Pengendalian Kasus Belum Terlihat
Berdasarkan data yang dimiliki Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kalteng, ada kecenderungan peningkatan kasus baru pekan ini. Pertumbuhan kasus baru yakni 2.668 kasus, sedangkan penyesuaian data 2.896 kasus baru dan kasus lama, dengan rata-rata harian 381 kasus baru per hari. Kasus konfirmasi mingguan meningkat lagi 21,5 persen dari minggu sebelumnya dan lebih tinggi dari puncak kasus sebelumnya.
Berdasarkan data itu juga terlihat bahwa jumlah kasus konfirmasi di Kalteng lebih tinggi dari jumlah kesembuhan sebesar 4,9 persen per 15 Agustus lalu. Pertumbuhan kasus positif konfirmasi sebesar 67,4 persen dibandingkan Juli lalu, dan angka kesembuhan sebesar 89,7 persen dibanding Juli lalu.
Tren kematian minggu ini juga meningkat 10,3 persen, dengan rata-rata 18 kematian per hari. Sedangkan untuk laju penularan tertinggi berada di Kabupaten Bartim, Palangka Raya, dan Gumas. Di Kalteng, laju penularan per 100 ribu penduduk mencapai 108-109 orang. Meningkat sebesar 21,5 persen dibandingkan minggu sebelumnya. Bisa terjadi karena adanya peningkatan target testing harian yang ditetapkan lebih banyak berdasarkan Inmendagri Nomor 31 dan 32 Tahun 2021.
Ketua PAEI Kalteng Rini Fortina mengatakan, selama Kalteng menerapkan PPKM level IV, data masih fluktuatif. Pihaknya masih belum bisa menyimpulkan kasus Covid-19 di Kalteng sudah terkendali atau belum.
“Menurut estimasi kami, kemungkinan tiga minggu sejak PPKM level empat diterapkan, angka kasus bisa menurun,” ucapnya, Senin (16/8).
Dikatakannya, meski dengan kondisi kasus demikian, soal PPKM level IV diperpanjang atau tidak, menjadi kewenangan kepala daerah. “Mengingat pemerintah tidak hanya melihat dari sisi epidemiologi, tapi juga dari sisi lain seperti psikologis masyarakat, dampak ekonomi, dan lainnya,” tuturnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Sementara itu, berkenaan adanya seseorang yang sudah mendapat vaksin Covid-19 dan terpapar Covid-19, ia menyebut bahwa hal itu perlu didata. Data sangat penting untuk monitoring dan evaluasi.
“Artinya monitoring itu kami melihat dari karakteristik orang, juga mutasi virus, hal-hal ini bisa diteliti dan dievaluasi, jika dikumpulkan dari daerah lain seluruh Indonesia, maka itu bisa dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah,” sebutnya.
Termasuk, lanjut dia, untuk melihat kekuatan vaksin yang dibeli pemerintah untuk masyarakat. Seperti apa dan berapa lama kekuatannya. Seberapa efek vaksin bagi orang yang terpapar. (abw/ce/ram)
