Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta elite di Senayan menahan diri untuk melakukan amandemen. Dalam beberapa isu yang muncul, masyarakat cenderung menolak. Seperti dalam hal pembentukan GBHN hingga isu jabatan presiden tiga periode. ”Ada atau tidaknya GBHN tidak memengaruhi jalannya pemerintahan secara signifikan,” tegasnya.
Bivitri menyarankan agar MPR fokus pada kerja-kerja kenegaraan, baik sebagai anggota DPR maupun DPD. Dia menilai ada banyak hal yang bisa diselesaikan dalam konteks kepemimpinan dan kebijakan dibanding mengubah dasar negara. (far/c9/bay/jpg)
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta elite di Senayan menahan diri untuk melakukan amandemen. Dalam beberapa isu yang muncul, masyarakat cenderung menolak. Seperti dalam hal pembentukan GBHN hingga isu jabatan presiden tiga periode. ”Ada atau tidaknya GBHN tidak memengaruhi jalannya pemerintahan secara signifikan,” tegasnya.
Bivitri menyarankan agar MPR fokus pada kerja-kerja kenegaraan, baik sebagai anggota DPR maupun DPD. Dia menilai ada banyak hal yang bisa diselesaikan dalam konteks kepemimpinan dan kebijakan dibanding mengubah dasar negara. (far/c9/bay/jpg)
