PALANGKA RAYA-Banjir yang melanda wilayah Kalteng kian meluas. Data terbaru, air sudah merendam 184 desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Ratusan warga yang terdampak bencana alam ini terpaksa mengungsi ke tempat yang aman, mengingat debit air terus meningkat. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.44/367/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kalteng.
Menindaklanjuti SK itu, Wagub Kalteng H Edy Pratowo menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Rakor dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (17/10).
Dalam kesempatan itu, Wagub Kalteng H Edy Pratowo menyebut bahwa berdasarkan laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, telah terjadi bencana banjir di sembilan kabupaten/kota. Yakni Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat (Kobar), Seruyan, Kotawaringin Timur (Kotim), Katingan, Pulang Pisau (Pulpis), Barito Utara (Batara), dan Kota Palangka Raya.
“Bencana banjir pada bulan Oktober ini merupakan yang ketiga kalinya dalam tahun ini, setelah pada bulan Agustus dan bulan September lalu. Banjir bulan ini setidaknya berdampak ke sembilan kabupaten/kota, 35 kecamatan, 184 desa/kelurahan, 16.424 kepala keluarga (KK), 47.136 jiwa, dan yang terpaksa mengungsi sebanyak 61 KK dengan total 235 jiwa,” kata H Edy Pratowo, kemarin.
Wagub menyebut, dari kesembilan kabupaten/kota yang dilanda banjir, Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kobar, Kotim, dan Katingan sudah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Sedangkan Kabupaten Seruyan dalam proses penetapan perpanjangan status tanggap darurat. Pemprov Kalteng, kata wagub, terus memantau penanganan banjir yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pemprov juga telah menyalurkan berbagai bantuan ke kabupaten/kota terdampak.
“Mengingat bencana banjir berdampak lebih 50 persen kabupaten/kota dan terjadi berulang kali, sehingga perlu penanganan maksimal, untuk itu pemprov menetapkan status tanggap darurat bencana banjir,” tegasnya.
Status tanggap darurat banjir tingkat provinsi ini, lanjutnya, diberlakukan mulai Senin (17/10) hingga 21 hari ke depan atau 1 November. Penetapan status ini akan terus dievaluasi sesuai kondisi lapangan.
“Sehubungan dengan bencana banjir yang terjadi, saya tegaskan kepada seluruh bupati/wali kota untuk pastikan masyarakatnya aman dari bahaya, jika perlu segera lakukan evakuasi atau upaya penyelamatan, sehingga masyarakat benar-benar dipastikan aman dari banjir,” tegasnya.
Wagub juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan tempat-tempat pengungsian yang disediakan secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh pemerintah dilengkapi fasilitasi yang layak. Memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir terpenuhi dengan baik.
“Jangan ragu menyalurkan bantuan-bantuan untuk masyarakat, yang penting jelas pertanggungjawabannya, terus-menerus menyampaikan perkembangan terkini mengenai potensi banjir kepada masyarakat pada masing-masing wilayah, dan perhatikan peringatan-peringatan dini yang disampaikan BMKG,” pesan wagub.
Pihaknya meminta kepada kabupaten/kota yang belum menetapkan status agar segera ditetapkan untuk mengoptimalkan penanganan.
Pemprov juga akan menyalurkan 20 ribu paket sembako kepada warga terdampak banjir. Penyaluran paket akan disesuaikan dengan data yang masuk. Bantuan yang akan didistribusikan terdiri dari makanan siap saji dan perlengkapan dapur umum.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng dr Suyuti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan relawan yang akan terlibat dalam tanggap becana. Para relawan tak hanya dari dinas kesehatan dan rumah sakit pemerintah, tapi juga sukarelawan dari rumah sakit swasta. Dinkes juga sedang berkoordinasi dengan perguruan tinggi kesehatan dan organisasi keprofesian untuk terlibat dalam satuan tugas ini.
“Saat ini kami sedang melakukan pendataan, mulai dari Dinkes Provinsi dan RSUD, kami juga meminta RS swasta untuk bisa mengirimkan personel untuk membantu penanganan warga terdampak banjir, kami juga berkoordinasi dengan perguruan tinggi kesehatan agar bisa menerjunkan para mahasiswa untuk membantu, begitu pun dengan organisasi profesi kesehatan, kami membutuhkan 300 orang, ditambah lagi dengan petugas dari dinkes kabupaten/kota, insyaallah kami siap,” ucap Suyuti.
