Jumat, November 22, 2024
25.1 C
Palangkaraya

BPBD Minim Sarpras

TAMIANG LAYANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dimiliki Pemkab Barito Timur (Bartim), tetapi sarana prasarana (Sapras)-nya masih terbatas. Sehingga hingga saat ini, masih dilakukan penyusunan dan koordinasi tentang kelengkapan hingga langkah kerja.

Bupati Bartim Ampera AY Mebas menyebutkan, BPBD Bartim telah aktif namun sarananya belum memadai. Pihaknya berjanji segera memenuhi segala kekurangan yang dibutuhkan BPBD agar maksimal.

“Seperti operasional kendaraan, paling tidak BPBD memiliki mobil double cabin,” ucap Bupati, kemarin.

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah tersebut juga mengulas tentang tupoksi instansi. Sebab, urai Ampera, berkaitan bencana alam ada dua instansi yang dilibatkan, yakni, Sosial dan BPBD.

Baca Juga :  PT KS Lolos Jeratan Pidana Karhutla

“Sosial untuk urusan logistik dan BPBD terkait action dengan tindakan lapangan jika terjadi bencana,” kata bupati.

Meski belum memadai, sambung dia, daerah mendorong BPBD bisa memanfaatkan ketersediaan personil maupun peralatan yang dimiliki.

Pihak pemerintah mengharapkan, BPBD respon untuk menanggulangi segala kemungkinan terjadinya bencana. (log/pk)

TAMIANG LAYANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dimiliki Pemkab Barito Timur (Bartim), tetapi sarana prasarana (Sapras)-nya masih terbatas. Sehingga hingga saat ini, masih dilakukan penyusunan dan koordinasi tentang kelengkapan hingga langkah kerja.

Bupati Bartim Ampera AY Mebas menyebutkan, BPBD Bartim telah aktif namun sarananya belum memadai. Pihaknya berjanji segera memenuhi segala kekurangan yang dibutuhkan BPBD agar maksimal.

“Seperti operasional kendaraan, paling tidak BPBD memiliki mobil double cabin,” ucap Bupati, kemarin.

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah tersebut juga mengulas tentang tupoksi instansi. Sebab, urai Ampera, berkaitan bencana alam ada dua instansi yang dilibatkan, yakni, Sosial dan BPBD.

Baca Juga :  PT KS Lolos Jeratan Pidana Karhutla

“Sosial untuk urusan logistik dan BPBD terkait action dengan tindakan lapangan jika terjadi bencana,” kata bupati.

Meski belum memadai, sambung dia, daerah mendorong BPBD bisa memanfaatkan ketersediaan personil maupun peralatan yang dimiliki.

Pihak pemerintah mengharapkan, BPBD respon untuk menanggulangi segala kemungkinan terjadinya bencana. (log/pk)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/