BUNTOK – DPRD Barito Selatan (Barsel) menggelar hearing bersama tiga SOPD di lingkup Pemkab setempat, Senin (12/10). Ketiga SOPD diantaranya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan serta PDAM Tirta Barito.
Rapat dengar pendapat (RDP) membahas proses pencairan dana desa (DD) yang telah dilakukan DSPMD beberapa waktu lalu, kemudian pelayanan air minum pada masyarakat oleh PDAM, dan pembahasan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang dijelaskan Dinkes dan RSUD setempat.
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran MM, mengatakan, pada DSPMD terdapat birokrasi yang terlalu panjang atau banyak aturan yang perlu dilewati dalam pengurusan pencairan dana desa (DD).
“Sehingga dapat membuka celah untuk melakukan pungutan liar (pungli) oleh oknum,” katanya.
Dia mengatakan, terkait dugaan pungli di DSPMD dalam pencairan dana desa (DD), pihaknya akan membuat surat pada Inspektorat guna meminta dilakukan pemeriksaan khusus.
“Selanjutnya untuk PDAM Tirta Barito didapati manajemennya agak kacau, aturannyapun masih banyak yang harus diperbaiki,” kata Farid.
Kemudian lanjutnya, pada Dinas Kesehatan diketahui penempatan tenaga medis tidak merata. Dia meminta hal demikian dapat dievaluasi, agar nantinya pustu di desa-desa dapat terisi dan aktif.
“Kami menerima keluhan dari masyarakat desa itu tidak ada tenaga medisnya, jadi kami minta Dinkes mengevaluasi agar pustu di sana ada orangnya, dan nanti dipantau,” ungkapnya.
Politisi PDIP itu menambahkan, Dinkes diminta lebih meningkatkan penanganan Covid-19 dengan melakukan pencegahan dan pembagian masker gratis pada masyarakat.
Hearing yang diselenggarakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Barsel tersebut dihadiri perwakilan sekretaris daerah, BPKAD, Kecamatan, Inspektorat, dan direktur RSUD Jaraga Sasameh. (ner)