Kepala BPBD Provinsi Kalteng Falery Tuwan menyebut ada 16 ribu kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana banjir kali ini. “Ada 16 ribu KK yang terdampak, itu data terakhir,” ucapnya.
Kotim termasuk daerah yang pertama kali menetapkan status tanggap darurat banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Rihel mengatakan, puluhan desa yang dilanda banjir tersebar di enam kecamatan, yang sebagian besar berada di wilayah utara. Desa-desa itu sering dilanda banjir karena letaknya cukup rendah dan dekat dengan sungai. Bahkan ada desa yang sudah tiga kali dilanda banjir tahun ini.
“Berdasarkan laporan yang kami terima pada Sabtu dan Minggu, kemarin kami melakukan pemantauan bersama Wakil Bupati Irawati dan Dandim 1015 Sampit Letkol Inf Abdul Hamid, ada 25 desa yang dilanda banjir, kami juga terus melakukan pemantauan perkembangan situasi dari waktu ke waktu,” kata Rihel, Senin (17/10).
Dikatakannya, di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu, ada sembilan desa yang terendam. Yakni Kelurahan Kuala Kuayan, Desa Tangkarobah, Baampah, Kawan Batu, Tangar, Tanjung Jariangau, Bawan, Pendadurian, dan Pahirangan.
Di Kecamatan Tualan Hulu, banjir melanda empat desa. Meliputi Desa Luwuk Sampun, Mirah, Tumbang Mujam, dan Sebungsu. Di Kecamatan Kota Besi, banjir melanda Desa Hanjalipan. Sedangkan di Kecamatan Bukit Santuai, hanya Desa Tewai Hara yang terendam.
“Kalau banjir di Kecamatan Parenggean hanya melanda dua wilayah, yaitu Kelurahan Parenggean dan Desa Bejarau. Di Kecamatan Telaga Antang melanda delapan desa, yakni Tumbang Boloi, Tumbang Bajanei, Mangkup, Rantau Katang, Tumbang Sangai, Tukang Langit, Luwuk Kowan, dan Rantau Tampang,” sampai Rihel.
Rihel menambahkan, kondisi banjir masih sulit diprediksi. Sangat tergantung curah hujan. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakata untuk tetap mewaspadai kemungkinan banjir susulan.
“Kami minta dukungan seluruh kepala desa untuk menginformasikan perkembangan kondisi banjir dari waktu ke waktu. Informasi diharapkan tidak hanya saat terjadi banjir, tetapi juga ketika kondisi banjir berangsur surut hingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali,” sebutnya.
Sementara itu, status tanggap darurat banjir masih berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
“Kami perpanjang status darurat banjir agar nantinya masyarakat korban terdampak bisa terbantu. Kami sudah menggelar rapat koordinasi untuk segera mengambil langkah cepat,” ucap Pj Bupati Anang Dirjo usai rapat terbatas, Senin (17/10).
Dikatakan Anang, mesti segera diambil tindakan cepat untuk mengatasi bencana banjir yang melanda Kobar saat ini, khususnya menyalurkan bantuan kepada para korban. Dalam rapat diputuskan bahwa dinas terkait bersama jajaran TNI dan Polri akan ikut terjun ke lokasi. Pemkab menyiapkan dana sebesar Rp2,8 miliar untuk penanganan banjir ini. Selain itu, dinas sosial juga sudah mendirikan dapur umum dan petugas kesehatan telah stand by di lokasi.
“Kami minta dinas kesehatan ikut memantau kondisi kesehatan warga terdampak banjir, jangan sampai warga tidak mendapatkan perhatian, khususnya masalah kesehatan,” katanya.
Selain Kotim dan Kobar, bencana banjir di Kabupaten Katingan juga perlu menjadi perhatian semua pihak. Apalagi bencana ini terjadi tiap tahun. Bahkan dalam setahun ini sudah terjadi beberapa kali, terhitung sejak Agustus lalu.
