PULANG PISAU-Angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta mengungkapkan, berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan dari angka 21 persen menjadi 18,37 persen.
Dia menambahkan, angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau juga mengalami penurunan. Yakni dari angka 5,41 persen turun menjadi 4,09 persen. “Artinya, apa yang sudah dilakukan Tim Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) Kabupaten Pulang Pisau sudah berjalan dengan optimal,” kata Tony.
Tony menegaskan, stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Dia menjelaskan, Dinas Kesehatan hanya memiliki tanggung jawab intervensi secara spesifik sebesar 30 persen.
Misalanya, kata Tony, bantuan berupa tablet tambah darah dan hal-hal yang berkaitan dengan target 1000 hari penghidupan anak atau HPK. Sedangkan yang 70 persennya itu menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait lainnya, yang bisa disebut dengan intervensi secara intensif.
Intervensi secara intensif itu kata Tony, misalnya keterlibatan Dinas PURP membangun infrastruktur program sarana sanitasi. Dinas Pemberdayaan melakukan pembinaan kepada kader dan penyuluh KB, Perkim berkaitan dengan program bantuan stimulan bedah rumah, dan DPMD yang mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk program stunting.
Dia menambahkan, berbicara masalah program stunting, di Kabupaten Pulang Pisau sudah terintegrasi dan berjalan dengan maksimal dan keberhasilan penurunan angka stunting ini tidak lepas atas keterlibatan perangkat daerah terkait.
Bahkan, tegas Tony, jika berbicara indikator-indikator makro pembangunan itu bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau, Indek Pembangunan Manusia (IPM) saat ini pada angka 68,45 persen dan angka harapan hidup pada angka 68 persen.
Sementara angka kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau turun dari angka 5,41 persen turun menjadi 4,09 persen. Hal ini dibuktikan dengan sinerginya bantuan-bantuan pusat, baik melalui dana DAK dan lainnya untuk pemulihan ekonomi nasional.
Contohnya, lanjut dia, program kegiatan berjalan dengan baik. Misalnya program bantuan yang melekat pada Dinas Sosial. “Yakni program pemulihan ekonomi nasional, seperti program PKH, bantuan berkaitan dengan pelayanan disabilitas yang sudah terintegrasi secara optimal berjalan dengan baik, ” kata Tony.
Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama sinergi mengawal program ketahanan pangan nasional atau food estate dengan baik. “Kami terus mendorong perangkat daerah untuk sinergi dalam melaksanakan program-program prioritas tahun 2022,” tegasnya. (art/ko)
