Rabu, September 18, 2024
32.4 C
Palangkaraya

Kader Parpol Baca Ini! Semua Harus Loyal dan Satu Suara Memenangkan Jagoan

PALANGKA RAYA-Masing-masing partai politik (parpol) sudah membentuk koalisi untuk memenangkan jagoannya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini. Tidak jarang dalam internal parpol ada perbedaan dukungan dan sikap kader.

Tiap parpol pun memiliki kebijakan untuk menyikapi itu. Mulai dari sanksi teguran hingga pemberhentian kader.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menegaskan, seluruh mesin partai telah bergerak sesuai arahan dewan pimpinan pusat (DPP) PKB.

Habib menyebut bahwa seluruh kader, terutama para anggota legislatif yang telah dilantik, wajib menjalankan instruksi untuk menyosialisasikan calon yang diusung PKB di tiap tingkatan, terutama pada pemilihan gubernur (pilgub) di tingkat provinsi.

“Kami sudah menerima instruksi dari DPP PKB untuk bergerak maksimal, terutama dalam menyosialisasikan calon yang diusung pada pilgub kali ini. Tiap kader, terutama yang duduk di kursi legislatif, harus terlibat aktif,” ucapnya, Kamis (12/9).

Lebih lanjut Habib menegaskan, PKB merupakan partai yang solid dan tidak akan membiarkan kader bersikap tidak loyal atau memiliki kepentingan ganda.

“PKB bukan musang berbulu domba. Semua kader harus loyal dan satu suara. Jika ada yang berbeda suara dan ketahuan, sanksi tegas akan diberikan partai kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Habib menekankan pentingnya kekompakan kader dalam menghadapi pilgub tahun ini. Ia berharap, dengan soliditas yang terjaga, PKB dapat memenangkan kontestasi politik di semua tingkatan.

Sementara itu, Golkar Kalteng memastikan tunduk terhadap putusan DPP untuk memenangkan paslon yang diusung pada pilkada 2024. Sekretaris DPD Golkar Kalteng Suhartono Firdaus mengatakan, keputusan ini bersifat final dan mengikat seluruh pengurus serta kader Golkar, dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.

“DPP Partai Golkar mengeluarkan surat nomor B-18/DPP/GOLKAR/IX/2024 tanggal 4 September 2024. Surat itu menegaskan wewenang DPD Partai Golkar provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, guna menegakkan disiplin organisasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku, demi mengamankan keputusan DPP terkait pemenangan pilkada 2024,” tegas Suhartono Firdaus, Minggu (8/9).

Baca Juga :  Tugiyo Melamar ke PAN, RNH Daftar ke PSI-PPP

Terkait kader yang tidak loyal terhadap keputusan partai, DPP Golkar akan mengambil tindakan tegas terhadap pengurus DPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, anggota fraksi Partai Golkar, pimpinan kecamatan, hingga pimpinan kelurahan/desa, termasuk kader dan pengurus partai, setelah ada bukti-bukti yang kuat dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Sanksi yang akan diterapkan bisa berupa teguran ringan hingga pemberhentian dari posisi pengurus atau keanggotaan Partai Golkar,” tuturnya.

Suhartono juga mengaku telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar melalui sambungan telepon. Ia menegaskan bahwa surat nomor B-18/DPP/GOLKAR/IX/2024 berlaku untuk seluruh pengurus dan kader Partai Golkar.

“Untuk memperjelas penegakan disiplin dalam mendukung pasangan calon yang diusung Partai Golkar, dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat tambahan dari DPP Partai Golkar,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat membuka rapat kerja daerah khusus (rakerdasus) DPD PDIP Kalteng di Best Western Hotel, Palangka Raya, Minggu (8/9).

Djarot mengaku tak mempermasalahkan jika terdapat kader PDIP yang mengundurkan diri. Menurutnya, PDIP masih punya kader-kader lain yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai.

“Kalau kalian tidak sepakat, sesuai dengan aturan organisasi ini, silakan keluar, engak apa-apa, banyak juga yang antre mau masuk kok,” bebernya di hadapan bakal calon gubernur Kalteng Nadalsyah dan bakal calon wakil gubernur Supian Hadi, serta para kader PDIP se-Kalteng.

Ketua DPD PDIP Kalteng Arton S Dohong mengungkapkan, pada masa berjuang mendapatkan rekomendasi, kader berjuang mendaftarkan diri sebagai calon bupati atau wakil bupati untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP.

”Namun karena kita adalah kader yang taat, kita harus memahami bahwa rekomendasi hanya keluar untuk satu pasangan. Barang kali ada yang kecewa, ada yang sakit hati. Maka melalui rakerdasus ini, marilah kita kembali ke kandang kita,” ujarnya.

