Hal yang disorot oleh jenderal bintang dua itu adalah masalah administrasi dan pendataan. Saat ini di tiap puskesmas berlaku aturan bahwa yang bisa divaksin adalah orang-orang yang berada di sekitar atau dalam kelurahan. Menurut Dedi aturan itu seharusnya bisa dilonggarkan. Misalnya, orang yang domisilinya di luar wilayah administrasi puskesmas, boleh-boleh saja menerima vaksin jika yang bersangkutan berniat divaksin di puskesmas itu. Tidak harus ditolak atau diarahkan ke puskesmas tempat asal warga bersangkutan.
“Sistem administrasi dan pendataan harus diperbaiki. Puskesmas-puskesmas seharusnya menerima siapa pun yang ingin divaksin, tidak harus melihat domisili,” ucapnya usai melihat langsung proses vaksinasi yang diperuntukkan kepada keluarga siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) yang saat ini menjalani pendidikan di SPN Tjilik Riwut dan warga sekitar Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (18/6).
Selain melaksanakan vaksinasi yang diikuti sekitar 700 orang, Polda Kalteng juga memberikan bantuan sosial bagi peserta vaksinasi.
Pada hari yang sama, vaksinasi massal juga dilakukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, didukung tim vaksinator dari Rumah Sakit TNI AD. Vaksinasi dilaksanakan di Betang Hapakat dan ditujukan untuk kelompok pra-lansia dan lansia.
Pelaksanaan vaksinasi ini dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi bagi masyarakat guna mewujudkan herd immunity. Sekretaris Umum DAD Kalteng Yulindra Dedy menyampaikan, sasaran vaksinasi yang dilaksanakan di Betang Hapakat untuk 100 orang penerima.
“Kami berharap target yang ditetapkan bisa tercapai pada kegiatan vaksinasi hari ini,” ucap Yulindra Dedy.
Yulindra Dedy mengutarakan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya agar semua masyarakat Kalteng, khususnya kelompok lansia, bisa mengikuti program vaksinasi.
Hal yang disorot oleh jenderal bintang dua itu adalah masalah administrasi dan pendataan. Saat ini di tiap puskesmas berlaku aturan bahwa yang bisa divaksin adalah orang-orang yang berada di sekitar atau dalam kelurahan. Menurut Dedi aturan itu seharusnya bisa dilonggarkan. Misalnya, orang yang domisilinya di luar wilayah administrasi puskesmas, boleh-boleh saja menerima vaksin jika yang bersangkutan berniat divaksin di puskesmas itu. Tidak harus ditolak atau diarahkan ke puskesmas tempat asal warga bersangkutan.
“Sistem administrasi dan pendataan harus diperbaiki. Puskesmas-puskesmas seharusnya menerima siapa pun yang ingin divaksin, tidak harus melihat domisili,” ucapnya usai melihat langsung proses vaksinasi yang diperuntukkan kepada keluarga siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) yang saat ini menjalani pendidikan di SPN Tjilik Riwut dan warga sekitar Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (18/6).
Selain melaksanakan vaksinasi yang diikuti sekitar 700 orang, Polda Kalteng juga memberikan bantuan sosial bagi peserta vaksinasi.
Pada hari yang sama, vaksinasi massal juga dilakukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, didukung tim vaksinator dari Rumah Sakit TNI AD. Vaksinasi dilaksanakan di Betang Hapakat dan ditujukan untuk kelompok pra-lansia dan lansia.
Pelaksanaan vaksinasi ini dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi bagi masyarakat guna mewujudkan herd immunity. Sekretaris Umum DAD Kalteng Yulindra Dedy menyampaikan, sasaran vaksinasi yang dilaksanakan di Betang Hapakat untuk 100 orang penerima.
“Kami berharap target yang ditetapkan bisa tercapai pada kegiatan vaksinasi hari ini,” ucap Yulindra Dedy.
Yulindra Dedy mengutarakan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya agar semua masyarakat Kalteng, khususnya kelompok lansia, bisa mengikuti program vaksinasi.
