PALANGKA RAYA-Pemberlakuan surat edaran gubernur berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Terutama untuk jumlah penumpang yang datang ke Palangka Raya.
“Berdasarkan pantauan kami, untuk penumpang kedatangan memang mengalami penurunan. Dalam sehari biasanya mencapai 1.000 lebih penumpang, tetapi sekarang hanya 700-800 penumpang saja,” ungkap Manager of Airport Operation and Service Hudaya Kusuma melalui Assistant Manager Aldo kepada Kalteng Pos, Kamis (29/4).
Kalau untuk penumpang yang berangkat, kata Aldo, terpantau masih normal. Rata-rata 400-500 penumpang dalam sehari yang bergerak keluar dari Kalteng. Ia pun mengakui bahwa hal itu sangat dipengaruhi oleh pemberlakuan SE gubernur dan adanya larangan mudik yang berlaku 6-17 Mei mendatang.
BACA JUGA : PO Bus Pasrah Tidak Bisa Beroperasi
Masyarakat merasa keberatan karena biaya PCR yang cukup mahal, sehingga mengurungkan niat untuk bepergian.
“Kami berharap segera dievaluasi terkait SE gubernur, tidak mengharuskan untuk melakukan pemeriksaan PCR sebagai syarat perjalanan bagi calon penumpang,” harapnya.
Selain itu pihaknya berharap agar kebijakan di Kalteng menyesuaikan peraturan satgas pusat terkait persyarakat perjalanan orang cukup menggunakan keterangan hasil rapid antigen. Biaya pemeriksaan ini sangat terjangkau bagi masyarakat ketimbang swab PCR. (nue/ce/ala/ami)
PALANGKA RAYA-Pemberlakuan surat edaran gubernur berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Terutama untuk jumlah penumpang yang datang ke Palangka Raya.
“Berdasarkan pantauan kami, untuk penumpang kedatangan memang mengalami penurunan. Dalam sehari biasanya mencapai 1.000 lebih penumpang, tetapi sekarang hanya 700-800 penumpang saja,” ungkap Manager of Airport Operation and Service Hudaya Kusuma melalui Assistant Manager Aldo kepada Kalteng Pos, Kamis (29/4).
Kalau untuk penumpang yang berangkat, kata Aldo, terpantau masih normal. Rata-rata 400-500 penumpang dalam sehari yang bergerak keluar dari Kalteng. Ia pun mengakui bahwa hal itu sangat dipengaruhi oleh pemberlakuan SE gubernur dan adanya larangan mudik yang berlaku 6-17 Mei mendatang.
BACA JUGA : PO Bus Pasrah Tidak Bisa Beroperasi
Masyarakat merasa keberatan karena biaya PCR yang cukup mahal, sehingga mengurungkan niat untuk bepergian.
“Kami berharap segera dievaluasi terkait SE gubernur, tidak mengharuskan untuk melakukan pemeriksaan PCR sebagai syarat perjalanan bagi calon penumpang,” harapnya.
Selain itu pihaknya berharap agar kebijakan di Kalteng menyesuaikan peraturan satgas pusat terkait persyarakat perjalanan orang cukup menggunakan keterangan hasil rapid antigen. Biaya pemeriksaan ini sangat terjangkau bagi masyarakat ketimbang swab PCR. (nue/ce/ala/ami)