Terkait bencana banjir yang sering terjadi dua tahun terakhir, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Katingan Roby menilai perlu dilakukan pengkajian khusus oleh instansi teknis, baik dari pusat maupun daerah.
“Jangan hanya melihat karena curah hujan yang tinggi, ini pasti ada sesuatu yang perlu kita dikaji lebih dalam, bisa jadi karena daya tampung sungai sudah berkurang, jadi perlu dikaji oleh instansi atau lembaga pemerintah yang punya kewenangan, karena kabupaten tidak punya kewenangan untuk itu, ini merupakan kewenangan Kementerian PU yang membidangi wilayah sungai, jadi kami harapkan mereka kaji masalah ini,” katanya kepada Kalteng Pos, Senin (17/10).
BPBD Katingan juga sudah mengutarakan hal itu kepada Balai Wilayah Sungai. Karena itu pihaknya berharap ada dukungan dari semua pihak, sehingga Balai Wilayah Sungai Kalimantan Tengah bisa meneruskan hal tersebut ke pusat.
“Kami akan berupaya agar banjir ini tidak terjadi lagi ke depan, mungkin nanti perlu normalisasi sungai, pengerukan di titik-titik tertentu agar air cepat surut, seperti hari ini (Senin, red) saja di Kasongan, pagi sekitar pukul 07.00 WIB, turunnya cuma dua sentimeter dari hari sebelumnya, waktu itu dilakukan pengecekan pada Minggu sore, artinya sangat lambat, sementara kemarin hanya gerimis,” sebutnya.
Sejauh ini tercatat hanya empat kecamatan yang masih terendam. Yakni Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, dan Kecamatan Mendawai. Dengan jumlah desa terdampak sejak 17 Oktober berjumlah 25 desa dan 3.307 KK.
“Untuk keempat kecamatan itu sudah kami tenetapkan statusnya jadi tanggap darurat sejak tanggal 7 Oktober lalu. Kami sudah tiga kali menetapkan status tanggap darurat banjir. Mulai Agustus, September, lalu Oktober ini,” terangnya.
Dengan adanya penetapan status ini, jelas Roby, pihaknya telah mendirikan tenda pengungsian di Taman Religi di bawah Jembatan Katingan, Kota Kasongan. Tenda kedua dibangun di Desa Tumbang Runen. Sementara tenda ketiga di Kereng Pakahi, Desa Jahanjang, Kecamatan Kamipang.
“Yang mengungsi saat ini hanya ada tiga KK saja, dengan jumlah kurang lebih 14 jiwa, kebanyakan warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan cara membuat panggung,” jelasnya.
Roby memastikan bahwa bantuan sosial akan diberikan Pemerintah Kabupaten Katingan kepada masyarakat terdampak. Saat ini masih dalam proses inventarisasi oleh dinas sosial. “Dua kali sebelumnya sudah diberikan bantuan, sekarang sedang persiapan bantuan tahap ketiga,” tuturnya.
Bencana banjir yang tak kunjung berakhir mengakibatkan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur air warga ikut terendam. Namun BPBD Kabupaten Katingan sudah menyediakan pelayanan air bersih ke setiap rumah warga yang membutuhkan.
“Sudah ada pendistribusian air bersih hingga hari ini, termasuk di Kecamatan Kamipang, sudah ada satu unit truk yang kami kirim ke sana untuk membantu warga yang membutuhkan air bersih,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Palangka Raya Anna Menhur mengungkapkan, debit air di Sungai Kahayan terpantau terus naik. Bahkan hujan deras yang mengguyur Kota Palangka Raya pada Senin (17/10) membuat kompleks permukiman di Jalan Anoi mulai terendam.
“Terutama di Jalan Anoi ada kenaikan sedikit, pada siang ini air naik sangat tinggi akibat hujan lebat yang turun merata, akibatnya air sungai meluap ke pemukiman warga yang rendah,” ucapnya.
“Kami ingatkan warga yang tinggal di permukiman langganan banjir agar selalu waspada, karena intensitas hujan masih cukup tinggi, terutama perhatikan keselamatan anak-anak dan barang-barang ataupun dokumen berharga, mengantisipasi terjadinya banjir dadakan” tegasnya. (abw/son/irj/bah/eri/ena/ce/ala)