PALANGKA RAYA-Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) II Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan drainase utama di wilayah Kota Palangka Raya. Pembangunan saluran air untuk mencegah banjir itu berlokasi di saluran IV, kawasan Jalan Bukit Keminting, dan Jalan Lele.
Dana tahun anggaran 2021 yang digunakan untuk pengerjaan drainase utama itu bersumber dari APBN, dengan nilai pagu Rp28.800.0000.000 dan nilai terkontrak Rp21.958.347.000. Kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 dengan pagu Rp19.000.000.000 dan nilai kontrak Rp14.500.000.000. Tahun depan nanti akan diusulkan lagi anggrana untuk kelanjutan pembangunan drainase utama saluran IV.
“Pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang 1,2 kilometer (kiri dan kanan) pada tahun 2021, dan rencananya tahun ini sepanjang 500 meter (kiri dan kanan). Kemudian untuk tahun anggaran 2023 nanti sepanjang 800 meter (kiri dan kanan),” ujar Kepala BWSK II Ferry Syahrizal ST MT melalui Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalteng Muhammad Barani ST MSi kepada Kalteng Pos, di sela-sela meninjau proses pengerjaan drainase utama di Jalan Lele, Rabu (22/6).
Pihaknya, lanjut Barani, akan memfokuskan pada pembangunan drainase utama di wilayah dalam Kota Palangka Raya. Program ini sebagai wujud sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian banjir dan tata kota yang lebih baik ke depan.
“Pengerjaan drainase utama di wilayah kota ini menggunakan konstruksi beton L-Gutter, dengan lebar saluran rata-rata 10 meter,” beber Muhammad Barani yang kala itu didampingi PPK Belly Tahasak ST MT.
Dengan dibangunnya drainase ini diharapkan dapat mendukung upaya penataan Kota Palangka Raya, khususnya dalam mengatasi persoalan banjir. Pihaknya berupaya untuk mengendalikan dan mengurangi potensi banjir.
Untuk memperlancar pembangunan yang akan dilaksanakan, maka hal yang menjadi fokus perhatian tahun ini adalah pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
Diharapkan pembangunan yang dilakukan oleh pihak Kementerian PUPR dapat didukung penuh oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga hasil dan kualitasnya lebih baik serta bisa dinikmati masyarakat.
Menurut Barani, pembenahan drainase dalam wilayah kota lebih diutamakan, karena sering terjadi banjir jika turun hujan dengan intensitas tinggi. Tujuannya untuk mengendalikan dan mempercepat penurunan permukaan air pada daerah yang rendah. Di samping itu, konstruksi L-Gutter mengamankan longsoran tebing yang bisa mengakibatkan pendangkalan saluran.
Terkait itu pihaknya juga melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kabid SDA dan Binamarga Dinas PUPR Kota Palangka Raya. Diharapkan dengan adanya dukungan dari semua pihak, khususnya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal pembebasan lahan dari bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah garis sempadan drainase, sehingga tidak menghambat proses pengerjaan drainase yang akan dilaksanakan ke depannya.
“Kami berharap pada akhir tahun ini masalah pembebasan lahan sudah selesai terealisasi, sehingga pelaksanaan pengerjaan di tahun 2023 nanti tidak terhambat,” tutupnya. (adv/ce/nue/ko)
