KUALA KAPUAS-DPRD Kabupaten Kapus melalui Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Bupati Kapuas 2020 melakukan kaji banding ke Kabupaten Barito Kuala (Batola), dan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketua Pansus LKPj DPRD Kapuas, Kunanto, membenarkan Tim Pansus LKPj melakukan kegiatan kaji banding ke dua kabupaten tersebut. “Kami bekerja sesuai tugas, dan fungsi dewan sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif,” ucap Kunanto, kemarin.
Legislator Partai Nasdem ini menegaskan, bagi 32 Perangkat Daerah (PD) Kapuas, agar menyiapkan seluruh dokumen-dokumen baik, perencanaan hingga pencapaian kinerja sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat sebelumnya.
“Saya ingatkan PD untuk menyiapkan seluruh dokumen, terkait kegiatan perencanaan secara terperinci,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kapuas ini meminta untuk Dinas PUPR-PKP bidang Tata Ruang dan Pengairan harus menyiapkan data dokumen kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, dan belum dilaksanakan. Bukan saja itu seluruh PD wajib menyiapkan data dokumen terkait kegiatan tahun 2020.
“Saya berharap apa yang menjadi kesepakatan bersama harus ditepati, agar nantinya pada rapat semua bisa jelaskan, terkait pencapaian kinerja eksekutif penjabaran visi dan misi kepala daerah,”pungkasnya. (alh/uni/ko)
KUALA KAPUAS-DPRD Kabupaten Kapus melalui Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Bupati Kapuas 2020 melakukan kaji banding ke Kabupaten Barito Kuala (Batola), dan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketua Pansus LKPj DPRD Kapuas, Kunanto, membenarkan Tim Pansus LKPj melakukan kegiatan kaji banding ke dua kabupaten tersebut. “Kami bekerja sesuai tugas, dan fungsi dewan sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif,” ucap Kunanto, kemarin.
Legislator Partai Nasdem ini menegaskan, bagi 32 Perangkat Daerah (PD) Kapuas, agar menyiapkan seluruh dokumen-dokumen baik, perencanaan hingga pencapaian kinerja sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat sebelumnya.
“Saya ingatkan PD untuk menyiapkan seluruh dokumen, terkait kegiatan perencanaan secara terperinci,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kapuas ini meminta untuk Dinas PUPR-PKP bidang Tata Ruang dan Pengairan harus menyiapkan data dokumen kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, dan belum dilaksanakan. Bukan saja itu seluruh PD wajib menyiapkan data dokumen terkait kegiatan tahun 2020.
“Saya berharap apa yang menjadi kesepakatan bersama harus ditepati, agar nantinya pada rapat semua bisa jelaskan, terkait pencapaian kinerja eksekutif penjabaran visi dan misi kepala daerah,”pungkasnya. (alh/uni/ko)