Baca Juga :  Palangka Kembali Zona Merah

”Kalau ada perbedaan keinginan, perbedaan pilihan, maka setelah keluarnya rekomendasi B1-KWK dari DPP, tidak perlu lagi ada perbedaan itu, mari kita bersama-sama berjuang, bekerja, berbuat sesuai instruksi DPP partai,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara DPD Partai Demokrat Kalteng Hatir Sata Tarigan optimistis koalisi partai pengusung Nadalsyah-Supian Hadi solid. Hal ini diungkapkannya saat diwawancara Kalteng Pos.

Ia mengungkapkan, sembari menunggu penetapan pasangan bakal calon gubernur oleh KPU Kalteng, masing-masing parpol pengusung turun ke daerah-daerah untuk memperkuat kekuatan di akar rumput.

“Masing-masing partai melakukan sosialisasi ke DPC kabupaten/kota. Lalu, DPC kabupaten/kota akan sosialisasi ke kecamatan hingga desa, dengan tujuan menyatukan pandangan dan kesolidan,” ungkap Hatir Sata Tarigan, Kamis (12/9).

Terkait imbauan dan sanksi bagi kader yang tidak ikut memenangkan pasangan calon yang diusung, menurutnya hal itu menjadi keputusan parpol masing-masing.

“Soal itu, tiap partai yang menindaklanjuti kalau ada kader yang tidak taat dan tidak ikut memenangakan paslon, tetapi kami yakin koalisi Nadalsyah-SHD sangat solid,” ucapnya.

Sedangkan, partai pengusung pasangan Agustiar Sabran-Edy Pratowo, Partai Gerindra sejauh ini telah menggelar pertemuan-pertemuan, mulai dari tingkat DPD hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Itu kami lakukan untuk menyatukan pandangan, tegak lurus mendukumg pasangan calon yang kami usung, yakni Agustiar Sabran dan Edy Pratowo,” ucap Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalteng, Agus Pramono.

Begitu pula dengan partai-partai pengusung lain, yang selama ini telah berkomunikasi untuk melaporkan pergerakan. Agus memastikan akan ada tindakan terhadap kader yang tidak ikut memenangkan pasangan calon yang diusung partai.

“Kami tetap akan melakukan penyamaan persepsi. Sederhananya seperti ini, Pak Prabowo aja memberikan mandat ke pasangan ini (Agustuar-Edy), kok kita tidak,” tambahnya. (irj/ovi/ce/ala)

 

PALANGKA RAYA-Masing-masing partai politik (parpol) sudah membentuk koalisi untuk memenangkan jagoannya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini. Tidak jarang dalam internal parpol ada perbedaan dukungan dan sikap kader.

Tiap parpol pun memiliki kebijakan untuk menyikapi itu. Mulai dari sanksi teguran hingga pemberhentian kader.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menegaskan, seluruh mesin partai telah bergerak sesuai arahan dewan pimpinan pusat (DPP) PKB.

Habib menyebut bahwa seluruh kader, terutama para anggota legislatif yang telah dilantik, wajib menjalankan instruksi untuk menyosialisasikan calon yang diusung PKB di tiap tingkatan, terutama pada pemilihan gubernur (pilgub) di tingkat provinsi.

“Kami sudah menerima instruksi dari DPP PKB untuk bergerak maksimal, terutama dalam menyosialisasikan calon yang diusung pada pilgub kali ini. Tiap kader, terutama yang duduk di kursi legislatif, harus terlibat aktif,” ucapnya, Kamis (12/9).

Lebih lanjut Habib menegaskan, PKB merupakan partai yang solid dan tidak akan membiarkan kader bersikap tidak loyal atau memiliki kepentingan ganda.

“PKB bukan musang berbulu domba. Semua kader harus loyal dan satu suara. Jika ada yang berbeda suara dan ketahuan, sanksi tegas akan diberikan partai kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Habib menekankan pentingnya kekompakan kader dalam menghadapi pilgub tahun ini. Ia berharap, dengan soliditas yang terjaga, PKB dapat memenangkan kontestasi politik di semua tingkatan.

Sementara itu, Golkar Kalteng memastikan tunduk terhadap putusan DPP untuk memenangkan paslon yang diusung pada pilkada 2024. Sekretaris DPD Golkar Kalteng Suhartono Firdaus mengatakan, keputusan ini bersifat final dan mengikat seluruh pengurus serta kader Golkar, dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.

“DPP Partai Golkar mengeluarkan surat nomor B-18/DPP/GOLKAR/IX/2024 tanggal 4 September 2024. Surat itu menegaskan wewenang DPD Partai Golkar provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, guna menegakkan disiplin organisasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku, demi mengamankan keputusan DPP terkait pemenangan pilkada 2024,” tegas Suhartono Firdaus, Minggu (8/9).

