PALANGKA RAYA-Sejak Maret 2020 lalu, pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Tidak terkecuali Kalteng. Untuk itu, penanganan pandemi Covid-19 ini berakibat pada berubahnya anggaran pemerintah dengan melakukan recofusing anggaran dan realokasi kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Namun nyatanya, dana itu tidak sepenuhnya terserap sehingga dikembalikan ke kas daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin mengatakan, pemerintah pusat mengisntruksikan agar melakukan recofusing anggaran mulai dari Pemprov Kalteng hingga kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, anggaran penanganan pandemic Covid-19 pada 2020 berada di angka Rp 500 miliar.
“Namun, dari dana yang dianggarkan ini tidak seluruhnya terpakai, saat itu memang dana diambil dari hasil recofusing anggaran,” katanya saat diwawancarai di ruang kerjanya, belum lama ini.
Diungkapkannya, dari Rp 500 miliar itu, dana yang terserap hanya 50 persen saja yakni Rp 250 miliar. Sesuai aturan, maka sisa anggaran itu masuk ke kas daerah dan sudah dikembalikan pada akhir tahun lalu, tepatnya pada 30 Desember 2020.
“Ya, kembali ke kas daerah. Sama halnya dengan penggunaan dana pilkada yang merupakan hibah daerah untuk pelaksanaan pilkada. Jika kegiatan sudah selesai, namun masih ada sisa anggaran maka dikembalikan,” ungkapnya.
Sementara berkenaan anggaran yang sudah disediakan pada 2021 ini untuk penanganan pandemi turun cukup jauh dari anggaran 2020 yakni masuk pada belanja tidak terduga (BTT) Rp100 miliar. Lantaran, pada 2021 ini keperluan tidak terlalu tinggi karena fasilitas penanganan sudah terpenuhi tahun sebelumnya.
“Tetapi, apabila memang pada pelaksanaan di 2021 ini kekurangan dana untuk penanganan pandemic Covid-19, akan ada arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan recofusing anggaran lagi. Semoga saja pandemi segera berakhir dan tidak berdampak pada pengeluaran dana cukup besar,” harapnya. (abw/ens/bud)