PALANGKA RAYA-Hasil pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat kabupaten/kota telah rampung pada Jumat (6/12/2024).
Dari pleno tersebut sudah terlihat pasangan calon (paslon) yang bakal memimpin 14 daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng), baik itu sebagai bupati-wakil bupati maupun sebagai wali kota-wakil wali kota.
Pun demikian untuk paslon gubernur-wakil gubernur Kalteng. Dari pleno tersebut, pasangan nomor urut 03, Agustiar Sabran-Edy Pratowo, meraih suara tertinggi, walau pleno tingkat provinsi baru akan dilaksanakan pada 8-9 Desember mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Palangka Raya (UPR) Jhon Retei Alfri Sandi mengatakan, pilkada merupakan pertarungan strategi antara pasangan calon (paslon). Siapa yang menang, berarti paslon tersebut memiliki keunggulan strategi.
“Dengan kemenangan tersebut, kita artikan bahwa strategi yang dimiliki paslon, partai pengusung, maupun para pendukung sudah bekerja secara menyeluruh,” ucap Jhon Retei, Jumat (6/12).
Ada beberapa paslon petahana yang menang pada pilkada kali ini, seperti Halikinnor, Nurhidayah, Fairid Naparin, Jaya S Monong, dan Eddy Raya Samsuri. Terpilihnya para petahana ini, menurut Jhon, karena saat mereka memimpin daerah, berhasil membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpin masing-masing.
Karena mampu memberikan kinerja yang baik dan masyarakat mampu merasakan hasil kerja mereka, maka saat berkontestasi untuk periode kedua, memiliki peluang besar meraih kemenangan.
“Di mana tempat petahana mampu memberikan kinerja yang baik, maka masyarakat tidak sungkan memberikan dukungan. Ditambah lagi dengan dukungan kuat tim pemenangan, partai pengusung, maupun variabel-variabel lainnya,” tutur Jhon.
Sedangkan saat ditanya terkait sempat di-pj-kan selama satu tahun bahkan hingga dua tahun, menurutnya itu tidak berpengaruh besar, tergantung bagaimana para petahana membangun komunikasi.
Daerah yang paling lama dipimpin pj (penjabat) adalah Kotawaringan Barat dan Barito Selatan. Namun pada pilkada kali ini, justru petahana yang memenangkan pertarungan.
Hal ini mestinya menjadi refleksi bagi para petahana yang tumbang, seperti Hendra Lesmana, Sakariyas, dan Pudjirustaty.
“Hal ini yang mungkin mempengaruhi para petahanan yang tumbang. Bagaimana komunikasi yang dibangun dengan masyarakat selama masa jeda,” ungkapnya.
Terkait Pudjirustaty di Pulang Pisau, yang menjadi kepala daerah tunggal setelah dilepas oleh Edy Pratowo, dosen FISIP ini mengatakan, kinerjanlah yang akan menjadi catatan bagi masyarakat Pulang Pisau.
Termasuk di Kabupaten Lamandau. Ada beberapa kasus konflik teritorial tidak mampu terselesaikan. Hal-hal itu menjadi catatan penting bagi masyarakat Lamandau.
Di Kabupaten Murung Raya, dinasti Yoseph masih kokoh setelah pilkada kali ini dimenangkan oleh Heryus M Yoseph bersama pasangannya. Jhon Retei berpendapat, ada pertarungan dari aspek geografi yang perlu dikuasai paslon saat bertarung di Murung Raya, karena ada wilayah yang susah untuk dijangkau.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana paslon mampu memengaruhi masyarakat Murung Raya pada bagian pesisir sungai maupun daerah pedalaman pegunungan. Tentu mereka sudah memetakan itu,” ucapnya.
Karena telah berkuasa cukup lama, maka wilayah-wilayah yang ada sudah tentu dikuasai oleh trah Yoseph. Selain Jhon Retei, Ricky Zulfauzan yang merupakan pengamat dari Universitas Palangka Raya juga berpendapat, kemenangan di Murung Raya harus juga dievaluasi, karena selisih suaranya tak jauh.
“Adakah rakyat sudah mulai jenuh, atau masih kokoh menginginkan orang lama. Untuk saat ini mereka boleh menang tetapi untuk lima tahun lagi apakah masih seperti ini, karena tiap periode pertarungan selisih suara trah Yoseph makin tipis,” ungkapnya.
Ia berpendapat, seluruh calon kepala daerah terpilih adalah perwujudan kemenangan suara rakyat. Rakyatlah yang memberikan penghakiman tiap lima tahun. Oleh karena itu, sebagai kepala daerah terpilih harus ingat dan memperhatikan rakyat. Jika tidak, rakyat akan mencabut mandatnya.
“Petahana yang bertahan karena rakyat masih memberikan kepercayaan. Namun juga perlu dievaluasi apakah suara rakyat menurun atau justru naik. Kalau turun, berarti rakyat sudah mulai jenuh. Kalau naik, berarti kepercayaan rakyat makin kuat,” tutur Ricky.
Mengenai petahana yang belum menang pada pilkada kali ini, ia mengatakan, rakyat akan memberikan penghakiman tiap lima tahun.
Apakah rakyat memberikan mandat atau malahan mencabut mandat. Rakyat tidak peduli dengan money politic ataupun kampanye hitam. Sekarang ini rakyat selaku pemegang hak suara sudah sangat cerdas.
“Kalau kekuasaannya masih diberikan oleh rakyat, maka pemimpin harus ingat bahwa jika mereka abai pada rakyat, lima tahun lagi mandatnya akan dicabut,” tegasnya.
