KUALA KAPUAS-Ada ratusan desa di Kabupaten Kapuas yang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun ini. Namun tersiar kabar pilkades akan ditunda, karena terkendala anggaran.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Kunanto, menegaskan, jangan sampai pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Kapuas 2021 mengalami penundaan, atau tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Pasalnya akan banyak dampak jika ada penundaan.
“Saya minta pilkades serentak jangan ditunda,” tegas Kunanto.
Politikus Partai Nasdem ini menyatakan siap berada di garda depan untuk memperjuangkan, agar pelaksanaan pilkades serentak tahun ini tetap sesuai jadwal.
“Kalau misalnya terkendala masalah anggaran, maka mari kita duduk bersama,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas ini menilai desa adalah ujung tombak pemerintahan dalam pengelolaan anggaran baik bersumber dari dana desa (DD), maupun alokasi dana desa (ADD). Recofusing anggaran di APBD jangan sampai menjadi kendala. Selain itu, alasan lain pilkades serentak tahun 2021 harus dilaksanakan, dan jangan sampai ditunda, karena untuk menempatkan kekosongan jabatan pada posisi kadesnya akan kelamaan.
“Apabila pejabat Kades baik, Pelaksana Tugas maupun penjabat yang ditunjuk akan berpengaruh negatif, karena terlalu lama,” pungkasnya. (alh/uni/ko)
KUALA KAPUAS-Ada ratusan desa di Kabupaten Kapuas yang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun ini. Namun tersiar kabar pilkades akan ditunda, karena terkendala anggaran.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Kunanto, menegaskan, jangan sampai pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Kapuas 2021 mengalami penundaan, atau tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Pasalnya akan banyak dampak jika ada penundaan.
“Saya minta pilkades serentak jangan ditunda,” tegas Kunanto.
Politikus Partai Nasdem ini menyatakan siap berada di garda depan untuk memperjuangkan, agar pelaksanaan pilkades serentak tahun ini tetap sesuai jadwal.
“Kalau misalnya terkendala masalah anggaran, maka mari kita duduk bersama,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas ini menilai desa adalah ujung tombak pemerintahan dalam pengelolaan anggaran baik bersumber dari dana desa (DD), maupun alokasi dana desa (ADD). Recofusing anggaran di APBD jangan sampai menjadi kendala. Selain itu, alasan lain pilkades serentak tahun 2021 harus dilaksanakan, dan jangan sampai ditunda, karena untuk menempatkan kekosongan jabatan pada posisi kadesnya akan kelamaan.
“Apabila pejabat Kades baik, Pelaksana Tugas maupun penjabat yang ditunjuk akan berpengaruh negatif, karena terlalu lama,” pungkasnya. (alh/uni/ko)
