PALANGKA RAYA–Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu provinsi digelarnya stakeholder meeting (SHM) oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dari 33 provinsi di Indonesia. Melalui SHM, Perpusnas ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan pihak swasta dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Dalam sambutan Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando yang diwakilkan Pustakawan Ahli Utama Dedi Junaedi menjelaskan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini menjadi program prioritas nasional dan dimasukan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Tujuan program yaitu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, diharapkan menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksana program di level provinsi, kaupaten dan desa. Nantinya ekosistem pendukung diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan pada pelaksanaan program di daerah,” tambah Dedi Junaedi saat memberi sambutan di Hotel Bahalap Palangka Raya, Kamis (4/8).
Ia mengatakan bila ekosistem pendukung sudah berjalan baik maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain. Pada akhirnya, proses pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pertemuan SHM ini dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispursip) Provinsi Kalteng Luqman Alhakim. Pertemuan SHM sendiri dilaksanakan dengan dibagi dalam lima gelombang. Setiap gelombang dilaksanakan di enam sampai tujuh provinsi di Indonesia.(ila/B5/ko)
PALANGKA RAYA–Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu provinsi digelarnya stakeholder meeting (SHM) oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dari 33 provinsi di Indonesia. Melalui SHM, Perpusnas ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan pihak swasta dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Dalam sambutan Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando yang diwakilkan Pustakawan Ahli Utama Dedi Junaedi menjelaskan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini menjadi program prioritas nasional dan dimasukan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Tujuan program yaitu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, diharapkan menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksana program di level provinsi, kaupaten dan desa. Nantinya ekosistem pendukung diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan pada pelaksanaan program di daerah,” tambah Dedi Junaedi saat memberi sambutan di Hotel Bahalap Palangka Raya, Kamis (4/8).
Ia mengatakan bila ekosistem pendukung sudah berjalan baik maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain. Pada akhirnya, proses pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pertemuan SHM ini dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispursip) Provinsi Kalteng Luqman Alhakim. Pertemuan SHM sendiri dilaksanakan dengan dibagi dalam lima gelombang. Setiap gelombang dilaksanakan di enam sampai tujuh provinsi di Indonesia.(ila/B5/ko)