Sedangkan soal pilkada di Barito Utara, menurutnya kegagalan Akhmad Gunadi Nadalsyah sudah diprediksi sejak awal. Menurutnya, akan sangat berat untuk mengusung dua pasang calon sekaligus. Satu calon gubernur dan satu lagi calon bupati.
“Apalagi jika dibuat kampanye bersamaan dan di frame/momentum yang sama. Pertanyaan lalu, siapa yang menggendong siapa?” sebutnya.
Menurutnya, langkah tepat justru dilakukan Abdul Razak yang tidak menggabungkan anaknya, Fairid Naparin, dalam satu frame. “Tim yang terpisah. Akhirnya berhasil mendudukkan salah satu,” tuturnya.
Dari hasil pleno di tingkat kabupaten/kota, pasangan nomor urut 03, Agustiar Sabran-Edy Pratowo, diketahui meraih suara terbanyak. Namun, pleno tingkat provinsi dijadwalkan pada 8-9 Desember mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana menggelar pleno di Hotel Aquarius Palangka Raya.
“Agenda tersebut dimulai dengan acara pembukaan pukul 08.30 WIB, dengan mengundang perwakilan forkopimda, Ketua Bawaslu Kalteng, serta perwakilan dari pasangan calon,” ungkap Dwi Swasono selaku Anggota KPU Provinsi Kalteng Divisi Teknis Penyelenggaraan, Selasa (3/12).
Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalteng yang telah menggunakan hak suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalteng, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada 27 November lalu.
Setelah pleno rekapitulasi selesai, lanjut Dwi, KPU Kalteng akan menunggu pengumuman dari Makamah Konstitusi (MK) terkait ada tidaknya pengajuan sengketa hasil pilkada.
“Jika tidak ada yang mengajukan gugatan, maka segera dilakukan penetapan pasangan calon terpilih,” tegasnya.
Ia menambahkan, KPU Kalteng siap menghadapi potensi sengketa pilkada 2024. Ini merupakan komitmen KPU Kalteng yang terbuka terhadap langkah hukum yang diambil oleh kontestan pilkada yang keberatan atas pleno penetapan hasil perolehan suara.
“Jika ada paslon yang tidak menerima hasil pleno dan menjadikannya sengketa, KPU Kalteng sudah menyiapkan diri untuk mengikuti persidangan di MK,” tegasnya.
Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perselisihan terkait hasil pleno yang berujung ke sidang sengketa di MK, menurut Dwi, pihaknya akan mengikuti semua prosedur dan aturan yang berlaku.
“Yang jelas kami berkomitmen menjalankan semua tahapan dengan profesional, tertib, dan sesuai aturan,” tuturnya.
Saat ini KPU Kalteng tengah melakukan penguatan, pembinaan, dan monitoring pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng Satriadi menegaskan, pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap proses pleno pilkada 2024. Pengawasan terhadap seluruh tahapan rekapitulasi adalah bagian dari tugas utama Bawaslu, untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh proses rekapitulasi suara berjalan transparan, akurat, dan sesuai aturan. Jajaran Bawaslu Kalteng akan mengawasi dengan ketat, agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemilu,” ucap Satriadi saat dihubungi Kalteng Pos, Kamis (6/12).
Lebih lanjut Satriadi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran pengawas pemilu untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan penting ini. Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari teknis pelaksanaan hingga mengantisipasi potensi kendala yang dapat muncul.
Rekapitulasi suara tingkat provinsi merupakan bagian krusial dalam tahapan pemilu, yang akan menentukan akurasi hasil perolehan suara dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, keterlibatan aktif Bawaslu dalam pengawasan diharapkan dapat menjaga kredibilitas proses demokrasi.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan percaya pada lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas. “Saya harap semua pihak berperan dalam menjaga situasi kondusif hingga proses rekapitulasi selesai,” tutupnya.
Melihat jalannya proses demokrasi yang berlangsung di Bumi Tambun Bungai, Plt Sekda Kalteng sekaligus Ketua Desk Pilkada Kalteng, HM. Katma F. Dirun, menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan satgas terkait terus bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Tengah.
“Tekad kami adalah memastikan Kalimantan Tengah selalu aman dan kondusif. Kami bekerja sama dengan semua pihak untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan,” ujarnya.
Menanggapi kemungkinan adanya gugatan sengketa pilkada ke MK, Katma berharap itu tidak menjadi hambatan bagi kelancaran demokrasi.
“Pilkada sudah berjalan dengan lancar dan masyarakat pun gembira mengikuti proses pemilihan. Mari kita menerima hasil apa pun demi kebaikan bersama,” tegasnya.
Tidak lupa, Plt Sekda Kalteng ini menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan pilkada sehingga berjalan tertib dan lancar. Ia berharap agar hasil pilkada dapat diterima oleh semua pihak.
“Pemerintah Provinsi Kalteng berharap pilkada kali ini tidak hanya berjalan aman dan sukses, tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” tutupnya.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs Djoko Poerwanto menegaskan kesiapan TNI dan Polri untuk mengawal proses demokrasi, khususnya pada tahapan pleno tingkat provinsi.
“Keamanan menjadi prioritas utama. Karena kegiatan ini sangat krusial, maka kesiapan pengamanan yang optimal menjadi langkah awal memastikan proses demokrasi berjalan aman dan lancar,” ucap Irjen Djoko saat diskusi bersama sejumlah Forkopimda Kalteng, Kamis (5/12).
Kapolda menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada, baik pasangan calon maupun simpatisan dan pendukung agar dapat menerima keputusan KPU dari sidang pleno nanti.
“Setelah penetapan oleh KPU, saya minta semua pihak legawa menerima hasilnya. Harus siap menang dan siap kalah,” tegasnya. (irj/ham/ce/ala)