Baca Juga :  Tugiyo Melamar ke PAN, RNH Daftar ke PSI-PPP

Terkait kader yang tidak loyal terhadap keputusan partai, DPP Golkar akan mengambil tindakan tegas terhadap pengurus DPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, anggota fraksi Partai Golkar, pimpinan kecamatan, hingga pimpinan kelurahan/desa, termasuk kader dan pengurus partai, setelah ada bukti-bukti yang kuat dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Sanksi yang akan diterapkan bisa berupa teguran ringan hingga pemberhentian dari posisi pengurus atau keanggotaan Partai Golkar,” tuturnya.

Suhartono juga mengaku telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar melalui sambungan telepon. Ia menegaskan bahwa surat nomor B-18/DPP/GOLKAR/IX/2024 berlaku untuk seluruh pengurus dan kader Partai Golkar.

“Untuk memperjelas penegakan disiplin dalam mendukung pasangan calon yang diusung Partai Golkar, dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat tambahan dari DPP Partai Golkar,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat membuka rapat kerja daerah khusus (rakerdasus) DPD PDIP Kalteng di Best Western Hotel, Palangka Raya, Minggu (8/9).

Djarot mengaku tak mempermasalahkan jika terdapat kader PDIP yang mengundurkan diri. Menurutnya, PDIP masih punya kader-kader lain yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai.

“Kalau kalian tidak sepakat, sesuai dengan aturan organisasi ini, silakan keluar, engak apa-apa, banyak juga yang antre mau masuk kok,” bebernya di hadapan bakal calon gubernur Kalteng Nadalsyah dan bakal calon wakil gubernur Supian Hadi, serta para kader PDIP se-Kalteng.

Ketua DPD PDIP Kalteng Arton S Dohong mengungkapkan, pada masa berjuang mendapatkan rekomendasi, kader berjuang mendaftarkan diri sebagai calon bupati atau wakil bupati untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP.

”Namun karena kita adalah kader yang taat, kita harus memahami bahwa rekomendasi hanya keluar untuk satu pasangan. Barang kali ada yang kecewa, ada yang sakit hati. Maka melalui rakerdasus ini, marilah kita kembali ke kandang kita,” ujarnya.

Baca Juga :  Palangka Kembali Zona Merah

”Kalau ada perbedaan keinginan, perbedaan pilihan, maka setelah keluarnya rekomendasi B1-KWK dari DPP, tidak perlu lagi ada perbedaan itu, mari kita bersama-sama berjuang, bekerja, berbuat sesuai instruksi DPP partai,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara DPD Partai Demokrat Kalteng Hatir Sata Tarigan optimistis koalisi partai pengusung Nadalsyah-Supian Hadi solid. Hal ini diungkapkannya saat diwawancara Kalteng Pos.

Ia mengungkapkan, sembari menunggu penetapan pasangan bakal calon gubernur oleh KPU Kalteng, masing-masing parpol pengusung turun ke daerah-daerah untuk memperkuat kekuatan di akar rumput.

“Masing-masing partai melakukan sosialisasi ke DPC kabupaten/kota. Lalu, DPC kabupaten/kota akan sosialisasi ke kecamatan hingga desa, dengan tujuan menyatukan pandangan dan kesolidan,” ungkap Hatir Sata Tarigan, Kamis (12/9).

Terkait imbauan dan sanksi bagi kader yang tidak ikut memenangkan pasangan calon yang diusung, menurutnya hal itu menjadi keputusan parpol masing-masing.

“Soal itu, tiap partai yang menindaklanjuti kalau ada kader yang tidak taat dan tidak ikut memenangakan paslon, tetapi kami yakin koalisi Nadalsyah-SHD sangat solid,” ucapnya.

Sedangkan, partai pengusung pasangan Agustiar Sabran-Edy Pratowo, Partai Gerindra sejauh ini telah menggelar pertemuan-pertemuan, mulai dari tingkat DPD hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Itu kami lakukan untuk menyatukan pandangan, tegak lurus mendukumg pasangan calon yang kami usung, yakni Agustiar Sabran dan Edy Pratowo,” ucap Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalteng, Agus Pramono.

Begitu pula dengan partai-partai pengusung lain, yang selama ini telah berkomunikasi untuk melaporkan pergerakan. Agus memastikan akan ada tindakan terhadap kader yang tidak ikut memenangkan pasangan calon yang diusung partai.

“Kami tetap akan melakukan penyamaan persepsi. Sederhananya seperti ini, Pak Prabowo aja memberikan mandat ke pasangan ini (Agustuar-Edy), kok kita tidak,” tambahnya. (irj/ovi/ce/ala)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/