KUALA KAPUAS-Informasi bakal tertundanya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2021 Kabupaten Kapuas terus berhembus kencang. Hal itu menjadi perhatian dari fraksi maupun anggota DPRD Kabupaten Kapuas.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kapuas, H. Darwandie, berharap pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kapuas, agar berjalan sesuai jadwal atau tidak ditunda. “Kita berharap dan meminta pilkades jangan ditunda,” tegas H. Darwandie, Jumat (16/4).
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas ini, berharap dana atau anggaran untuk kepentingan pilkades serentak tidak dilakukan refocusing atau jangan ada pemotongan, sebab pelaksanaan pilkades dinilai sangat urgent.
“Proses demokrasi di tingkat desa tidak boleh terhambat, hanya gara-gara kebijakan refocusing anggaran, masih banyak anggaran pada program lain yang bisa dipangkas, dan tidak memiliki ekses buruk,” jelas Darwandie.
Menurutnya, Pilkades ini bila ditunda, tentu berdampak pada masa jabatan, dan periodesasi masa bakti pejabat kepala desa. Jika ditunda, maka akan mempengaruhi kondisi psikologis politik di desa, karena dimasa seperti saat ini penundaan pasti akan menambah tinggi biaya yang ada.
“Sekali lagi berharap Bupati Kapuas, dan perangkat daerah sama-sama bertekad untuk tidak melakukan pemangkasan, dana pilkades dalam refocusing anggaran tahap dua ini,” pungkasnya. (alh/uni/ko)
KUALA KAPUAS-Informasi bakal tertundanya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2021 Kabupaten Kapuas terus berhembus kencang. Hal itu menjadi perhatian dari fraksi maupun anggota DPRD Kabupaten Kapuas.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kapuas, H. Darwandie, berharap pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kapuas, agar berjalan sesuai jadwal atau tidak ditunda. “Kita berharap dan meminta pilkades jangan ditunda,” tegas H. Darwandie, Jumat (16/4).
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas ini, berharap dana atau anggaran untuk kepentingan pilkades serentak tidak dilakukan refocusing atau jangan ada pemotongan, sebab pelaksanaan pilkades dinilai sangat urgent.
“Proses demokrasi di tingkat desa tidak boleh terhambat, hanya gara-gara kebijakan refocusing anggaran, masih banyak anggaran pada program lain yang bisa dipangkas, dan tidak memiliki ekses buruk,” jelas Darwandie.
Menurutnya, Pilkades ini bila ditunda, tentu berdampak pada masa jabatan, dan periodesasi masa bakti pejabat kepala desa. Jika ditunda, maka akan mempengaruhi kondisi psikologis politik di desa, karena dimasa seperti saat ini penundaan pasti akan menambah tinggi biaya yang ada.
“Sekali lagi berharap Bupati Kapuas, dan perangkat daerah sama-sama bertekad untuk tidak melakukan pemangkasan, dana pilkades dalam refocusing anggaran tahap dua ini,” pungkasnya. (alh/uni/ko)
