2024).
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan anggaran per porsi ini berada di bawah Rp30.000, selama kandungan gizi yang dibutuhkan tetap terpenuhi.
“Tidak harus Rp30.000, mungkin bisa di bawah itu. Angka pastinya belum diketahui dan masih dalam kajian,” tambahnya.
Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Palangka Raya sejauh ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat. Penerapan program ini akan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemko, yang bertugas melaporkan kebutuhan anggaran dan poin penting lain, termasuk ketersediaan pangan. “Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana dan akan diawasi legislatif,” jelas Jati.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, turut mengonfirmasi bahwa program Makan Bergizi Gratis ini akan menggunakan APBN. “Saat pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2024, tidak ada alokasi anggaran untuk program ini,” ungkap politikus Partai Demokrat itu. Menurutnya, jika pembiayaan program mengandalkan APBD Kota tanpa dukungan dana pusat, maka akan berdampak pada pembangunan daerah.
Dalam penghitungan, untuk menyediakan makan siang bergizi seharga Rp30.000 per anak bagi 40.000 siswa, anggaran yang diperlukan mencapai Rp1,2 miliar per hari atau Rp24 miliar per bulan (20 hari). Dalam setahun, anggaran ini bisa mencapai Rp288 miliar.
Dosen ekonomi dari IAIN Palangka Raya, Dr Itsla Yunisva Avivahal, menilai dari perspektif ekonomi bahwa program ini perlu memperhatikan dua faktor utama, yaitu ketersediaan dana dan efektivitas penggunaan dana itu. Menurutnya, jika pembiayaan berasal dari APBD kota atau provinsi, pengeluaran untuk program itu dianggap sangat besar dan berpotensi membebani anggaran daerah, apalagi jika tidak punya pendapatan yang memadai.
“Anggaran sebesar Rp30.000 per anak per hari mungkin terlalu tinggi, terutama untuk daerah dengan keterbatasan sumber daya,” ungkapnya.
Ia menyarankan alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dengan perusahaan katering, atau melalui kemitraan dengan lembaga sosial yang dapat menyediakan makanan dengan biaya lebih rendah.
“Pemerintah daerah juga bisa mencari sumber pendanaan lain, seperti CSR dari perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Dr Itsla menyarankan program ini bisa dijalankan tidak tiap hari atau dengan menargetkan siswa yang benar-benar membutuhkan, terutama dari keluarga kurang mampu, agar program ini lebih tepat sasaran. “Anggaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per anak per hari mungkin lebih realistis dan tetap mencakup kebutuhan gizi dasar,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan program subsidi atau voucer makan sebagai alternatif, di mana orang tua bisa membeli makanan bergizi di kantin sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya makanan sehat dan keterlibatan masyarakat dalam pertanian urban, bisa membantu meningkatkan ketersediaan pangan bergizi.
Sebagai akademisi dan warga Palangka Raya, Dr Itsla berharap program Makan Gratis Bergizi dapat mendukung kesehatan anak-anak dan membantu mengurangi ketimpangan sosial. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
”Kalau anggaran program ini terlalu berat, mungkin alternatif program lain bisa dipertimbangkan, seperti pendidikan keterampilan atau pengembangan minat dan bakat yang juga bermanfaat bagi anak-anak,” tuturnya.
Menurut Wakil Dekan I FEBI IAIN Palangka Raya itu, program Makan Siang Gratis yang digagas Kabinet Merah Putih adalah bentuk respons terhadap masalah gizi buruk di Indonesia, terutama stunting. Program ini merupakan investasi penting bagi sumber daya manusia. Namun, perlu evaluasi terkait besarnya anggaran per anak atau mencari alternatif pembiayaan, agar program ini dapat berkelanjutan tanpa mengorbankan sektor vital lain.
“Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengurangan ketimpangan. Kami berharap program ini dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tutupnya. (ham/irj/ce/ala)
